Pengamat: Parpol Tak Lolos Administrasi, Legawa Saja

Parpol pemilu
Akademisi Fisipol Unmul Budiman

Samarinda, reviewsatu.com – Peluang 10 parpol calon peserta pemilu untuk lolos verifikasi faktual cenderung tipis. Demikian kata akademisi Fisipol Unmul Budiman.

Saat ini 10 parpol calon peserta pemilu tersebut diharuskan memerbaiki kelengkapan administrasi. Jika kelengkapan administrasi bisa tuntas, maka mereka bisa lanjut ke verifikasi faktual.

“Tergantung diperbaikannnya, cuma rata-rata ini partai baru. Masalahnya pasti di sekretariat dan pengurus,” kata Budiman.

Lantas, apakah masih ada harapan? Kecil peluangnya bagi Budiman. Ia berkaca pada Partai Bulan Bintang. Dimana pada pemilu lalu PBB dinyatakan tidak lolos untuk ikut serta pemilu 2018. PBB lalu ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menggugat ambang batas parlemen atau parliementary treshold. Satu-satunya peluang bagi partai baru tersebut adalah menggugat.

Baca Juga  Terkait Simpang Muara Rapak, A3 Sebut Raperda Transportasi Tunggu Evaluasi dari Provinsi

“Ketika ada potensi gugatan maka peluang itu (lolos,red) tetap ada,” imbuhnya.

Tapi Budiman punya saran bagi parpol yang tidak lolos tersebut. Legawa atau berafiliasi dengan partai yang sudah pasti lolos. Dirinya mencontohkan Partai Berkarya yang membebaskan kadernya untuk ikut pencalegan di partai lain, setelah dinyatakan tidak lolos administrasi. Sikap tersebut baginya lebih fair. Karena itu partai semestinya juga sadar diri.

“Yang sadar diri akan legawa atau menerima, tapi kalau merasa dirinya lengkap tapi digugurkan maka ada potensi untuk menggugat.”

Budiman juga menyinggung jumlah partai yang lolos verifikasi administrasi tersebut. Terlalu banyak katanya. Ia berargumen jika ingin ciptakan stabilitas politik, maka jumlah parpol tidak boleh banyak. Contohnya di Amerika Serikat yang hanya mengakui dua partai besar untuk ikut serta dalam pemilu. Semakin banyak partai katanya, yang terjadi adalah saling kompromi karena berkoalisi. Kebijakan yang dihasilkan pun berdasarkan koalisi, bukan karena kebutuhan publik.

Baca Juga  KPK Soroti Proyek Infrastruktur Mangkrak di Kubar dan Kukar

“14 itu pun kebanyakan bagi saya, kalau bisa dipersempit lagi,” singgungnya.

Ia menyarankan jika memungkinkan cukup buat sistem degradasi partai. Maksudnya ketika ada partai tidak lolos pemilu tahun ini, maka pemilu akan datang tidak usah ikut. Partai tersebut dibubarkan atau berafiliasi dengan partai yang sudah nyata jadi pemenang. Lalu untuk ambang batas juga perlu dievaluasi. Kalau tidak bisa penuhi itu, maka pemilu akan datang tidak usah lagi ikut. (boy)