Efisiensi anggaran daerah juga dirasakan para pegiat olahraga. Perhelatan akbar Porporv Kaltim 2026 terganggu. Dari usulan anggaran sebesar Rp60 miliar yang dikucurkan hanya Rp20 miliar saja. Penyelenggara puyeng. Mereka harus memangkas jumlah cabor.
reviewsatu.com – KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur terus memperjuangkan agar 64 cabang olahraga (Cabor) tetap dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII di Kabupaten Paser.
Hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah yang juga berdampak pada kegiatan Porprov. KONI Kaltim mau tidak mau harus merasionalisasi nomor pertandingan agar seluruh cabang olahraga tetap memiliki kesempatan tampil pada November mendatang.
Ketua KONI Kaltim, Anderiy Syachrum ketika diwawancarai pekan lalu masih menunggu daftar resmi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ia mengaku belum memutuskan jumlah cabor karena seluruh pihak masih mencari formulasi terbaik agar pelaksanaan Porprov tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kesempatan setiap cabor untuk berkompetisi.
“Kita masih mengupayakan agar semua Cabor itu bisa bertanding. Yang kita minta dirasionalisasikan adalah nomor-nomor tandingnya supaya bisa menghemat biaya dan anggarannya bisa dialokasikan untuk cabor-cabor yang lain,” ujarnya, Jumat pekan lalu (31/7/2026).
Anderiy menegaskan, KONI Kaltim tidak memberikan tekanan kepada panitia maupun penyelenggara Porprov terkait jumlah nomor pertandingan. Menurutnya, rasionalisasi justru menjadi solusi agar efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa harus menghapus cabang olahraga dari agenda pertandingan.
“Kami dari KONI tidak ada tekanan, tidak memaksa mereka. Bahkan kalau ada pengurus kita yang juga menjadi pengurus cabor dan mengusulkan nomor tanding lebih banyak, tidak apa-apa dirasionalisasikan saja. Komitmen kami, semua cabor tetap diperjuangkan agar bisa dipertandingkan,” katanya.
Selain membahas pelaksanaan Porprov, KONI Kaltim juga menerapkan sistem pembagian bantuan pembinaan berdasarkan klaster prestasi. Kebijakan tersebut merupakan sistem yang telah disepakati sejak kepengurusan sebelumnya sebagai langkah mengoptimalkan distribusi anggaran pembinaan atlet di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Anderiy menjelaskan pengelompokan cabang olahraga dilakukan agar pembinaan lebih terarah dan penggunaan anggaran lebih efektif. Penentuan klaster didasarkan pada capaian prestasi masing-masing cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
Untuk klaster andalan atau grade A, terdapat sembilan cabang olahraga yang secara konsisten mampu menyumbangkan sedikitnya dua medali emas pada PON 2021 dan PON 2024.
Kesembilan cabang tersebut meliputi gulat, layar, kempo, pencak silat, hoki, tarung derajat, angkat berat, angkat besi, dan catur.
Sementara itu, grade B atau klaster unggulan dihuni 12 cabang olahraga yang pernah menyumbangkan satu medali emas pada PON. Cabang olahraga tersebut terdiri atas panahan, binaraga, dancesport, cricket, kabaddi, kurash, gantole, balap motor, futsal, anggar, sepatu roda, dan bola tangan.
Adapun grade C atau klaster harapan mencakup 31 cabang olahraga yang dalam dua edisi PON terakhir berhasil meraih medali perak maupun perunggu.
Sedangkan grade D atau klaster pembinaan berisi 16 cabang olahraga yang belum pernah meraih medali PON, termasuk cabang olahraga baru, cabang ekshibisi, serta cabang yang masih memerlukan peningkatan prestasi.
Untuk diketahui, KONI Kaltim pada 2026 memperoleh dana hibah sebesar Rp16,5 miliar. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan usulan awal dalam APBD 2026 yang mencapai Rp67,626 miliar.
