KUTAI TIMUR, reviewsatu.com – Kendati menuai sorotan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19 miliar untuk pelaksanaan 90 paket bimbingan teknis (Bimtek) pada tahun anggaran 2026.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa Bimtek tidak bisa disamakan dengan kegiatan yang tidak memiliki manfaat langsung.
Menurutnya, pelatihan tersebut tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan lembaga, yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Bimtek itu memang dibutuhkan. Tujuannya meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas sumber daya manusia. Jadi bukan berarti semua Bimtek harus dihilangkan,” kata Ardiansyah, Senin 27 Juli 2026.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif. Karena itu, pelatihan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kemampuan kerja tetap menjadi prioritas.
Namun, Ardiansyah mengingatkan agar penyelenggaraan Bimtek tidak dijadikan ajang pemborosan anggaran. Ia menilai efisiensi tetap harus diterapkan melalui perencanaan kegiatan yang proporsional dan sesuai kebutuhan.
“Kalau panitianya sampai 50 orang tetapi pesertanya hanya 10 orang, itu jelas tidak tepat.. Sebaliknya, kalau panitianya sedikit, pesertanya banyak, dan materinya benar-benar teknis, silakan dilaksanakan. Itu baru benar,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah Bimtek bukan terletak pada besarnya anggaran yang dihabiskan. Melainkan pada manfaat yang diterima peserta setelah kegiatan selesai.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap pelatihan menghasilkan peningkatan kompetensi yang nyata.
Ardiansyah juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan pengembangan kapasitas. Pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk melaksanakan program yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kegiatan pembekalan bagi pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat kecamatan.
Menurutnya, pengurus membutuhkan pemahaman teknis agar mampu menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat secara optimal.
“Kalau memang menyangkut hal-hal yang penting dan mendukung tugas mereka di lapangan, tentu tetap harus dilakukan.”
“Efisiensi tidak boleh menghilangkan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat lebih cermat menyusun kegiatan pelatihan sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas aparatur maupun lembaga yang menjadi peserta.
“Yang terpenting adalah hasilnya bisa dirasakan. Jadi bukan sekadar menggelar kegiatan, tetapi bagaimana ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan alokasi sekitar Rp19 miliar untuk 90 paket Bimtek pada 2026, Pemkab Kutim menegaskan bahwa pengembangan kapasitas SDM tetap menjadi prioritas. (*/kya)
