JAKARTA, reviewsatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberi sinyal akan melakukan efisiensi anggaran. Hal itu dilakukan karena ada ketidakpastian ekonomi global, antara lain dipicu akibat perang di Timur Tengah.
Menurut Dadan, langkah yang akan diambil tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi.
Rencana efisiensi anggaran BGN itu, kata dia, setelah Dadan mengikuti rapat harmonisasi anggaran. BGN sendiri, katanya, akan menghitung kembali skema pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG).
Sebagai informasi, anggaran program MBG dalam pagu anggaran APBN 2026 yang disetujui DPR RI mencapai Rp355 triliun. Angka tersebut jika dirinci komponen dari optimalisasi pagu utama senilai Rp268 triliun dan terdapat dana standby senilai Rp67 triliun.
Dadan menyebut bahwa pemerintah telah merespons isu global dengan berbagai macam skema. Ia tak memungkiri kekhawatiran global saat ini adalah rentannya pasokan energi dan itu berefek terhadap ekonomi nasional.
“Kami baru saja mengikuti rapat harmonisasi anggaran. Intinya, kami menyikapi mekanisme global, terutama terkait energi dan efeknya ke ekonomi nasional. Saat ini kami sedang melakukan hitung-hitungan agar bisa berkontribusi menyikapi krisis yang ada,” ujar Dadan saat ditemui di Kejaksaan Agung, Selasa 17 Maret 2026.
Yang menarik, Dadan mengaku bahwa belum ada angka secara pasti untuk anggaran program MBG yang akan menyusut. Hanya saja, efisiensi anggaran program MBG ini menjadi inisiatif BGN meski belum ada instruksi tegas dari Presiden Prabowo.
Menurutnya dengan langkah ini BGN ingin menumbuhkan sense of crisis agar penggunaan uang negara benar-benar tepat sasaran.
Salah satu langkah konkret yang tengah dikaji adalah fokus pada optimalisasi pagu utama sebesar Rp268 triliun tanpa menyentuh dana cadangan atau standby yang tersedia.
“BGN punya pagu Rp268 triliun dengan dana standby Rp67 triliun. Langkah pertama, kita optimalkan yang Rp268 triliun itu dan mencoba tidak menghitung dana yang standby. Kita efektifkan yang ada,” jelasnya.
Efisiensi yang dimaksud Dadan bukan sekadar memotong jumlah anggaran yang ada saat ini, melainkan menutup celah penyalahgunaan. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif secara otomatis akan mengurangi risiko anggaran terbuang percuma.
Pihaknya saat ini sedang membedah komponen mana saja yang bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas gizi yang akan diterima masyarakat.
Dadan berjanji akan memaparkan detail penghematan tersebut begitu proses kajian internal rampung dilakukan.
“Kami akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran pada pos yang memungkinkan. Nanti setelah hitung-hitungannya selesai dan kita laksanakan, akan saya sampaikan secara terbuka,” pungkas Dadan.
LIBATKAN KEJAKSAAN
Terkait rencana menutup celah penyalahgunaan anggaran, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung dalam struktur internal lembaganya.
Hal itu disampaikan Dadan usai bertemu Jaksa Agung di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan dua agenda utama yang dibahas, salah satunya adalah penguatan sistem pengawasan program makan bergizi yang kini menjangkau puluhan ribu titik di seluruh Indonesia.
“Selain pengawasan yang sudah ada, kami ingin menambah komponen baru dengan melibatkan Kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Tak hanya di lapangan, pelibatan aparat penegak hukum juga akan masuk ke dalam struktur organisasi BGN.
Dadan mengonfirmasi bahwa satu orang dari Kejaksaan akan ditempatkan di posisi strategis di tingkat pusat.
“Ya, di pusat. Nanti akan ditempatkan di Inspektorat,” katanya.
Posisi tersebut disebut berada pada level eselon II dan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan internal. Meski demikian, Dadan belum mengungkap sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.
“Setelah dilantik baru saya umumkan,” ucapnya singkat. (*)
