Samarinda, reviewsatu.com – Keberangkatan seluruh pimpinan DPRD Kaltim ke Belanda dikritik keras akademisi Fahukum Unmul Herdiansyah Hamzah. Pasalnya, keberangkatan itu membuat agenda penting seperti pembahasan anggaran perubahan 2023 menjadi tertunda.
“Pimpinan DPRD ini pada gelap mata, disilaukan dengan iming-iming plesiran ke luar negeri,” sindir Herdi, Rabu (19/7/2023).
Hal ini katanya sangat disayangkan. Sebab, keberangkatan para wakil rakyat itu juga belum tentu relevan dengan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota dewan. Justru menurutnya malah menghambat tugas kedewanan. Salah satunya soal pembahasan anggaran.
Tidak sampai disitu. Heri juga menyinggung berangkatnya para pimpinan dewan itu menunjukan kalau mereka tidak mengerti tugas dan kewajibannya. Ibaratnya kata Herdi, DPRD di kondisi sekarang seperti auto pilot. Bertugas tanpa adanya pimpinan.
“Mereka perlu sekolah lagi agar lebih paham soal tugas-tugasnya sebagai pimpinan.”
Belum sampai disitu. Berangkatnya keempat pimpinan bersama rombongan Gubernur Isran Noor semakin menyiratkan bahwa antara DPRD dengan eksekutif telah terjalin kompromi. Padahal seyogyanya fungsi dari legislatif sendiri adalah sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah, bukan sebaliknya.
“Ini jelas akan mematikan fungsi pengawasan DPRD terhadap gubernur. Kasus-kasus seperti 21 IUP palsu, RTRW, tambang ilegal, dan lainnya jelas akan semakin jauh dari pengawasan DPRD,” pungkas Herdi.
Sebelumnya, rapat pembahasan anggaran perubahan 2023 terpaksa ditunda. Penyebabnya karena seluruh pimpinan dewan justru plesiran ke luar negeri bersama rombongan Gubernur Kaltim. Seyogyanya rapat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dewan dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) berlangsung Senin (17/7/2023).
Mengacu pada penjadwalan yang sudah disusun bersama badan musyawarah. Tapi ditunda karena empat unsur pimpinan tidak tidak di tempat. Keempatnya mengikuti rombongon Gubernur Kaltim Isran Noor ke Belanda.
Rupanya keberangkatan itu tidak disetujui oleh beberapa rekan mereka di Karang Paci (DPRD Kaltim,red). Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Marthinus di antaranya.
“Saya mewakili Badan Kehormatan, saya sudah konsultasi dengan Ketua BK (Sutomo Jabir) dan Wakil Ketua BK (Harun Al Rasyid) ingin berikan masukan ke lembaga dan juga ke ibu sekwan,” ujarnya Senin (17/7/2023).
Politisi PDIP ini menyebut seharusnya jika ingin melakukan kunjungan ke luar negeri bersama eksekutif, harus ada unsur pimpinan yang tinggal. Ia juga menilai ada dugaan cacat administrasi karena tidak sesuai dengan tata cara beracara keberangkatan anggota dewan ke luar negeri.
Menurut Marthinus, anggota dewan boleh saja berkunjung ke luar negeri bersama pemerintah. Namun yang menjadi sorotannya adalah tidak semua unsur pimpinan seharusnya berangkat. Harus ada beberapa yang tinggal.
Kekecewaan juga diutarakan Anggota Fraksi PAN DPRD Kaltim Jawad Siraddjudin. Senada dengan Marthinus, seharusnya beberapa unsur pimpinan semestinya tetap tinggal untuk memimpin sejumlah rapat penting.
“Seingat saya kalau berangkat itu paling banyak lima orang. Tapi ini lebih dari lima, apakah mengacu kepada undangan atau tidak, itu yang kami belum tahu,” katanya.
Hal senada disampaikan pula Anggota Fraksi PKB-Hanura Muhammad Adam Sinte. Bahkan Adam menyebut para pimpinan dan anggota yang berangkat tidaklah beretika. Sebab dianggap merusak agenda yang sudah terjadwal di banmus.
“Kita mau melihat urgensinya, lebih penting kunjungan ke luar ngeri atau fokus ke APBD. Karena APBD ini kan dibatasi oleh Mendagri sampai bulan Agustus itu sudah harus selesai, karena ini untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” sebut Adam.
Politisi Hanura dapil Balikpapan itu juga menyebut seharusnya tidak semua unsur pimpinan yang berangkat. Para pimpinan lanjutnya meski menerima mandat dari masing-masing partai, juga harus punya etika dan tanggung jawab moral. (boy)
