Hampir setiap hari, BPBD Kaltim menerima laporan kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini titik kebakaran masih kecil. Di bawah 5 hektare. Namun perlu diwaspadai badai kemarau yang akan datang.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat, laporan titik kebakaran hampir diterima setiap hari, meski sebagian besar masih dalam skala kecil.
Kondisi itu membuat empat kabupaten menjadi fokus pemantauan karena memiliki tingkat kerawanan tertinggi terhadap Karhutla.
Keempat wilayah tersebut yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Penetapan daerah rawan itu didasarkan pada pemetaan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD serta laporan dari BPBD kabupaten dan kota di seluruh Benua Etam.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, mengatakan, laporan kebakaran terus berdatangan dari berbagai daerah. Namun hingga saat ini luas lahan yang terbakar pada setiap kejadian masih relatif kecil, rata-rata di bawah lima hektare.
“Hampir setiap hari ada laporan titik kebakaran. Tetapi untuk luasan yang terakhir kami terima masih di bawah lima hektare,” kata Buyung, Sabtu, (25/7/2026).
Menurut Buyung, kondisi tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan karena cuaca di Kalimantan Timur masih diwarnai hujan meski intensitasnya mulai berkurang. Curah hujan yang masih terjadi dinilai membantu mencegah api meluas ke kawasan hutan maupun lahan yang lebih besar.
“Alhamdulillah masih ada hujan. Dampaknya, kebakaran yang terjadi relatif lebih sedikit dibandingkan jika kemarau berlangsung penuh,” ujarnya.
BPBD Kaltim memperkirakan, situasi dapat berubah dalam beberapa pekan ke depan seiring bergesernya pola musim kemarau. Semula, musim kering diprediksi mulai berlangsung sejak awal hingga pertengahan Juni.
Namun perkembangan cuaca menunjukkan, awal musim kemarau mundur menjadi akhir Juni dan diperkirakan berlangsung hingga September. Bahkan kondisi kering berpotensi berlanjut sampai November.
“Musim kering tahun ini agak bergeser. Yang awalnya kami perkirakan mulai awal Juni, sekarang kemungkinan mulai akhir Juni sampai September, bahkan bisa sampai November,” ucap Buyung.
Ia menjelaskan, pergeseran tersebut menyebabkan kondisi kemarau ekstrem belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kaltim. Meski suhu udara mulai meningkat, hujan masih sesekali turun sehingga kelembapan lahan masih relatif terjaga.
“Kondisi ini menyebabkan kemarau bergeser, sehingga situasi ekstrem kemarau secara menyeluruh belum begitu dirasakan hingga saat ini,” sebutnya.
Memasuki akhir Juli hingga Agustus, BPBD akan meningkatkan pemantauan perkembangan cuaca. Periode tersebut, diperkirakan menjadi fase penting untuk melihat apakah musim kemarau mulai mencapai puncaknya atau masih dipengaruhi hujan.
“Kami perkirakan dari akhir Juli sampai Agustus nanti akan terus kita pantau perkembangannya,” ujar Buyung.
Ia mengingatkan, setiap pergantian musim selalu membawa karakteristik bencana yang berbeda di Kaltim. Saat musim penghujan, ancaman utama berasal dari banjir dan tanah longsor. Sementara ketika memasuki musim kemarau, potensi yang perlu diwaspadai adalah kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
Karena itu, BPBD Kaltim terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla.
Upaya tersebut meliputi pemantauan titik panas, kesiapan personel di lapangan, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum kebakaran meluas.
Menurut Buyung, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan risiko Karhutla.
Dengan kondisi cuaca yang masih dinamis, kewaspadaan seluruh pihak dinilai perlu terus ditingkatkan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
PANTAU HOT SPOT MELALUI SATELIT
Sementara itu, BPBD Kaltim memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat dideteksi sejak dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan.
Menurut Buyung, pihaknya memanfaatkan sistem pemantauan hotspot milik Kementerian Kehutanan untuk memonitor pergerakan titik panas di seluruh wilayah Kaltim secara real-time.
Data yang diperoleh dari satelit kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah hotspot tersebut berkembang menjadi titik api (fire spot) yang memerlukan penanganan langsung di lapangan.
“Kami mengombinasikan dua sisi strategi. Pertama, langkah preventif dengan memantau potensi karhutla melalui sistem satelit. Kedua, kami sangat berharap ada laporan langsung dari masyarakat,” ujar Buyung dalam pernyataan resmi, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD kabupaten dan kota menjadi kunci dalam memvalidasi data satelit agar respons penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Buyung menjelaskan, karakteristik kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan kebakaran di kawasan permukiman. Lokasi karhutla umumnya berada di kawasan yang luas dan sulit dijangkau sehingga informasi awal dari masyarakat menjadi sangat penting.
Karena itu, BPBD Kaltim mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran lahan.
“Kami mengharapkan laporan dari masyarakat apabila memang terjadi kebakaran lahan. Masyarakat bisa menghubungi Call Center 112 agar informasi tersebut bisa langsung divalidasi dan ditindaklanjuti oleh petugas piket di lapangan,” katanya.
BPBD menilai pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, serta menghancurkan habitat satwa liar.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, BPBD Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga bencana kekeringan. Meski tingkat risiko karhutla di wilayah Kaltim saat ini masih tergolong rendah, status tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Dengan status siaga tersebut, seluruh personel BPBD beserta sistem mitigasi bencana di Kalimantan Timur dipastikan berada dalam kondisi siap merespons apabila terjadi peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. (*/may)
