Jembatan Sei Nibung di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, akhirnya sudah bisa dilintasi. Interkoneksi kawasan pesisir Kutim-Berau perlahan terwujud. Kendati harus memakan waktu sekitar 12 tahun dan menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
reviewsatu.com – JEMBATAN Sei Nibung yang menghubungkan Desa Kandungan Jaya, Kecamatan Kaubun, dengan Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sudah diresmikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada 24 Februari 2026 lalu.
Dengan begitu, interkoneksi jalan antardaerah khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kutim dan Berau perlahan mulai terbuka. Ini setelah proses pembangunan selama lebih dari satu dekade. Atau sekitar 12 tahun. Lintas kepala daerah.
Jika dari Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutim, menuju Jembatan Sei Nibung jarak tempuhnya berkisar 4 jam perjalanan lamanya.
Kemudian, dengan beroperasinya Jembatan Sei Nibung ini, maka akan memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga 140 kilometer dan mengurangi waktu perjalanan sekitar 4 jam.
Dengan difungsikannya Jembatan Sei Nibung, akses darat dari Kutim menuju kawasan Biduk-Biduk, Berau, kini tidak lagi bergantung pada jalur memutar dan penyeberangan feri.
Masyarakat di wilayah pesisir utara Kutim dapat menggunakan jalur darat yang langsung dan efisien.
Ini suatu gebrakan baru di mana kawasan pesisir Kutim hingga Berau berpotensi untuk bertumbuh pesat jika infrastruktur jalan memadai dan terhubung.
Hal itu pernah disampaikan Pengamat Ekonomi Pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo dalam sesi Podcast GoodTimes Disway Kaltim tahun lalu.
Menurut Purwadi kala itu, akses jalan pesisir dari Bontang, Kutim dan Berau akan berperan strategis dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Karenanya, Purwadi berhadarap, pemerintah daerah dapat memberikan porsi perhatiannya untuk sama-sama membangun jalan interkoneksi di wilayah itu.
Kini terbukti, dengan beroperasinya Jembatan Sei Nibung, jarak tempuh menuju Berau bisa lebih cepat.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat meski sempat menghadapi berbagai kendala.
“Pimpinan boleh berganti, tetapi tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat itu tidak boleh berhenti,” tegasnya saat diwawancara, Selasa malam, 24 Februari 2026.
Ia mengakui proyek tersebut tertunda akibat sejumlah persoalan, mulai dari aspek teknis, pembiayaan, cuaca, hingga kinerja kontraktor. “Faktor terutamanya yang paling besar adalah kontraktornya hilang,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kemudian melanjutkan proyek secara bertahap melalui penganggaran ulang dan evaluasi teknis serta administrasi hingga pembangunan tuntas.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyebut peresmian jembatan membawa dampak langsung bagi aktivitas masyarakat yang sebelumnya harus menyeberangi sungai.
“Peresmian ini adalah wujud nyata kontribusi Provinsi Kalimantan Timur untuk Kutai Timur. Selama ini masyarakat harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas, kini semuanya menjadi lebih mudah,” jelas Ardiansyah.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan Jembatan Sei Nibung memiliki panjang total 390 meter, terdiri dari bentang tengah sepanjang 90 meter serta bentang pendekat masing-masing 150 meter di sisi kiri dan kanan.
“Tambah jalan pendekat yang pakai pile slab itu yang sisi Kandungan Jaya 135 meter, dari sisi Pelawan 500 meter,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan akses jalan dari sisi Pelawan akan dilanjutkan secara bertahap hingga tembus ke simpang 46 di wilayah Berau.
“Nanti kita cicil sampai keluar simpang 46,” katanya.
Dari sisi anggaran, pembangunan Jembatan Sei Nibung dilakukan dalam beberapa tahap. Periode 2014–2022 menghabiskan Rp58,7 miliar untuk pekerjaan awal. Pada 2023 kembali dialokasikan Rp58,7 miliar untuk penyelesaian substruktur.
Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp104 miliar untuk pemasangan struktur atas atau girder. Selanjutnya pada 2025, sebesar Rp139,3 miliar dialokasikan untuk penyelesaian jalan akses.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai ratusan miliar rupiah dengan proses pembangunan berlangsung lebih dari 12 tahun. Pemerintah berharap beroperasinya Jembatan Sei Nibung dapat mendorong mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir Kutim hingga perbatasan Berau.
SEMPAT BERHUTANG, DITUTUP WARGA
Sebelumnya diberitakan, Pembangunan Jembatan Sei Nibung yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, dengan Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, sempat bermasalah.
Padahal, jembatan ini digadang-gadang menjadi penghubung vital yang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau termasuk akses ke Talisayan, Biduk-Biduk, dan Batu Putih hingga menghemat waktu perjalanan.
Proyek milik pemprov Kaltim yang memiliki panjang hampir 200 meter itu sempat meninggalkan utang besar kepada masyarakat sekitar.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan dikerjakan oleh dua perusahaan berbeda. Yakni PT Arkindo tercatat sebagai pemenang tender tahun anggaran 2023. Lalu PT RIS Putra Konstruksi melanjutkan pekerjaan sebagai pemenang tender pada 2024.
Persoalan utang tersebut mencuat setelah warga Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, memasang spanduk protes di sekitar lokasi proyek. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penagihan terbuka atas utang kontraktor yang hingga kini belum dibayar.
Perwakilan warga, Ghazali, menyebut total utang kontraktor kepada masyarakat mencapai angka miliaran. “Total utang kontraktor kepada warga mencapai sekitar Rp1,8 miliar,” ujarnya saat ditemui di Sangatta, Jumat 13 Februari 2026.
Ia merinci, utang tersebut berasal dari dua komponen utama. Yakni material kayu lokal yang digunakan dalam pembangunan jembatan serta biaya sewa alat berat.
Nilai utang material kayu mencapai ratusan juta rupiah. Sementara sewa dua unit excavator menembus angka lebih dari satu miliar rupiah.
Menurut Ghazali, warga sudah menempuh berbagai jalur untuk mencari penyelesaian. Mulai dari pertemuan di tingkat desa hingga menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas PUPR Kalimantan Timur.
“Kami sangat keberatan karena sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan utang ini dibayar,” tegasnya.
Ia menilai, meski pemerintah daerah telah memfasilitasi pertemuan antara warga dan kontraktor, tidak ada hasil konkret yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat. Karena itu, warga menutup akses jembatan tersebut sebagai opsi terakhir.
Ancaman itu bukan tanpa alasan. Warga menilai, keberadaan jembatan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat setempat yang turut mendukung pembangunan sejak awal, baik melalui penyediaan material maupun alat kerja. (*)
