Ombudsman Temukan Praktik Maladministrasi di Tujuh Kampus Negeri di Kaltim, Hasilnya Bikin Miris

ombudsman
Workshop Pencegahan dan pemberantasan pungli di perguruan tinggi, Kamis (15/6/2023). (boy)

Samarinda, reviewsatu.com – Ombudsman RI Perwakilan Kaltim menyebut pungli bukanlah bentuk pidana hukum. Hanya maladministrasi. Begitu penuturan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur Dwi Farisa Putra Wibowo.

Kampus sendiri merupakan penyelenggara pelayanan pendidikan. Praktik pungli sendiri katanya merupakan perbuatan tidak patut, khususnya dalam pelayanan publik. Biasanya pelaku pungli akan menunda-nunda pelayanan.

Feri, sapaannya, juga menambahkan Ombudsman sudah pernah melakukan rapid assessment ke tujuh Perguruan Tinggi (PT) di Kaltim. 2018 silam. Di antaranya: Unmul, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Polteknik Negeri Samarinda (Polnes), UIN sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Politeknik Balikpapan, Politeknik Pertanin Samarinda dan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Ada tiga item standar pelayanan public yang di assessment. Yakni tahap penyusunan, penetapan hingga penerapan standar pelayanan.

Dari tiga item itu terbagi lagi menjadi tujuh sub. Seperti komponen standar pelayanan, partisipasi civitas akademika, berita acara pembahasan standar pelayanan, penetapan standar pelayanan, pentapan maklumat, evaluasi kinerja dan evaluasi standar pelayanan. Hasilnya mencengangkan. Cuma Polnes dan Politeknik Pertanian Samarinda yang sudah melaksanakan semua standar pelayanan tersebut. Lima kampus lainnya belum melaksanakan standar pelayanan sesuai UU 25/2019 tentang Pelayanan Publik. Apakah ini berbahaya?

“Asumsi kami ini berpotensi terjadi pelanggaran pelayanan publik pada perguruan tinggi yang tidak terapkan standar hukum itu,” tegas Feri.

Tapi, Feri kurang sependapat jika penindakan praktik pungli masuk dalam ranah pidana. Biaya proses hukumnya tidak sebanding dengan jumlah yang diminta.

“Harus bayar jaksa berapa cuma untuk tangani kasus pungli Rp 3.000, terus orang itu harus kehilangan pekerjaan karena uang kecil. Jadi harus dibedakan pungli yang diselesaikan secara pidana dan administrasi,” tegas alumnus Fisip Unmul itu. Terkecuali jika nilai pungli tersebut mencapai puluhan atau ratusan juta, maka bisa masuk dalam ranah pidana hukum.  (boy)