Catatan Sebelumnya
Oleh: Devi Alamsyah*
reviewsatu.com – MUNGKIN Anda ingat ungkapan ini. Banyak disampaikan para tokoh di media sosial. Saya tidak tahu darimana mulanya. Tapi seingat saya yang menyampaikan pertama adalah Ahok. Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI. Katanya begini: Orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan lawan penguasa. Pasti kalahnya.
Jadi teringat lagi ketika nonton perbincangan Ahok bersama Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indoneisa (UI) di channel miliknya, pekan lalu. Saat itu Ahok menceritakan asal-usul ungkapan itu. Ternyata dari bapaknya yang seorang pengusaha di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.
Ceritanya itu, bapaknya Ahok lah yang menginginkan anaknya itu untuk jadi pejabat. Kalau jadi pengusaha, paling bisa bantu satu atau dua orang saja, tapi kalau jadi pejabat, bisa bantu banyak orang. Begitulah kira-kira.
Bapaknya Ahok yang pengusaha itu sering kali harus jatuh bangun bahkan hingga bangkrut. Saat itu masih zaman orde baru. Karenanya, si bapak ini juga dekat dengan pejabat parpol. Setiap ada kunjungan pejabat dari pusat, bapaknya selalu menemani.
Awalnya, Ahok tidak terlalu menuruti wejangan itu. Setelah bapaknya meninggal, ia pun jadi pengusaha. Ternyata nasibnya sama. Harus jatuh bangun juga. Setiap usahanya udah mulai maju, ada saja godaan dari para penguasa itu. Begitu seterusnya hingga akhirnya Ahok pun terjerumus masuk ke dunia politik.
Cerita ini sebetulnya menggambarkan kondisi makro. Lihat faktanya saat ini, banyak sekali pengusaha yang berbondong-bondong untuk masuk ke dunia politik. Masuk partai politik, jadi pejabat di daerah hingga ke lingkaran istana. Kalau di gedung DPR RI dan DPRD jangan ditanya lagi. Mayoritas adalah pengusaha. Mereka menyadari hanya dengan memegang kekuasaan atau punya akses ke penguasa, aset ekonominya bisa aman.
Ada juga pengusaha yang memilih tidak masuk dunia politik atau lingkaran kekuasaan, tapi mereka menjadi sponsor kekuasaan itu sendiri. Tidak terlihat tapi ada dimana-mana. Atau orang biasa menyebutnya oligarki. Orang-orang di balik layar yang mengendalikan kekuasaan. Karena memang untuk memegang kuasa itu, ongkosnya mahal sekali.
Jadi, kunci sukses dan hidup nyaman di negara ini hanya dua kata saja, yakni politik kekuasaan. Saya tambahakan satu lagi birokrasi. Karena kadang-kadang birokrasi punya jalurnya sendiri.
Jika memang modelnya seperti itu, langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya memperbaiki sistem politik dan birokrasi di pemerintahan. Itu dulu. Bukan gaspol MBG atau Koperasi Desa Merah Putih. Toh program itu tidak akan lancar jika nantinya sistem politik dan birokrasinya tidak mendukung.
Presiden Prabowo sendiri sudah tahu persoalannya. Dalam sidang MPR RI kemarin itu, Prabowo menyinggung adanya pejabat dan para jenderal berbintang yang berada di balik ribuan tambang ilegal. Nah, lho. Terus mau bagaimana? Publik tentu berharap ini segera dituntaskan, tidak selesai setelah berpidato.
Kemudian ini lagi. Disampaikan secara gamblang oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di podcast-nya Densu. Kata Purbaya, Presiden sebetulnya ingin membubarkan Dirjen Bea dan Cukai karena praktik korupsinya sudah crowded. Namun, Purbaya mengusulkan untuk melakukan pembenahan dulu.
Mungkin itu juga yang memicu Presiden membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), ekspor-impor satu pintu.
Jika saya jadi Presiden, saya tidak akan menuding dulu bahwa ada uang rakyat yang bocor hingga ribuan triliun yang dilakukan oleh korporasi nakal atau antek-antek asing.
Yang perlu dibenahi justru internal aparat pemerintahnya. Sudah bener apa belum. Saya tidak mau menuduh, tapi berdasarkan keyakinan bahwa setiap ada kebocoran itu sebagian besar melibatkan pejabat, jenderal berbintang dan aparat birokrasi.
Saya ingat salah satu tulisan catatan Dahlan Iskan, pendiri Disway. Menurut Abah Dahlan, pemerintah juga perlu menerapkan manajemen dalam mengelola pemerintahaannya supaya lebih efektif dan efisien.
