KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, mengambil inisiatif memastikan ibu hamil dan menyusui mendapatkan asupan gizi memadai demi mendukung tumbuh kembang anak.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas keterbatasan program pemerintah pusat yang lebih banyak memfokuskan bantuan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Lurah Melayu, Aditiya Rakhman, pihaknya memilih untuk memberikan perhatian lebih pada ibu hamil dan menyusui karena mereka memiliki kebutuhan gizi tinggi yang juga krusial untuk kesehatan ibu dan bayi.
“Kami lebih fokus pada ibu hamil dan menyusui. Mereka juga punya peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat,” jelas Aditiya saat ditemui di Tenggarong, Senin (5/5/2025).
Karena keterbatasan anggaran kelurahan, program ini tidak bersumber dari APBD langsung, melainkan melalui sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar serta Tim Penggerak PKK yang aktif di lingkungan masyarakat.
“Kami memang tidak punya anggaran khusus. Tapi bantuan bahan makanan dari DPMPD disalurkan lewat PKK, lalu diolah sesuai standar gizi dari Puskesmas,” tambahnya menjelaskan skema kerja sama yang telah berjalan beberapa waktu terakhir.
PKK kemudian mengelola dan memasak bahan makanan tersebut menjadi menu bernutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang mengalami kondisi gizi kurang hingga gizi buruk.
Distribusi makanan dilakukan secara langsung melalui Posyandu yang berada di lingkungan RT dan RW, memastikan bahwa bantuan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada keluarga penerima manfaat.
Selain memberikan makanan sehat, program ini juga diharapkan menjadi media edukatif yang mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga pasca-melahirkan.
“Kami ingin edukasi gizi ini sampai ke keluarga. Jadi tidak hanya makanannya yang diberikan, tapi pemahamannya juga,” tutur Aditiya menekankan peran penting Posyandu dalam mendukung pelaksanaan program ini.
Berbeda dengan MBG yang langsung dikelola oleh badan khusus dan menyasar peserta didik di sekolah, program ini dijalankan oleh struktur pemerintahan tingkat kelurahan dengan menyesuaikan arahan dari instansi terkait.
“Kalau MBG itu langsung ke sekolah-sekolah dan dikelola badan khusus. Kami di kelurahan tetap menunggu instruksi dari dinas. Kalau diminta ikut, kami siap jalankan,” pungkasnya.
Melalui pendekatan ini, Kelurahan Melayu menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesehatan ibu dan anak bisa tetap diwujudkan meski dengan sumber daya terbatas, selama ada kolaborasi antarinstansi dan semangat pemberdayaan masyarakat yang tinggi. (adv/r1)
