Kukar, reviewsatu.com – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin sebut ada potensi inflasi. Meski begitu, potensi inflasi di Kukar telah disikapi langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Hal itu dilakukan Pemkab Kukar searah dengan amanat dan instruksi dari pemerintah pusat, dengan mengalokasikan dua persen dari APBD masing-masing daerah.
“Arahan dari pemerintah pusat untuk menganggarkan 2 persen dari APBD Kukar untuk menekan laju inflasi di daerah,” ucap Rendi Solihin saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kukar belum lama ini.
Pemkab Kukar juga akan memastikan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi dipastikan mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah secara tepat sasaran.
Selain itu, Rendi juga menerangkan pada tahun 2023 nanti juga akan dianggarkan. Meski begitu ia belum dapat memastikan berapa jumlah pasti yang akan digelontorkan.
“Disekitar angka Rp 100 miliar. Jika APBD Kukar 2023 belum dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai,” ungkapnya.
“Tapi jika APBD Kukar 2023 sudah dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai, diperkirakan sekitar angka Rp 60 miliar lebih,” sambungnya.
Nantinya, anggaran 2 persen yang diamanatkan oleh presiden tersebut, akan menyasar masyarakat yang benar-benar terdampak.
Melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) salah satunya, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Makanya ada (verifikasi dan validasi) DTKS yang diselesaikan 18 kecamatan, menjadi acuan dan sasaran dua persen itu. Yang pasti untuk penanganan kemiskinan yang jadi prioritas,” pungkasnya. (Jat/Adv/Kominfo Kukar)
