SAMARINDA, reviewsatu.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota lainnya, sepakat bergerak bersama memperjuangkan penguatan fiskal daerah ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Langkah tersebut diambil setelah muncul sinyal dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan adanya tambahan Transfer ke Daerah (TKD), di tengah tekanan kemampuan anggaran yang dihadapi daerah.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur, Samarinda, Senin, 3 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal daerah, sekaligus menyatukan langkah menghadapi kebijakan transfer pemerintah pusat.
Rudy mengatakan, pihaknya memperoleh informasi dari Kemenkeu, mengenai kemungkinan adanya tambahan TKD bagi daerah di seluruh Indonesia.
Meski belum disertai keputusan resmi, informasi tersebut dinilai menjadi harapan baru bagi pemerintah daerah yang ruang fiskalnya tengah mengalami tekanan.
“Dari Kementerian Keuangan kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah di seluruh Indonesia. Kita tunggu nanti keputusan resminya,” ungkap Rudy usai rakor di Kantor Gubernur, Samarinda.
Saat ditanya kapan tambahan transfer tersebut berpotensi direalisasikan, Rudy berharap penyalurannya dapat dilakukan pada tahun ini. “Tahun ini. Kita tunggu,” singkatnya.
Menurut Rudy, pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu keputusan pemerintah pusat. Seluruh kepala daerah di Kaltim sepakat menjalin komunikasi langsung dengan Kemenkeu, untuk menyampaikan kondisi fiskal yang dihadapi masing-masing daerah. Sekaligus memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan transfer pemerintah.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan Sekda se-Kalimantan Timur. Membahas keuangan daerah, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal provinsi maupun seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” ujarnya.
Ia mengatakan, hasil rapat juga menyepakati rencana pertemuan dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
“Intinya teman-teman kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bisa bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan. Insyaallah akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Secepatnya, nanti kita kabari,” kata Rudy.
Menurutnya, pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan mengenai tambahan TKD, tetapi juga membuka ruang pembahasan berbagai persoalan fiskal yang dihadapi daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
HIMPUN DATA
Sementara itu, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, sebelum bertemu Kemenkeu, pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota, akan terlebih dahulu mengompilasi data kondisi fiskal masing-masing daerah.
Seluruh data tersebut, akan menjadi bahan utama yang dibawa saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita siapkan dulu datanya, data perhitungannya kita kompilasi kabupaten kota, nanti baru kita sampaikan. Jadi ke Kemenkeu itu dengan sudah membawa data,” ujarnya.
Sri mengatakan, salah satu persoalan yang akan diperjuangkan ialah pembayaran dana kurang salur, yang hingga kini belum diterima.
Khusus Pemprov, nilai kurang salur yang belum dibayarkan pemerintah pusat mencapai hampir Rp2 triliun yang merupakan akumulasi tahun 2023 dan 2024.
“Kalau di pemprov sekitar hampir Rp2 triliun. Itu dari 2023 dan 2024. Tahun 2025 belum ada kurang bayar,” sebutnya.
Selain pembayaran dana kurang salur, Kaltim juga akan mengusulkan adanya afirmasi fiskal yang lebih besar bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Menurut Sri, kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara, perlu diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai supaya pembangunan di daerah tetap berkelanjutan.
“Sebagai daerah penghasil SDA, kita juga ingin mendapatkan afirmasi atau kompensasi dalam bentuk penambahan DBH ataupun kurang salurnya juga bisa diberikan kepada daerah,” tuturnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan tersebut akan disampaikan secara bersama-sama oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan para kepala daerah se-Kaltim.
Dengan membawa data yang telah dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota, pemprov berharap pembahasan dengan Kemenkeu tidak hanya menghasilkan kepastian mengenai tambahan TKD, tetapi juga penyelesaian dana kurang salur serta penguatan dukungan fiskal bagi daerah penghasil SDA.
Langkah kolektif itu, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kapasitas fiskal di tengah tantangan keuangan yang dihadapi daerah. (*)
