KUTAI KARTANEGARA, reviewsatu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memilih walk out dari rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa, 28 Juli 2026.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kukar, Andi Faisal mengatakan, keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Pemerintah Kabupaten Kukar.
Menurut dia, fraksinya masih perlu melakukan pembahasan internal secara lebih mendalam terkait rancangan anggaran 2027 yang dinilai cukup pelik di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
“PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah. Cuma dalam hal ini, kita sudah membaca dan melihat, sehingga kita coba rapatkan internal. Ketika 2027 dengan fiskal kita yang mepet dan keuangan yang belum stabil, kita berharap bisa mendesain ulang,” ucap Andi Faisal.
Menurut Andi, terdapat sejumlah agenda besar yang perlu dicermati dalam penyusunan APBD 2027, termasuk persoalan kepegawaian dan kebutuhan anggaran lainnya. Karena itu, Fraksi PDIP memilih tidak terburu-buru dalam mengambil sikap.
Ia menyebut fraksinya akan menyusun sejumlah masukan dan alternatif solusi yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah.
“Kita mau santai dulu, pelan-pelan, tapi pastilah. Daripada nanti kita bermasalah di kemudian hari atau ada yang tidak pas, lebih baik kita pelan-pelan, lebih pasti,” katanya.
Andi menegaskan, sikap Fraksi PDIP tersebut tidak perlu dimaknai sebagai bentuk sikap negatif terhadap pemerintahan daerah.
Ia memastikan dukungan politik terhadap pemerintahan tetap berjalan, namun pihaknya ingin memastikan rancangan anggaran 2027 dapat disusun secara realistis sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Yang pasti, kita harap pada 2027 perjalanan pemerintahan ini stabil. Tidak ada goncang-goncangan terkait masalah penempatan anggaran dengan kebutuhannya,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, materi baru diterima fraksinya pada hari yang sama. Setelah menerima dokumen tersebut, fraksi bersama tim ahli menemukan sejumlah hal yang masih perlu dikoreksi dan didiskusikan.
Pembahasan internal juga akan melibatkan jajaran partai, termasuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar. Andi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari amanah partai yang harus dijalankan.
“Ini kesepakatan teman-teman, habis itu juga perintah daripada partai. Saya selaku sekretaris fraksi mengikuti amanah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai keputusan Fraksi PDIP untuk walk out merupakan hak politik fraksi dan sah dalam forum DPRD.
Menurutnya sikap fraksi merupakan bagian dari dinamika pembahasan anggaran. Namun, rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri telah dijadwalkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.
“Itu kan keputusan fraksi. Menurut saya sah saja menyatakan sikap Fraksi PDIP terkait dengan bagaimana dia walk out keluar terkait dengan paripurna anggaran KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2027,” ucap Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, setelah Fraksi PDIP memilih keluar dari ruang paripurna, forum sempat diskors atas permintaan fraksi lain. Selanjutnya, keberlanjutan rapat akan ditentukan berdasarkan kondisi forum, termasuk terpenuhi atau tidaknya kuorum.
“Karena ini sudah teragendakan jauh-jauh hari melalui rapat Banmus, itu sah secara hukum. Forum ini ada permintaan fraksi lain minta diskor, ya kita skor. Oleh karena itu, akan berlanjut atau tidak, apakah ini akan kuorum atau tidak kuorum, kita lihat nanti,” jelasnya.
Ahmad Yani juga menyinggung posisinya sebagai kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPRD Kukar. Ia menyatakan tetap akan menjaga sikap dalam menjalankan tugas kelembagaan DPRD.
“Saya sebagai kader PDIP harus netral. Walaupun saya juga sebagai anggota harus menyikapinya, atau ada pimpinan yang melanjutkan, nanti akan kami menentukan sikap untuk selanjutnya,” tutup Ahmad Yani.
TANGGAPAN BUPATI KUKAR
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyayangkan keputusan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar yang memilih walk out saat rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa, 28 Juli 2026.
Aulia mengatakan, penyampaian KUA-PPAS merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran yang seharusnya dapat diikuti seluruh fraksi. Terlebih, menurut dia, forum tersebut baru sebatas penyampaian kebijakan pemerintah daerah.
“Ya, kami sangat menyayangkan sebenarnya. Karena menurut hemat kami, apalagi ini hanya proses penyampaian,” ucap Aulia.
Meski demikian, Aulia menegaskan setiap fraksi memiliki hak untuk menentukan sikap sesuai kewenangannya masing-masing. Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDIP agar tetap berada di ruang paripurna.
“Setiap orang boleh bersikap, setiap orang boleh bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami tidak punya kewenangan untuk bisa menahan Fraksi PDIP untuk tetap berada di dalam ruangan itu,” ujarnya.
Namun, Aulia menilai sikap politik tersebut perlu dilihat dalam konteks visi besar pemerintahan Kabupaten Kukar periode 2025-2030, yakni Kukar Idaman Terbaik.
Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah daerah yang disampaikan dalam KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi tersebut.
“Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara itu adalah Kukar Idaman Terbaik. Yang kami sampaikan melalui kebijakan ini, semua orang tahu, ya, Kukar Idaman Terbaik,” kata Aulia.
Ia mengaku belum memahami apakah keputusan Fraksi PDIP untuk meninggalkan rapat paripurna tersebut berkaitan dengan dukungan atau tidak terhadap visi Kukar Idaman Terbaik.
“Kalau seandainya ada yang tidak mau mendengarkan Kukar Idaman Terbaik, maka ya kita juga kurang paham apakah ini mendukung atau tidak mendukung dengan visi Kukar Idaman Terbaik yang menjadi visi besar kita di 2025-2030,” ujarnya.
Disamping itu, Ia menyebut pembahasan KUA-PPAS 2027 dalam rapat Paripurna hari ini tetap berjalan karena fraksi-fraksi lainnya masih mengikuti agenda tersebut.
Ia mengapresiasi fraksi lain yang tetap berada dalam forum dan mendengarkan sejumlah poin kebijakan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan Kukar pada 2027.
“Alhamdulillah fraksi-fraksi yang lain itu masih utuh semua, mau mendengarkan apa yang menjadi pointer-pointer kita dalam visi besar kita di lima tahun melalui Kukar Idaman Terbaik dan apa yang akan kita wujudkan di tahun 2027,” pungkasnya. (*/mat)
