Hasil Lab Sampel Makanan SPPG Bontang Selatan 3 Terbukti Mengandung e-Coli

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam akan memperketat pengawasan terhadap SPPG penyedia program MBG di Bontang. (Michael)

BONTANG, reviewsatu.comHasil laboratorium pemeriksaan sample makanan hasil olahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Selatan 3, penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG), terbukti mengandung bakteri e-coli.

Dapur tersebut yang melayani SD  dan SMP Vidatra yang beberapa waktu lalu diduga terjadi keracunan massal. Akibat kejadian tersebut, puluhan murid-murid di sana mengalami mual, muntah hingga pingsan.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, drg Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan, hasil uji laboratorium menunjukkan sampel ayam suwir dalam menu MBG mengandung bakteri Escherichia coli (E-coli).

“Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan pada sampel ayam suwir ditemukan bakteri Escherichia coli. Temuan ini mengindikasikan higiene dan sanitasi makanan yang kurang baik,” kata Toetoek, saat dihubungi, Rabu 19 Agustus 2026.

Toetoek menegaskan tidak semua jenis E. coli berbahaya bagi manusia. Sebagian besar bakteri tersebut hidup secara normal di saluran pencernaan manusia maupun hewan. Hanya jenis tertentu yang dapat menyebabkan keracunan makanan dan diare.

Menurutnya, keberadaan E. coli pada makanan matang seperti ayam suwir mengindikasikan kemungkinan terjadi kontaminasi setelah proses pemasakan. Kontaminasi dapat terjadi saat pengolahan, penyimpanan, distribusi, maupun penyajian makanan.

“Kontaminasi bisa berasal dari tangan penjamah makanan yang kurang bersih, air yang tercemar, peralatan masak yang tidak higienis, atau pencampuran antara bahan mentah dengan makanan yang sudah matang,” jelasnya.

Ia menyebut gejala yang umum muncul akibat infeksi bakteri tersebut antara lain mual, muntah, nyeri atau kram perut, diare, demam ringan pada sebagian kasus, serta lemas hingga dehidrasi. 

Bakteri E. coli secara umum ditemukan pada kotoran manusia dan hewan. 

Selain itu, air yang tercemar limbah, daging yang tidak dimasak sempurna, sayuran atau buah yang terkontaminasi, makanan matang yang mengalami kontaminasi ulang, hingga peralatan masak atau tangan penjamah makanan yang tidak higienis.

“Seluruh orang berpotensi terinfeksi. Tapi yang paling rentan, anak-anak, lanjut usia, orang dengan daya tahan tubuh rendah, serta penderita penyakit kronis,” bebernya.

Sempat beredar pertanyaan, kenapa tidak semua murid mengalami kondisi yang sama. Toetoek menjelaskan, hal tersebut merupakan hal yang lazim dalam kasus dugaan keracunan makanan.

Karena, ada sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya gejala pada setiap individu. 

Di antaranya jumlah bakteri yang tertelan tidak sama pada setiap porsi makanan, perbedaan daya tahan tubuh, banyaknya makanan yang dikonsumsi, tingkat kepekaan saluran pencernaan, serta kondisi lambung saat makan.

“Dalam satu kejadian keracunan makanan sangat mungkin 100 orang mengonsumsi makanan yang sama, tetapi hanya sebagian yang mengalami mual, muntah, atau diare, sementara yang lain tetap sehat.” 

“Hal itu tidak meniadakan kemungkinan bahwa makanan tersebut menjadi sumber kejadian,” tegasnya. 

DPRD BONTANG AKAN SIDAK BERKALA

Untuk mengantisipasi agar kejadian tidak terulang, DPRD Bontang akan memperketat pengawasan program MBG menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan di sejumlah sekolah. 

DPRD Bontang mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam mengatakan pengawasan tidak hanya menyasar kualitas makanan yang diterima siswa. DPRD juga akan melihat seluruh proses dalam rantai penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi ke sekolah.

Menurut Andi Faiz, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipenuhi setiap SPPG. Pemerintah daerah dan DPRD dinilai perlu memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.

“Kita mengawasi bersama-sama. Mulai dari aspek kebersihan, proses transportasi makanan ke sekolah. Hingga penyajian dan distribusinya. Ke depan, pengawasan akan kami lakukan secara berkala melalui sidak,” katanya, Minggu, 16 Agustus 2026.

Andi Faiz menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan standar yang ditetapkan BGN dijalankan. Sementara itu, mitra penyedia makanan bekerja berdasarkan kontrak dengan SPPG.

Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan MBG, termasuk pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian makanan, memiliki prosedur yang harus dipatuhi.

“Segala sesuatu yang sudah diputuskan sebagai standar kerja oleh BGN maupun SPPG itulah yang menjadi acuan dalam mengelola, menyiapkan, mendistribusikan, hingga menyajikan makanan,” jelasnya.

Selain pengawasan teknis, DPRD Bontang menilai komunikasi antara mitra SPPG dan masyarakat perlu diperbaiki. Hal ini penting menyusul munculnya kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan dalam program MBG.

Andi Faiz mengatakan, mitra SPPG selama ini bersikap hati-hati karena terikat kontrak dan harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menghambat komunikasi dengan masyarakat.

“Menurut saya bukan berarti mereka defensif. Bisa jadi karena terikat kontrak sehingga mereka merasa harus berpegang pada standar yang ada. Tetapi cara berkomunikasi dengan masyarakat memang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Orang tua perlu mendapatkan penjelasan mengenai proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.

“Peristiwa yang terjadi kemarin tentu menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, ruang komunikasi harus dibuka agar keraguan masyarakat bisa dijawab dengan penjelasan yang jelas,” ujarnya.

DPRD Bontang berharap seluruh mitra SPPG menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengawasan berkala juga diharapkan dapat mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

Andi Faiz menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari jumlah makanan yang tersalurkan kepada siswa. Keamanan pangan, kualitas makanan, serta kepercayaan orang tua juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program tersebut.

“Harapannya, komunikasi antara mitra dan masyarakat semakin baik. Dengan begitu, distribusi makanan bergizi untuk anak-anak di Kota Bontang juga akan semakin berkualitas dan mendapat kepercayaan penuh dari para orang tua,” ungkapnya. (*/mic)