Samarinda, reviewsatu.com – DPRD Kaltim akan segera berkoordinas dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
“Kemungkinan beberapa hari lagi kita akan melakukan rapat koordinasi. Dua minggu yang lalu sebelum kita melakukan reses, ada rapat koordinasi pimpinan dengan Penjabat Gubernur menyoroti OPD yang dikenakan rapor merah dan kami tentu mengawasinya,” ujar Seno Aji di Samarinda, Senin (30/10/2023).
Seno Aji menambahkan bahwa OPD yang menjadi sorotan utama adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan. Ia berharap OPD tersebut dapat meningkatkan kinerja dan serapan anggarannya agar tidak tertinggal.
“Kami lihat beberapa hari lagi, semoga mereka bisa memperbaiki serapan anggarannya,” kata Seno Aji.
Ia menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan bebeapa OPD Kaltim, rendahnya serapan anggaran OPD disebabkan oleh adanya pekerjaan yang belum selesai penuntasan pembayarannya.
“Kontrak sudah dilakukan, kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan, tapi belum tuntas penagihannya,” jelasnya.
Ia melanjutkan, hal itu yang pihaknya meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kalau memang pekerjaan selesai segera dilakukan pembayaran, supaya tidak tertunggak dan sehingga tidak tertumpuk di akhir tahun nanti.
Ia berharap dalam waktu dekat ini serapan anggaran OPD dapat naik dan tidak ada lagi OPD yang mendapat rapor merah.
“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa naik,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Katim agar mempercepat penyerapan anggaran.
“Pertemuan dengan semua kepada OPD bertujuan mengonsolidasikan internal dan evaluasi kinerja mereka,” kata Akmal Malik usai menggelar rapat pimpinan pertama di Gedung Odah Etam, Samarinda, beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri itu mengapresiasi rapat rutin sebagai kebiasaan baik di Pemprov Kaltim.
“Itu adalah sebuah praktek bagus yang kami dari Kemendagri dukung karena menandakan seberapa bagus sistem bekerja,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Akmal Malik meninjau capaian kinerja OPD lewat sejumlah indikator, seperti anggaran, perencanaan, belanja, insentif karbon, penanganan karhutla, dan persiapan pemilihan umum.(advdprdkaltim/arf/boy)
