JAKARTA, reviewsatu.com – Untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran sebagaimana banyak dikritisi sejumlah pihak.
Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah melakukan evaluasi dan efisiensi. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penyesuaian jumlah penerima manfaat berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan pembahasan mengenai refocusing program masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.
“Kami exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisiensikan lagi. Sementara ini memang belum final karena belum dibahas. Kami masih akan terus membahasnya,” kata Arumsari di Kompleks Parlemen, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut dia, kajian tersebut dilakukan dengan mengacu pada proyeksi jumlah penerima manfaat dalam RPJMN 2027.
BGN saat ini tengah menghitung kebutuhan anggaran dan kelompok sasaran yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi pemerintah.
“Ini belum final karena belum dibahas ya,” tegasnya.
Arumsari menjelaskan, tujuan utama dari evaluasi tersebut bukan untuk mengurangi esensi program MBG, melainkan agar bantuan yang diberikan lebih fokus kepada kelompok yang membutuhkan. Ia memberi contoh, BGN mempertimbangkan untuk tidak lagi memberikan MBG kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) dari kalangan ekonomi mampu.
“Contoh, misalnya lah contoh gampang, SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG (Makanan Bergizi Gratis). Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya saja sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi,” jelasnya.
Menurutnya, jika skenario tersebut diterapkan, jumlah penerima manfaat program MBG diperkirakan dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Meski demikian, Arumsari menegaskan pemerintah tidak akan menghilangkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat,” kata Arumsari. (*)