Penyesuaian itu dilakukan karena kondisi fiskal daerah yang mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Dari total dana hibah tersebut, KONI Kaltim membagi anggaran ke dalam beberapa pos utama agar pembinaan atlet tetap berjalan.
Untuk cabang olahraga grade C dan grade D disiapkan plafon bantuan maksimal Rp3,745 miliar yang akan dibagikan kepada 47 cabang olahraga yang masuk dalam Klaster Harapan dan Klaster Pembinaan.
Sementara itu, cabang olahraga grade A dan grade B memperoleh skema pembinaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kedua klaster tersebut menjadi prioritas karena selama ini menjadi penyumbang utama medali emas bagi Kalimantan Timur pada ajang nasional.
PUSINGNYA TUAN RUMAH
Sebagai tuan rumah, panitia Porprov di Kabupaten Paser juga terpaksa harus memangkas jumlah cabor yang akan dipertandingkan pada Porprov VIII Kaltim tahun 2026 ini.
Rencana awal ada sebanyak 64 cabang olahraga yang akan ikut berlaga. Namun, karena keterbatasan anggaran ini, sementara hanya 50 cabor yang masuk dalam rancangan pelaksanaan. Ada 14 cabor yang berpotensi dicoret.
Porprov VIII Kaltim sendiri dijadwalkan berlangsung pada 14–27 November 2026 di Paser sebagai tuan rumah.
Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser, Abdi Permana, mengatakan pengurangan jumlah cabor merupakan keputusan yang harus diambil, setelah menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, usulan anggaran penyelenggaraan Porprov sebesar Rp 60 miliar tidak dapat terpenuhi. Sebab Pemprov Kaltim hanya mengalokasikan bantuan sebesar Rp 20 miliar.
“Kami sudah beberapa kali menggelar rapat bersama KONI dan Dispora kabupaten/kota,” katanya.
“Namun, dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kami memutuskan melakukan efisiensi terhadap cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov 2026,” ujar Abdi, Minggu 2 Agustus 2026.
Ia mengakui keputusan mencoret 14 cabang olahraga bukan hal yang mudah. Sebab, sebagai tuan rumah, Kabupaten Paser memiliki kewenangan menentukan cabang olahraga yang dipertandingkan.
Meski demikian, keputusan tersebut tetap melalui pembahasan bersama KONI Kaltim dengan mempertimbangkan prestasi masing-masing cabang olahraga. Serta kesesuaiannya dengan cabang yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON).
Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan utama dalam mempersiapkan pelaksanaan Porprov Kaltim 2026 sebagai tuan rumah. Apalagi, KONI Kaltim masih tetap berupaya akan mempertandingkan 64 cabor, kebutuhan pembiayaan dinilai jauh melampaui kemampuan anggaran yang tersedia.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser, Kurniawan, mengatakan hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Panitia Besar (PB) Porprov, untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan seluruh pihak.
Menurutnya, sejak awal Pemkab Paser tidak pernah memiliki keinginan untuk mencoret ataupun mengurangi jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Namun kondisi anggaran memaksa semua pihak duduk bersama guna menentukan langkah yang paling realistis.
“Kami dari awal tidak pernah berniat mengurangi cabang olahraga. Sudah berkali-kali kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan PB Porprov.”
“Semua keputusan nantinya harus menjadi kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak dari Paser maupun PB Porprov,” ujarnya, Kamis 6 Agustus 2026.
Kurniawan menjelaskan, pengurangan cabang olahraga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena terdapat sejumlah pertimbangan yang telah disepakati sebelumnya.
Beberapa indikator yang menjadi dasar evaluasi antara lain ketersediaan venue pertandingan, keberadaan atlet di daerah, hingga status cabang olahraga tersebut dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Kalau ada cabang olahraga yang dievaluasi, kriterianya jelas. Misalnya venue tidak tersedia, kita tidak memiliki atlet, atau cabang olahraga tersebut memang tidak dipertandingkan di PON. Jadi bukan asal mencoret atau mengurangi,” katanya.
