SAMARINDA, reviewsatu.com – Setelah ramai diberitakan terkait polemik Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul), akhirnya Prof. Rudianto Amirta, rektor Unmul terpilih menjawab isu dan tuduhan yang berkembang.
Antara lain terkait tudingan porsi suara Menteri sebesar 35 persen yang membuat Rudianto memenangk kontestasi. Dukungan Menteri itu memunculkan anggapan bahwa rektor terpilih tunduk kepada pemerintah.
Rudianto memperoleh 74 suara atau 53,6 persen dari total suara dalam pemilihan tahap akhir. Ia mengungguli Abdunnur yang memperoleh 64 suara atau 46,4 persen, sedangkan Fahrul Agus tidak memperoleh suara.
Rudianto menilai istilah tunduk memiliki definisi dan persepsi yang berbeda bagi setiap orang.
Menurutnya, rektor Unmul tetap harus menjalankan kebijakan pemerintah, karena perguruan tinggi negeri merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
“Saya pikir tunduk dan tidak tunduk itu definisi dan persepsi masing-masing.”
“Rektor sebelumnya juga empat tahun lalu memakai regulasi yang sama. Apakah beliau tunduk? Wajib tunduk karena bagian dari kebijakan,” kata Rudianto, saat konferensi pers via zoom, Jumat 2 Oktober 2026.
Ia mencontohkan kewajiban perguruan tinggi memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan kementerian.
Menurut Rudianto, seluruh perguruan tinggi memiliki kewajiban memenuhi target tersebut karena berkaitan dengan pencapaian dan penilaian kinerja.
“Semua perguruan tinggi menandatangani pakta integritas dan berusaha memenuhi IKU.”
“IKU akan berdampak pada pencapaian dan penilaian kinerja perguruan tinggi terkait penganggaran, promosi dan kesempatan pengembangan,” ujarnya.
Rudianto menegaskan kepatuhan terhadap regulasi tidak berarti perguruan tinggi kehilangan kebebasan untuk mengembangkan karakter dan keunggulannya.
Ia mengatakan Unmul tetap memiliki nilai dan identitas yang dapat dikembangkan sesuai kapasitas kampus.
Menurutnya, kinerja dan rekam jejak menjadi bagian penting dalam melihat apakah seorang pemimpin kampus mampu menjaga independensi sekaligus menjalankan tanggung jawabnya.
Unmul juga memiliki ruang untuk mengembangkan keunikan yang menjadi kekuatan perguruan tinggi. “Kita boleh mengembangkan uniqueness selling point kita.”
“Kampus punya value sendiri dan kita semua sudah membuktikan. Portofolio itulah yang membuktikan masing-masing orang,” katanya.
Bantah Lobi Politik
Selain isu suara Menteri, Rudianto juga menjawab tudingan mengenai lobi kepada sejumlah politikus untuk mendapatkan dukungan dalam Pilrek Unmul.
Ia mengaku membangun komunikasi dengan sejumlah kolega, tetapi membantah melakukan lobi intensif untuk memengaruhi keputusan kementerian.
“Kalau yang dibilang lobi dan lain-lain, saya kurang sependapat karena kita melalui tahapan.”
“Tapi kalau komunikasi dibangun dengan kolega, itu saya lakukan,” jelasnya.
Rudianto mengatakan seluruh calon menjalani tahapan seleksi yang sama.
Proses tersebut mencakup pemenuhan persyaratan dan portofolio, pemeriksaan khusus secara terstruktur, serta wawancara bagi calon yang masuk tiga besar.
Setelah itu, para calon juga mengikuti tahapan wawancara dengan kementerian untuk menyampaikan visi dan misi.
Menurut Rudianto, kapasitas, prestasi, rekam jejak dan program yang ditawarkan menjadi bagian dari proses untuk mendapatkan dukungan.
“Semua calon saya pikir melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan kementerian. Dengan apa? Memunculkan kapasitas, menunjukkan prestasi, membangun track record yang baik dan menyampaikan janji melalui visi misi,” ujarnya.
Ia meminta tudingan mengenai lobi politik dibuktikan jika memang ada pihak yang menyebut dirinya melakukan tindakan tersebut. Rudianto menegaskan dirinya tidak merasa melakukan lobi intensif selama proses Pilrek.
Rudianto mengakui memiliki hubungan komunikasi dengan sejumlah tokoh dan kolega. Ia menyebut hubungan tersebut sebagai bagian dari jejaring pertemanan dan komunikasi yang telah terbangun sebelumnya.
