SAMARINDA, reviewsatu.com – Menunggu kepastian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum jelas sejak Juni 2026, ratusan pegawai RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda memutuskan untuk menggelar aksi damai di lingkungan rumah sakit, Selasa, 8 September 2026 pagi.
Aksi melibatkan pegawai dari unsur medis dan nonmedis. Mereka membentangkan spanduk yang berisi pertanyaan mengenai kapan TPP dapat dibayarkan.
Para pegawai juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk solidaritas dalam menyikapi persoalan tersebut.
Kegiatan berlangsung setelah apel pagi. Meski sejumlah pegawai mengikuti aksi, pelayanan di RSUD AWS tetap berjalan. Pasien tetap mendapatkan layanan dan aktivitas rumah sakit tidak terhenti.
Salah satu peserta aksi yang ditemui di lokasi memilih tidak memberikan wawancara kepada awak media. Ia enggan memberikan keterangan lebih jauh mengenai alasan maupun tuntutan aksi. Namun, peserta tersebut tetap menyampaikan sikap agar TPP segera dicairkan.
Plt Direktur RSUD AWS Samarinda, dr Mazniati, mengaku tidak mengetahui sebelumnya jika para pegawai akan melakukan aksi pada Selasa pagi. Ia baru mengetahui kegiatan tersebut setelah apel selesai.
“Tadi sudah apel, saya tanya katanya cuma aksi damai. Saya bahkan tidak tahu ada aksi itu, tidak ada pemberitahuan,” kata Mazniati, Selasa, 8 September 2026.
Menurut Mazniati, kegiatan yang dilakukan pegawai juga dikaitkan dengan doa bersama. Ia memastikan aktivitas tersebut tidak berkembang menjadi gangguan terhadap operasional rumah sakit.
Ia mengatakan, kondisi rumah sakit tetap terkendali meski ada kegiatan yang dilakukan pegawai di lingkungan RSUD AWS. “Pelayanan aman, tidak masalah,” tegasnya.
Terkait spanduk yang mempertanyakan pembayaran TPP, Mazniati mengatakan, pegawai memang sedang menunggu kepastian pencairan. Namun, keputusan pembayaran tidak berada sepenuhnya di tangan pihak rumah sakit karena berkaitan dengan proses anggaran Pemprov Kaltim.
“Mereka mempertanyakan kapan TPP itu keluar. Kan sudah ada kepastian, ini nunggu persetujuan dengan DPR untuk TPP,” ujarnya.
Mazniati menjelaskan, TPP bagi ASN RSUD AWS telah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Karena sumber pembayarannya berasal dari APBD, rumah sakit tidak dapat mencairkan TPP tersebut menggunakan dana operasional BLUD.
“Bukan BLUD, kan itu TPP pakai dana APBD, di APBD perubahan 2026,” sebutnya.
Dengan posisi tersebut, manajemen rumah sakit masih menunggu tahapan administrasi anggaran yang diperlukan sebelum pembayaran dapat dilakukan. Salah satunya berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.
Mazniati mengatakan, pihak rumah sakit belum memperoleh kepastian mengenai waktu terbitnya DPA tersebut. Kondisi itu membuat manajemen belum dapat memberikan tanggal pasti kepada pegawai mengenai kapan TPP akan masuk ke rekening.
“Ini sudah dianggarkan, tinggal bagaimana nanti penyelesaiannya dengan DPA. Sudah selesai katanya ya dalam waktu dekat. Karena kami tidak tahu kapan DPA-nya keluar,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian, karena TPP yang dipersoalkan pegawai telah tertunda sejak Juni. Artinya, memasuki September, pembayaran yang belum diterima telah berlangsung selama beberapa bulan.
Mazniati menyebut jumlah ASN di RSUD AWS berada di kisaran 2.000 orang. Ketika ditanya apakah seluruh ASN terdampak belum dibayarkannya TPP, ia menjawab singkat. “Iya, semua belum ada (dibayar),” ujarnya.
Meski demikian, manajemen rumah sakit tetap berupaya menjaga agar persoalan internal tersebut tidak berdampak terhadap pasien. (*/may)
