SAMARINDA, reviewsatu.com – Rencana penggunaan Starlink di Indonesia tuai pro dan kontra. Semua data rahasia negara berpotensi diakses oleh negara lain, terutama Amerika Serikat. Negara asal Starlink.
Kekhawatiran ini disampaikan Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, Henry Subiakto. Henry menegaskan pemerintah harus betul-betul menerapkan pasal 33 Undangan-Undangan Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurutnya, Starlink tidak hanya berpotensi membangkrutkan perusahaan nasional di bidang telekomunikasi dan internet service provider. Seperti group Telkom, Indosat dan lainnya.
Tapi juga bisa dimanfaatkan kekuatan sparatisme seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini terjadi di Papua dan lainnya, untuk komunikasi mereka dan tanpa terdeteksi negara atau pemerintah Indonesia. Sehingga pengguna Starlink berpotensi mengoyak NKRI.
“Ini ruang angkasa yang harus dikuasai oleh negara. Ketika dipakai untuk penyelenggaraan internet dan lainnya itu. Maka minimal data-datanya itu masih dikuasai oleh negara. Jangan diberikan kepada asing,” kata Henry Subiakto, Selasa 21 Mei 2024.
Mantan Staf Ahli Menkominfo RI ini mengatakan bahwa, selama ini negara telah menggembar-gemborkan penerapan satelit satria (Satelit Republika Indonesia). Bahkan hingga kini penerapannya juga belum maksimal di seluruh Indonesia.
“Kok sekarang tiba-tiba mau pakai punya asing, itu gimana?” singgung Henry.
Katanya, selama ini Starlink di dunia lebih banyak digunakan oleh negara-negara satelit atau pendukung Amerika Serikat. Itu disebabkan karena satelit Starlink memiliki perbedaan signifikan dibandingkan satelit biasa. Seperti Palapa, Satria, Kacific, Telkom 1 dan satelit lain milik Eropa maupun AS di luar Starlink.
Ia menjelakan bahwa, Starlink itu merupakan satelit Low Earth Orbit (LEO). Atau jenis satelit yang beroperasi dengan ketinggian sekitar 340 hingga 1.200 kilometer di atas permukaan bumi. Starlink yang berukuran kecil jumlahnya ribuan. Dirancang bekerja bersama secara sinkron untuk menyediakan layanan internet. Seolah-olah seperti BTS terbang atau portable. Yang bisa dipindah kemana saja.
Sedangkan Satelit komunikasi konvensional ditempatkan di orbit geostasioner (GEO). Sekitar 35.786 KM di atas khatulistiwa bumi. Atau satu titik relatif tetap dari permukaan bumi, agar bisa melayani publik butuh perangkat stasiun bumi.
“Setiap satelit Starlink beratnya sekitar 260 kilogram. Satelit GEO lebih besar dan mahal karena teknologi dan perlengkapan lebih kompleks, dengan kebutuhan bertahan di orbit yang lebih tinggi,” jelasnya.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa, Starlink bukan sekedar perusahaan perangkat dan layanan satelit semata. Tapi Starlink juga berfungsi sebagai perusahaan internet service provider. Bahkan bisa berfungsi sebagai platform digital.
“Ini bahayanya. Perusahaan Starlink trafik dan kontennya di luar jangkauan yuridiksi, kedaulatan digital dan kewenangan hukum nasional. Selain bisa dimanfaatkan untuk melawan kedaulatan negara dan mengancam keamanan nasional,” tuturnya.
Katanya, jika jangkauan Starlink sampai ke Papua yang merupakan wilayah konflik, maka semua data-data negara bisa diakses intelejen dan pemerintah Amerika Serikat untuk kepentingan politiknya. Namun, sebaliknya data-data itu justru tidak bisa diakses pemerintah Indonesia. Disinilah letak bahayanya yang katanya mengancam NKRI. Terutama ketika starlink bisa menjangkau wilayah pegunungan dan pedalaman Papua.
Ia pun mencontohkan seperti yang terjadi di Ukraina. Di sana Starlink dipakai tentara Ukraina melawan Rusia. Rusia kewalahan. Karena pergerakan pasukannya bisa terpantau tentara Ukraina.
“Lalu apa jadinya kalau OPM/KKB juga pakai fasilitas Starlink? Terlebih kalau gerakan itu didukung asing, siapa yang tanggung jawab jika menjadi makin besar, canggih dan mampu melawan TNI/Polri atau kekuatan negara,” paparnya.
Memang di sisi lain Starlink dapat memudahkan masyarakat mengakses internet. Namun dibalik itu, ada konsekuensi besar yang diperoleh negara. Sebab semua data-data kerahasiaan negara dapat diakses oleh negara lain.
“Bagi rakyat kecil tahunya internet murah dan sampai pelosok-pelosok pasti didukung. Tapi bagaimana konsekuensinya, itu yg harus dipikirkan. Agak mending kalau Elon bersedia setuju dan komitmen tunduk pada UU Indonesia,” terangnya.
Sebagai informasi, Pada Minggu 19 Mei 2024 lalu, CEO SpaceX Elon Musk mendatangi Indonesia, tepatnya di Provinsi Bali. Elon Musk datang ke Bali untuk meresmikan jaringan Starlink di Indonesia dan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terkait layanan internet khusus puskesmas di daerah terpencil. (iswanto)
Sumber: nomorsatukaltim.