“Saya berteman dengan Prof. Steven dari Yale University. Saya juga berteman dengan Irwan Fecho, alumni kami di Fakultas Kehutanan yang ada di Partai Demokrat pusat.”
“Saya juga berkenalan dan punya hubungan komunikasi dengan Ibu Hetifah dan Pak Budi Satrio dari Gerindra,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa hubungan komunikasi tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai lobi politik untuk memenangkan Pilrek.
Silakan Uji Materi Suara Menteri
Mengenai porsi suara Menteri sebesar 35 persen, Rudianto mengatakan dirinya tidak akan menghalangi dosen atau kelompok internal kampus yang hendak mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut.
Menurut dia, langkah hukum untuk menguji sebuah kebijakan merupakan bagian dari kebebasan. Ia bahkan mendorong pihak yang memiliki dasar dan argumentasi kuat untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia.
“Ketika ada beberapa dosen yang kemudian akan mengajukan uji materi tentang kuota Menteri, saya akan dorong itu, silakan. Itu bagian dari kebebasan,” ujarnya.
Namun, Rudianto juga mengingatkan bahwa ketentuan tersebut sudah menjadi regulasi yang digunakan dalam proses Pilrek. Seluruh calon disebut telah mengikuti mekanisme yang sama sejak awal tahapan pemilihan.
Nah, mengenai keterlibatan pemerintah, ia punya argumen. Pasalnya, pemerintah masih memberikan pembiayaan kepada Unmul sebagai perguruan tinggi negeri.
Ia memandang perguruan tinggi memiliki peran sebagai think tank yang dapat memberikan dukungan pemikiran bagi pemerintah.
Karena itu, perguruan tinggi negeri tetap memiliki hubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Bagaimana mungkin pemerintah daerah bekerja dengan arahan pemerintah pusat, kemudian perguruan tinggi bekerja sendiri dan tidak melihat arahan itu? Kan enggak nyambung,” katanya.
Ia juga menyebut perguruan tinggi negeri saat ini didorong untuk semakin mandiri. Baik itu dalam pengelolaan keuangan maupun pengembangan kebijakan.
Menurutnya, kemandirian tersebut tetap berjalan dalam kerangka regulasi nasional.
Rudianto juga menanggapi aksi organisasi eksternal kampus yang melakukan audiensi setelah dirinya ditetapkan sebagai rektor terpilih. Polemik tersebut kemudian berujung pada pemblokadean pintu masuk Unmul.
Ia meminta seluruh pihak menghormati proses internal kampus yang telah berjalan.
Menurut Rudianto, seluruh calon telah menyatakan kesediaan mengikuti regulasi sebelum kompetisi dimulai.
“Harusnya sebelum bermain, ketika ada technical meeting, semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Kemudian kita tanda tangan. Jadi, apa yang salah dengan itu?” ujarnya.
Rudianto membandingkan situasi Unmul dengan proses pemilihan rektor di Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Palangka Raya.
Ia mengatakan dinamika mengenai dukungan kementerian juga terjadi di perguruan tinggi tersebut. Cuma bedanya di sana tidak seheboh di sini.
Menurut Rudianto, perbedaan pandangan setelah Pilrek merupakan hal yang wajar. Namun, dia berharap perbedaan tersebut tidak membuat civitas akademika terpecah dan mengganggu aktivitas kampus.
Ia pun ingin tidak ada lagi pengelompokan berdasarkan calon yang didukung setelah proses pemilihan berakhir. Seluruh pihak, harus kembali menjadi bagian dari keluarga besar Unmul.
“Tidak ada lagi seharusnya tim Rudi, tim Abdunnur, tim Fahrul. Semua sudah jadi keluarga besar Unmul.”
Ia menyatakan dirinya siap menerima kritik dari civitas akademika maupun masyarakat. Bahkan dirinya berencana meminta evaluasi secara berkala kepada senat terhadap janji dan program kerja yang disampaikan selama proses Pilrek.
“Teman-teman wartawan boleh kasih masukan, sama-sama menjadi kontrol.”
“Saya juga merencanakan secara periodik meminta masukan dan penilaian senat. Apa yang saya janjikan harus dievaluasi,” katanya.
Dia mengatakan program yang berjalan baik akan dilanjutkan, sedangkan program yang dinilai tidak efektif dapat dievaluasi. Rudianto ingin kepemimpinannya terbuka terhadap kritik dan koreksi.
“Ketika dia benar menurut senat, dilanjut. Kalau dia tidak benar dan banyak kesulitan, kita evaluasi. Kita enggak usah lanjutkan sesuatu yang sia-sia. Itu janji yang saya berikan,” pungkasnya. (*/ari)
