Ancaman krisis air menanti beberapa daerah di Kaltim. Setidaknya ada 2 daerah yang kini fokus mengantisipasi kekeringan itu, yakni PPU untuk kebutuhan air bersih warga di sekitar IKN dan Kukar yang ingin menyelamatkan hasil pertanian.
reviewsatu.com – ANCAMAN kekeringan akibat musim kemarau mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terutama di kawasan yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut juga memicu krisis air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU mulai bergerak melalui operasi penanganan darurat air bersih. Antara lain, Tim Reaksi Cepat BPBD PPU mendistribusikan sebanyak 62 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Nurlaila menegaskan, langkah percepatan pendistribusian air ini dilakukan sebagai upaya mitigasi dan tanggap darurat guna memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan pasokan air bersih yang layak di tengah ancaman kekeringan.
“Ancaman kekeringan di beberapa wilayah PPU, khususnya di Kecamatan Sepaku, menjadi perhatian serius kami. Pendistribusian air bersih ini merupakan wujud nyata penanganan cepat pemerintah daerah agar warga tidak terdampak krisis air yang lebih dalam,” katanya, Kamis 20 Agustus 2026.
Aksi tanggap darurat yang dimulai sejak pukul 09.30 Wita tersebut menjangkau seluruh kawasan permukiman warga dari RT 01 hingga RT 08 di Desa Karang Jinawi.
Penyaluran air bersih dilakukan secara langsung ke penampungan terpadu atau tandon yang sebelumnya telah disiapkan di tiap-tiap RT, serta menyasar sejumlah fasilitas publik vital di desa tersebut.
Adapun fasilitas publik yang turut disuplai air bersih antara lain Kantor Desa Karang Jinawi, Masjid Baiturrahman, Posyandu Anggrek, SDN 022 Sepaku, Tribun Lapangan Voli Desa Karang Jinawi, hingga TK Timba Kencana.
Dalam pengerjaannya, BPBD PPU tidak bekerja sendiri. Penanganan ini dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), Polsek Sepaku, Babinsa, serta jajaran Pemerintah Desa Karang Jinawi dan para Ketua RT setempat.
“Proses pengambilan air memanfaatkan potensi air permukaan dari embung di wilayah RT 02 dengan bantuan mesin pompa portable,” ucap dia.
Kemudian air disedot dan disalurkan ke armada mobil tangki milik BWS, Disperkimtan, dan armada fire rescue PT IHM untuk didistribusikan ke tandon-tandon warga.
Untuk menunjang kelancaran alokasi di lapangan, sejumlah armada dan sarana pendukung dikerahkan, antara lain 1 unit mobil operasional dan 2 unit mesin portable milik BPBD PPU, 1 unit mobil tangki BWS Kalimantan IV, 1 unit mobil tangki Disperkimtan, 1 unit mobil tangki fire rescue PT IHM, 1 unit mobil operasional Polsek Sepaku, serta kendaraan operasional lapangan milik Babinsa.
BPBD PPU memastikan akan terus memantau perkembangan situasi kekeringan dan siap menyalurkan bantuan air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis serupa.
10 KECAMATAN DI KUKAR ALAMI KEKERINGAN
Selain di PPU, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemkab Kukar sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani dampak kekeringan yang mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Antara lain di Kota Bangun Darat, Samboja, Samboja Barat, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono ketika diwawancarai pada Selasa, 11 Agustus 2026 mengatakan, sedikitnya 10 kecamatan terdampak kekeringan. Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lahan, tanaman padi, hingga kebutuhan petani.
Menurut Sunggono, pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta instansi terkait dari tingkat provinsi dan pusat.
Tim yang dibentuk akan melibatkan Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan (PPL), camat, kepala desa atau lurah, serta sejumlah instansi teknis lainnya.
Salah satu kebutuhan utama yang akan dipetakan adalah ketersediaan sumber air. Pemkab Kukar akan mencari alternatif sumber air yang dapat digunakan untuk membantu petani, termasuk kemungkinan penggunaan pompa.
Kata Sunggono, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi juga telah menyatakan komitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan pompa air bagi daerah yang terdampak kekeringan.
Selain pompa, bantuan juga dapat diarahkan pada penyediaan benih padi yang sesuai untuk ditanam dalam kondisi kekeringan apabila petani membutuhkannya.
Hal tersebut dinilai penting mengingat produksi padi Kukar memiliki kontribusi besar terhadap produksi padi di Kalimantan Timur.
Sunggono menyebut target tanam padi di Kalimantan Timur mencapai sekitar 10.020 hektare, dengan sekitar 40 persen di antaranya berada di Kukar. Karena itu, penanganan kekeringan di Kukar dinilai turut menentukan pencapaian target produksi padi di tingkat provinsi.
Pemkab Kukar tidak akan menerapkan satu pola penanganan yang sama untuk seluruh wilayah terdampak. Menurut Sunggono, intervensi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kecamatan, desa, hingga lahan pertanian.
MINTA BANTUAN POMPA AIR
Sementara itu, Kepala Distanak Kukar, Mohammad Rifani mengatakan, pemerintah daerah akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meminta bantuan pompa air.
“Kita analisis kemarin, dari 2.000 sekian yang terdampak, kita perlu pompa berapa unit. Hari ini akan kita kirimkan surat resminya,” ucap Rifani, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurutnya, bantuan pompa diperlukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Distanak juga telah turun ke lapangan untuk memetakan kondisi tanaman dan kebutuhan penanganan.
Ia mengatakan, sebagian tanaman padi yang terdampak masih dalam proses penanganan, sementara sebagian lainnya telah memasuki masa panen.
“Kita belum berani bicara menurun atau seperti apa, karena ini masih kita tangani. Per hari ini kita sudah ke lapangan, nanti baru kita lihat apakah menurun atau tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak kekeringan terutama dirasakan petani yang terlambat memulai musim tanam, khususnya mereka yang baru menanam pada Mei hingga Juni.
Sementara petani yang telah melakukan penanaman lebih awal relatif aman dari dampak kekeringan. Namun, kondisi tersebut berpotensi membuat musim tanam berikutnya mengalami keterlambatan.
Rifani mengatakan, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan utama jika Kukar ingin meningkatkan intensitas tanam dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.
Menurut dia, tanaman padi memang bukan tanaman air, tetapi membutuhkan ketersediaan air pada fase-fase tertentu pertumbuhannya. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi sumber dan jaringan air secara lebih menyeluruh, tidak lagi secara parsial.
Salah satu upaya yang akan dikaji adalah normalisasi saluran irigasi agar aliran air dapat kembali masuk ke areal persawahan. Selain itu, pemerintah juga melihat potensi pemanfaatan kolam bekas tambang sebagai sumber air bagi lahan pertanian di wilayah tertentu.
Ia menambahkan, keterlambatan musim tanam juga berpengaruh terhadap ketersediaan bibit. Keluhan mengenai bibit yang terlalu tua, salah satunya, disebabkan jadwal tanam yang mengalami penundaan.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Rifani memastikan Distanak Kukar akan mencari sumber pembiayaan lain untuk menjaga program pembangunan pertanian tetap berjalan.
Menurutnya, setidaknya terdapat empat sumber anggaran yang dapat dioptimalkan, yakni anggaran kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, serta sumber anggaran lainnya.
Sementara terkait wilayah yang mengalami dampak kekeringan cukup parah. Ia menyebut salah satunya berada di Kecamatan Tenggarong, khususnya Kelurahan Bukit Biru. (*/wal/mat)
