Aksi demonstrasi atas berbagai kebijakan pemerintah juga terjadi di Balikpapan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menyuarakan berbagai tuntutan, antara lain soal distribusi BBM dan Program MBG dan KDMP.
reviewsatu.com – ALIANSI Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Balikpapan, pada Senin 15 Juni 2026. Selain menyoroti distribusi Pertalite yang dinilai masih bermasalah, massa juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat.
Sebelumnya, massa aksi melakukan longmarch dari kawasan Plaza Balikpapan menuju Kantor DPRD Balikpapan dan tiba sekitar pukul 14.50 Wita.
Dalam aksi tersebut, mereka mengangkat berbagai isu mulai dari distribusi BBM subsidi, krisis tenaga pendidik, keamanan kawasan kilometer, hingga pembangunan infrastruktur yang belum tuntas.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho, mengatakan persoalan distribusi Pertalite masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk pengendara roda dua dan roda empat yang kerap kesulitan memperoleh BBM subsidi.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan perlu mengevaluasi sistem dan jam operasional distribusi Pertalite.
Karena hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak terlayani, termasuk pengemudi ojek online yang bergantung pada BBM untuk bekerja setiap hari.
“Khusus roda empat dan roda dua ini tidak diperhatikan. Terus masalah jam operasional kami minta Pemerintah Kota Balikpapan mengevaluasi karena sampai hari ini masih banyak yang tidak dapat, apalagi teman-teman ojol,” kata Wisnu, disela-sela demonstrasi.
Wisnu juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kami minta aparat kepolisian, khususnya Kapolres, menindak tegas pengetap Pertalite maupun BBM lainnya karena itu sudah melanggar aturan”.
“Beberapa kali saya lihat saat jam operasional justru kendaraan dengan kapasitas besar yang mengantre,” ujarnya.
KDMP DAN MBG
Selain isu daerah, massa turut menyinggung program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah mengevaluasi prioritas penggunaan ruang fiskal APBN di tengah persoalan distribusi BBM yang masih terjadi.
Menurut Wisnu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas anggaran ketika masyarakat masih menghadapi persoalan distribusi BBM subsidi.
“Kami bicara soal ruang fiskal APBN. Hari ini mana yang menjadi prioritas, BBM dulu atau MBG dan Kopdes dulu. Ketika persoalan BBM masih terjadi, kami melihat belum ada penyiapan anggaran jika kondisi seperti ini terus berulang,” katanya.
Selain persoalan distribusi Pertalite, massa juga menyoroti krisis tenaga pendidik di Balikpapan, minimnya penerangan jalan umum di kawasan Kilometer 8 hingga Kilometer 28, pelanggaran jam operasional kendaraan berat, maraknya aksi begal, hingga parkir liar kendaraan besar di Kilometer 15 yang dinilai mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Aliansi Balikpapan Bergerak juga menuntut kejelasan pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang belum rampung. Serta meminta pemerintah mengusut dugaan pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada proyek properti PT Mitra Gemilang.
Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap sistem parkir gratis yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka meminta para pemangku kebijakan, pimpinan instansi terkait, hingga pihak Pertamina hadir menemui demonstran dan memberikan penjelasan atas berbagai tuntutan yang disampaikan.
“Kami meminta para pemangku kebijakan, puncak pimpinan aparatur negara untuk hadir di sini. Bahkan Pertamina sekalipun kami ingin hadir di sini. Kami akan tunggu sampai kami selesai. Kami tidak akan kembali jika tidak menang,” tegas Wisnu.
SEMPAT PANAS
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga petang. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian tak terhindarkan.
Sejak siang, massa aksi terlihat berupaya masuk ke area gedung DPRD Kota Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi dengan audiensi secara langsung. Situasi mulai memanas ketika aparat kepolisian memperketat barikade di pintu masuk gedung.
Dalam pengamanan tersebut, sejumlah personel polwan dari satuan Sabhara turut diterjunkan untuk memperkuat barisan di garis depan. Kehadiran polwan tersebut sempat memicu reaksi sebagian massa aksi. Mereka menyuarakan keberatan terhadap penempatan personel perempuan di barisan pengamanan.
“Wah masa perempuan sih ditaruh depan,” teriak pendemo.
Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di antara kedua belah pihak.
Berdasarkan pantauan di lokasi, satu hingga dua personel polwan sempat terjatuh dalam insiden tersebut sebelum situasi kembali terkendali.
Di tengah proses negosiasi, Asisten I Setda Kota Balikpapan, Zulkipli, menyampaikan bahwa wali kota maupun wakil wali kota tidak dapat memenuhi tuntutan pertemuan pada hari yang sama.
“Dari beliau menyampaikan bahwa hari ini tidak bisa. Akan dijadwalkan untuk pertemuan pada Kamis (18/6/2026) bersama ketua DPRD, wali kota, dan Pertamina,” ujar Zulkifli.
Pernyataan tersebut langsung direspons massa aksi yang menyatakan kekecewaannya. “Tapi kami dianggap remeh,” teriak salah satu peserta aksi.
Menanggapi hal itu, Zulkifli menegaskan bahwa tidak ada unsur meremehkan dalam keputusan tersebut.
“Tidak ada seperti itu ya,” katanya.
Hingga pukul 17.34 Wita, massa aksi akhirnya diperkenankan masuk ke area gedung Kantor DPRD Kota Balikpapan untuk melakukan audiensi dengan perwakilan pemerintah daerah setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang.
PENGAMANAN POLISI
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy, mengatakan pihaknya menurunkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya aksi.
“Kita menurunkan 419 personel. Kita mencoba untuk mencari titik yang pas minimal 10 persen dari jumlah massa. Semoga ini bisa mengamankan secara maksimal, massa dapat menyampaikan pendapat sambil mengikuti setiap aturan ketertiban sehingga segala sesuatu tidak ada bersinggungan dengan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola pengamanan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif.
“Tindakan yang kita lakukan itu bertahap, preemptif, preventif, dan represif. Kita mengedepankan dialog. Mereka (polwan) sengaja kita tempatkan di depan untuk menertibkan segala sesuatu itu bisa nyaman dan aman,” katanya.
Selain itu, pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi aksi.
“Termasuk untuk arus lalu lintas, kita lakukan contraflow karena prinsipnya kita mengedepankan ketertiban. Jangan sampai ada masyarakat yang terganggu dengan penyampaian pendapat di muka umum,” pungkasnya. (*/chn)
