Oleh: Devi Alamsyah*
reviewsatu.com – SEBETULNYA keinginan masyarakat itu, sederhana sekali. Mereka ingin kehidupannya lebih baik: harga-harga kebutuhan terjangkau, layanan kesehatan tersedia dan mudah diakses, layanan pendidikan oke, kalau mau kerja tidak susah, kalau mau usaha tidak dipersulit.
Kalau toh kondisinya belum bisa lebih baik, tapi ya jangan lebih buruk.
Ini bukan hanya berlaku bagi rakyat kecil, miskin atau miskin ekstrim saja. Tapi semuanya. Katakanlah; kelas bawah, kelas rentan miskin, menengah hingga atas. Toh mereka sama-sama warga negera. Apakah ketika kelompok atau orang tertentu punya peluang lebih maju lantas harus dianggap “musuh”?. Tentu tidak, bukan.
Rakyat kecil mungkin perlu dibantu dengan program-program jaminan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan yang akan membuat hidupnya tidak merasa sulit, meski tidak berpunya. Disitulah negera hadir dan dirasakan.
Bagi kalangan menangah atas, mungkin saja mereka tidak perlu bantuan itu. Tapi berikanlah iklim usaha yang baik, fasilitas memadai, regulasi yang pasti dan adil serta adanya kepastian hukum. Poin terakhir ini yang banyak dibicarakan. Pada akhirnya pelaku usaha atau pun investor banyak menunggu.
Beberapa pengkritik pemerintah dari kalangan akademisi dan intelektual menyiratkan pentingnya kepastian dan penegakkan hukum itu, salah satunya Prof Mahfud MD. Dengan begitu, negara hadir dan dirasakan.
Bagaimana dengan narasi bahwa kelas menengah atas ini “jahat”. Mereka para pelaku usaha nakal-nakal. Atau para profesional yang suka akal-akalan. Bahkan di satu kesempatan forum asosiasi pelaku usaha, Presiden Prabowo sempat berujar begini:
“Saya tahu kelakuan, Anda!” seloroh Presidan disambut tawa.
Apakah narasi dengan mendikotomikan kelas menengah atas dan bawah itu akan produktif? Saya kira tidak juga. Untuk dunia politik, meraup elektabilitas, mungkin iya. Masa sih biar disukai dan dicintai pemerintah kita harus miskin semua?.
Justru, kalangan yang dianggap miskin itu perlu didorong untuk naik kelas ke menengah. Jika menggunakan terminologi kelas. Nah, yang menengah didorong naik lagi ke atas. Supaya tidak masuk dalam jebakan pendapatan kelas menangah. Kan itu yang banyak dibicarakan supaya kita bergeser dari negara berkembang ke negara maju.
Tapi, ada yang merugikan negara. Membawa lari hasil SDA kita hingga ribuan triliun, katanya. Jawabannya sederhana, menurut saya. “Ya, kalau terbukti ditangkap saja. Adili sesuai hukumnya”.
Bukannya sudah ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Apa perlu juga melibatkan TNI?
Justru, ketika sudah ada faktanya dan terbukti bersalah, segera diproses. Jangan digantung-gantung, diperas dan lantas dijadikan berbagai alibi serta dinarasikan bahwa kelompok yang dimaksud itu nakal dan jahat.
Jika benar seperti yang banyak diberitakan bahwa pajak rakyat itu berkontribusi 82 persen lebih terhadap APBN, maka para kelompok kelas menengah atas ini adalah pembayar pajak terbesar. Artinya uang yang dikumpulkan dari mereka itu yang kemudian dibagikan oleh pemerintah untuk bantuan sosial dan program-program lainnya. Atas nama pemerintah.
Bagaimana kalau logikanya disederhanakan saja. Kelompok kelas ini tidak perlu “dimusuhi”, malah bisa dijadikan partner pemerintah. Mendukung program pemerintah dalam menyejahtarakan rakyatnya. Narasinya tentu akan lebih produktif.
Apa yang diperlukan untuk itu?. Cukup dengan adanya kepastian hukum, regulasi yang baik dan adil tadi. Ajak mereka bicara, fasilitasi kebutuhannya.