Ia juga menyoroti perbandingan anggaran penyelenggaraan Porprov sebelumnya di Kabupaten Berau. Saat itu, sekitar 50 cabang olahraga digelar dengan dukungan anggaran mencapai Rp50 miliar. Sementara Kabupaten Paser kini menghadapi kondisi berbeda.
Dengan jumlah cabang olahraga yang justru lebih banyak, yakni 64 cabor, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp20 miliar. “Kalau menggunakan asumsi sederhana, di Berau 50 cabang olahraga dengan anggaran Rp50 miliar, berarti rata-rata satu cabang sekitar Rp1 miliar.”
“Sekarang di Paser ada 64 cabang olahraga tetapi anggarannya hanya Rp20 miliar. Silakan dihitung sendiri bagaimana beratnya kondisi tersebut,” ungkapnya.
ALOKASI ANGGARAN
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltim hanya mengalokasikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk perhelatan 5 tahunan itu. Hal ini menunjukkan, terdapat selisih Rp40 miliar dari anggaran yang sebelumnya diusulkan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov Kaltim 2026.
Kondisi ini kemudian mendorong penyelenggara melakukan penyesuaian terhadap skala pertandingan. Selain jumlah cabor, nomor pertandingan juga dikurangi untuk menekan biaya.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana membenarkan adanya pengurangan sejumlah cabor akibat penyesuaian kemampuan anggaran. Menurutnya, efisiensi menjadi pilihan agar Porprov tetap berjalan di tengah kondisi keuangan daerah yang belum ideal.
“Pengurangan beberapa cabor itu dilakukan karena penyesuaian dengan kemampuan anggaran. Kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu ada efisiensi agar pelaksanaan Porprov tetap berjalan dengan baik,” ungkap Yenni, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Ia mengatakan, pengurangan tidak hanya menyentuh jumlah cabor, tetapi juga nomor pertandingan. Penyesuaian dilakukan untuk meminimalisasi biaya penyelenggaraan.
Dengan demikian, efisiensi Porprov Kaltim 2026 dilakukan pada sisi yang dianggap masih memungkinkan untuk dikurangi. Penyelenggara harus menyesuaikan jumlah pertandingan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Yenni menyebut, olahraga yang relatif baru berpotensi menjadi bagian dari cabor yang dikurangi. Namun, ia tidak merinci cabang olahraga apa saja yang masuk dalam daftar pengurangan. Meski jumlah cabor dan nomor pertandingan dikurangi, Yenni memastikan Porprov Kaltim 2026 tetap dilaksanakan.
“Persiapannya sudah berjalan sejak tahun sebelumnya. Pembangunan fasilitas, kegiatan, sampai pembinaan atlet juga sudah berjalan. Jadi tidak mungkin Porprov dihentikan. Penyesuaiannya hanya pada beberapa bagian untuk efisiensi,” tegasnya.
Yenni menilai, penghentian Porprov Kaltim 2026 bukan pilihan karena sejumlah persiapan telah dilakukan. Anggaran juga telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan fasilitas hingga pembinaan atlet.
Karena itu, penyesuaian dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menghentikan seluruh rangkaian kegiatan. Di sisi lain, persiapan Porprov di Paser tetap berjalan. Sejumlah fasilitas olahraga telah disiapkan untuk mendukung pertandingan.
“Kondisi ini menunjukkan tekanan anggaran tidak hanya berpengaruh terhadap pembangunan maupun penyediaan fasilitas, tetapi telah masuk hingga ke substansi kompetisi olahraga yang akan diikuti atlet dari kabupaten dan kota se-Kaltim,” tuturnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim berharap efisiensi tidak menghilangkan tujuan utama Porprov sebagai ajang pembinaan dan pencarian atlet berprestasi. (*/may/ari/rul)