Realitasnya saat ini, pemerintah seperti melangkah dengan dua kaki sekaligus. Jadinya, loncat-loncat ya. Kalau pas menginjak lantai licin, bisa terpeleset jatuh. Pemerintah seyogianya menentukan melangkah kaki kanan atau kiri dulu. Kalau ritmenya sudah ketemu. Langkanya bisa dipercepat. Kan begitu, prinsip manajemen.
Setiap gerakan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika merasa kuat dan enteng, silakan dipercepat. Namun jika sudah terasa lelah dan berat, bisa lebih santai.
Jika sudah dilakukan pembenahan internal, pejabat dan aparatanya baik, kata Abah Dahlan, sebetulnya PR kedua akan terjawab dengan sendirinya. Lembaga pemerintah itu sendiri yang akan mencegah kebocoran-kebocoran tersebut.
Silakan dicek, praktik ilegal apa yang tidak diketahui oleh aparat? Apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Itu sulit disembunyikan. Apalagi sekarang ada teknologi satelit yang bisa memonitor aktivitas di dalam hutan sekali pun.
Silakan dicek, praktik ekspor impor mana yang tidak melalui Bea Cukai? Jika ada pun paling sebagian kecil saja.
Jika praktik kebocoran itu sudah dapat diminilaisasi, logikanya pemerintah bisa dapat anggaran lebih. Yang ribuan triliun itu. Selesai sudah program MBG dan KDMP. Tanpa harus memangkas anggaran daerah dan anggaran desa. Tanpa banyak menuai protes warga. Tanpa mengganggu fiskal negara. Tapi tetap, tata kelola MBG dan KDMP harus diperbaiki.
Mungkin Presiden Prabowo sudah matang dengan visinya yang sudah direnungkan bertahun-tahun. Tapi mungkin pra kondisi dari implementasinya yang perlu dimatangkan. Plus ditambah penerapan konsep manajerial yang baik.
Kenapa manajemen diperlukan? Karena setiap langkah atau program akan berkonsekuensi pada biaya. Anggaran. Jika cadangan fiskal kita kuat sekali mungkin tidak jadi soal. Jika tidak, maka manajemen dan perencanaan harusnya berada di urutan teratas.
Keriuhan selama ini di media sosial, aksi-aksi demo mahasiswa, masyarakat menjadi sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen pemerintahan.
Faktanya memang protes-protes itu kebanyakan bukan pada visi tapi implementasi. Dan protes itu harus didengar dan menjadi bahan evaluasi. Itu bagian dari manajeman pemerintahan. Kendati kita ini menganut sistem presidensial tapi UU menyebut kedaulatan tetap di tangan rakyat.
Karena masa pemerintahan itu dibatasi aturan, maka prinsip berkelanjutan itu perlu dipegang teguh. Kan tidak bisa di satu periode kepemimpinan akan menyelesaikan semua masalah bangsa. Itulah pentingnya manajemen pemerintahan. Pada periode pertama ini harus dihitung apa yang mau dilanjutkan dan apa yang mau dimulai. Termasuk dalam kebijakan politik anggaran dan pembangunan program.
Seperti sekarang ini, kalau jujur. Mau ngomong apa pun. Mau dikemas seperti apa saja. Mau diyakinkan sedemikian rupa bahwa semua program itu demi kepentingan rakyat ke depan. Tetap saja MBG dan KDMP itu menyulitkan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Benar?
Ada yang ngomong begini. Itu pemerintah sudah benar dan visioner cuma rakyatnya yang tidak siap saja. Makanya banyak yang teriak. Pertanyaan saya, kenapa rakyat yang harus siap? Kita yang pilih, kok kita yang repot.
Kalau presiden misalnya mau berbelok arah sekaligus, 180 derajat, ya konsekuensi logisnya pasti ribut. Masyarakat sudah setengah jalan, sudah habis banyak uang, tiba-tiba harus kembali dari titik nol. Marah. Apalagi jika yang terdampak banyak menengah bawah. Karena sistem ekonomi itu berkaitan. Disitulah pentingnya manajemen dalam membangun tahapan-tahapan itu.
Kita pakai prinsipnya Bambang Pacul. Anda sudah hafal. “Jangan pernah melawan orang baik dan orang cantik”. Melawan orang baik doanya gampang terkabul, kalah pasti. Melawan orang cantik pesonanya mengundang simpati orang, kalah pasti.
Lalu bagaimana, seandainya dari orang-orang yang marah itu banyak orang baik dan orang cantik. Mungkin enggak ya bisa mengalahkan kekuatan pemerintah? Hmm… mungkin saja. Tapi ini kata Bambang Pacul ya!. (*/Direktur Harian Disway Kaltim)