Seperti perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap BYD, produsen mobil listrik mereka. Kini BYD menjadi BUMN Tiongkok yang menguntungkan negaranya. Anda sudah bisa melihat produk BYD ramai membanjiri jalanan kita.
Pemerintah sebetulanya dapat mendorong kelas menangah atas ini untuk berinvestasi lebih jauh. Terutama di sektor-sektor produktif yang menjadi unggulan negara. Komoditi ekspor dan sektor-sektor yang berkelanjutan.
Dorong juga mereka untuk membuka lapangan kerja bagi warga. Toh ada juga program pemerintah, termasuk janji politik juga; Rencana membuka 19 ribu lapangan pekerjaan.
Bagaimana ceritanya bisa ada 19 ribu lapangan kerja kalau performa kelas menengah atas itu menurun?. Bagaimana ceritanya itu dapat terwujud jika tidak ada investasi masuk? Bagaimana ceritanya lapangan kerja itu ada jika terjadi deindustrialisasi? Industri yang eksis malah bertumbangan. Bagaimana caranya?
Oh, bisa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan banyaknya dapur yang dibangun ribuan karyawan dapat terserap. Atau dengan Koperasi Merah Putih, setidaknya ada 80 ribuan manajer koperasi yang direkrut.
Atau apalagi? Oh, dengan dibangunnya sekolah rakyat juga akan menyerap tenaga kerja guru dan seterusnya…
Semua itu baik saja. Tapi, apakah itu tidak membebani anggaran negara?
Program-program tersebut dibiayai oleh APBN. Bahkan untuk manajer KDMP itu subsidinya hingga 2 tahun. Sampai kapan negara akan menanggung itu? Apa mampu? Katanya cadangan fiskal kita terbatas.
Jadi, nanti tagline begini: Pengangguran Berkurang, ASN Bertambah. Hmmm….
Kata pemerintah, apa salahnya kita mau memberi makan masyarakat yang tak mampu? Apa salahnya negara mambayar warganya? Dan kenapa itu harus menjadi beban?, Bukannya uang negara harus kembali ke rakyat?.
Betul sekali. Hanya saja, kalau lapangan kerja itu bisa dibangun hanya dengan mendorong industrialisasi, misalnya. Atau dengan membangun iklim usaha yang sehat dan adil serta adanya kepastian hukum, lalu kenapa kita harus mengeluarkan anggaran besar?. Anggaran yang berpotensi jadi lahannya korupsi. BGN buktinya. Koperasi bisa jadi yang berikutnya.
Uangnya tetap untuk rakyat, tapi bisa dialokasikan untuk sektor lain. Misalnya, dengan menambah anggaran pendidikan sehingga bisa gratis sampai universitas. Pasti banyak yang setuju. Atau dengan menggratiskan biaya kesehatan rumah sakit, tanpa warga harus membayar iuran BPJS lagi. Tambah banyak lagi yang setuju. Atau membangun infrastruktur penunjang lainnya. Rasanya negara ini akan benar-benar hadir!.
Memang ini hanya soal pilihan. Tapi pilihan itu yang akan menentukan portofolio pemerintahan dan kepemimpinan rezim. Apakah termasuk pemerintahan yang bijak dan cerdas atau sebaliknya; bobrok dan cadas.
Lha, Anda tidak tahu, bahawa program-program tersebut strategis untuk jangka panjang. Akan dirasakan beberapa tahun ke depan. Ini adalah program sosialis yang akan memangkas dominasi kapitalis dan menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah. Dari desa. Yang akan membuat generasi ke depan lebih cerdas dengan asupan makanan bergizi. Yang akan menghancurkan oligarki. Apa Anda tidak percaya?
Percaya!. Tapi, bukannya fakta itu realistas hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? (Silakan dijawab)
Dan jika memang itu baik untuk masa depan, jangka panjang. Kenapa harus terburu-buru. Serentak dan masif. Harus pangkas sana, pangkas sini. Kenapa enggak dibuat pilot project seperti yang disarankan banyak pakar. Kenapa tidak dibuat berkelanjutan dan partisipatif?.
Kenapa dan kenapa? Kenapa? Kenapa?
Seakan pemerintahan ini akan berhenti di 2029. Bukannya prinsip pemerintahan itu harusnya berkelanjutan?!. (*/Direktur Disway Kaltim)
