Peristiwa Karhutla di Kaltim tambah meluas seiring kemarau dan kekeringan yang melanda daerah ini sejak awal bulan ini. Pemprov Kaltim menyiapkan langkah antisipasi dengan merencanakan rekayasa cuaca pada akhir Agustus nanti.
reviewsatu.com – PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan rekayasa cuaca pada 22-27 Agustus 2026 nanti jika hujan belum turun juga. Langkah ini mengantisipasi kondisi kemarau yang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan, keputusan melakukan rekayasa cuaca akan bergantung pada perkembangan hujan dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah masih memberi ruang agar hujan turun secara alami sebelum intervensi dilakukan.
“Insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 27 jika hujan belum turun maka akan dilaksanakan rekayasa cuaca supaya hujan bisa segera turun di wilayah Kalimantan Timur,” kata Rudy, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Rudy, persoalan yang muncul akibat kemarau tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Kondisi kering juga mulai mengganggu pergerakan barang dan jasa di sejumlah daerah.
Gangguan distribusi terlihat di Kabupaten Mahakam Ulu. Surutnya Sungai Mahakam membuat jalur air yang selama ini menjadi akses utama menuju kawasan pedalaman tidak dapat berfungsi optimal.
Kondisi tersebut mempersulit pengiriman kebutuhan pokok dan energi ke wilayah seperti Long Apari dan Long Pahangai.
Di sisi lain, ancaman karhutla membuat pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang muncul setelah kebakaran terjadi.
Rudy menilai, kerugian tidak hanya berupa lahan yang terbakar, tetapi juga dapat merembet ke persoalan kesehatan masyarakat.
“Lebih baik kita sibuk untuk mengantisipasi daripada kita memadamkan kebakaran ini karena banyak sekali dampak yang akan terjadi terutama berkaitan dengan kesehatan,” katanya.
Empat daerah yang disebut menjadi perhatian dalam rencana rekayasa cuaca yakni Berau, Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Keempat wilayah tersebut masuk dalam area yang perlu mendapat perhatian apabila kondisi kering masih berlanjut.
Rudy tidak menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan rekayasa cuaca maupun besaran wilayah yang akan menjadi sasaran. Namun, langkah tersebut diposisikan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat datangnya hujan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.
Sebelum rekayasa dilakukan, pemerintah masih berharap hujan turun secara alami. Rudy meminta masyarakat ikut mendoakan agar kondisi cuaca segera berubah.
Kondisi Mahulu menjadi salah satu gambaran dampak kemarau yang kini dihadapi Kaltim. Di wilayah tersebut, persoalan cuaca berkelindan dengan keterbatasan infrastruktur karena surutnya Sungai Mahakam ikut menghambat distribusi kebutuhan masyarakat.
DI PASER KARHUTLA SUDAH 61 TITIK
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paser juga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinator Lapangan (Korlap) Darurat Bencana Karhutla, Agus Purwoko, mengungkapkan Karhutla mulai kerap terjadi sejak Juli. Namun masih relatif kecil.
“Sebetulnya dari bulan Juli sudah ada, cuma untuk kebakaran masih minim. Mungkin dalam lima hari atau sepuluh hari baru ada kejadian,” ungkap Agus.
Situasi kemudian berubah memasuki awal Agustus. Pada 6 Agustus, jumlah titik kebakaran dalam sehari meningkat tajam. “Ketika tanggal 6 Agustus, itu sudah melebihi. Dalam satu hari bisa enam titik, lima titik,” katanya.
Peningkatan frekuensi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih intensif.
Tidak hanya jumlah titik api yang bertambah, luas lahan yang terdampak juga cukup signifikan. Agus menyebut, sejak 26 Juli hingga saat ini, tercatat kurang lebih 61 titik kejadian karhutla.
Jika seluruh luasan terdampak dihitung, totalnya telah mencapai lebih dari 100 hektare.
“Kalau untuk total hektarannya bisa sampai 100 lebih. Dari mulai Juli tanggal 26 sampai sekarang kurang lebih 61 titik,” ujarnya.
Dari sejumlah kejadian yang ditangani, luas kebakaran dalam satu titik umumnya berada pada kisaran 1,5 hingga 2 hektare. Namun, dalam kondisi tertentu, luasan kebakaran dapat berkembang jauh lebih besar.
Agus menyebut kejadian dengan luasan terbesar mencapai sekitar lima hektare dalam satu titik. Lokasinya berada di Kecamatan Pasir Belengkong, dengan lahan yang terbakar berupa perkebunan karet dan sawit.
“Yang paling luas sekitar lima hektare dalam satu titik. Itu di Kecamatan Pasir Belengkong. Lahannya berupa karet dan sawit,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lahan perkebunan yang mengering dapat menjadi bahan bakar yang mempercepat penjalaran api, terutama ketika kondisi cuaca panas dan curah hujan rendah.
Karena itu, masyarakat yang memiliki lahan perkebunan maupun berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar juga perlu dihindari karena api dapat dengan cepat menyebar ketika kondisi lahan kering.
FENOMENA EL NINO
Kepala BPBD Paser, Ruslan, mengatakan kondisi tahun ini memiliki kemiripan dengan sejumlah tahun sebelumnya yang tercatat sebagai periode terjadinya fenomena El Nino.
Berdasarkan data historis yang menjadi perhatian BPBD, kejadian serupa pernah terjadi pada 2015, 2019, dan 2023.
“Data historis kami menunjukkan tahun-tahun tersebut merupakan periode fenomena El Nino,” ujar Ruslan.
Menurutnya, fenomena El Nino berpotensi memberikan dampak cukup besar terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Selain meningkatkan risiko kekeringan, kondisi tersebut juga dapat memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap ketersediaan pangan dan sumber daya air.
BPBD Paser pun menaruh perhatian khusus terhadap prakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan prediksi tersebut, periode yang perlu diwaspadai berada pada Agustus hingga September. “Prediksi BMKG, puncaknya tahun ini pada Agustus sampai September. Bisa juga berlanjut sampai Oktober,” kata Ruslan.
Menghadapi ancaman tersebut, BPBD Paser tidak hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran telah terjadi. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan juga mulai diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.
Ruslan menjelaskan, BPBD telah menggelar rapat bersama berbagai instansi yang tergabung dalam tim gerak cepat. Pertemuan tersebut dilakukan pada Juli lalu dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk perlunya meningkatkan status kewaspadaan terhadap ancaman karhutla.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Selain BPBD, diperlukan keterlibatan unsur pemadam kebakaran, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Langkah tersebut menjadi semakin penting karena pola kejadian kebakaran di lapangan menunjukkan peningkatan intensitas dalam beberapa pekan terakhir.
Dari 10 kecamatan di Kabupaten Paser, secara akumulatif daerah yang terjadi karhutla, yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong, Long Ikis, Muara Komam, Batu Engau. (*/may/rul)
