Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terus merembet ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tapi di sisi lain, program MBG di kawasan terluar dan perbatasan, seperti di Mahakam Ulu (Mahulu), hingga kini belum ada kejelasan.
reviewsatu.com – BADAN Gizi Nasional (BGN) tampaknya lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang infrastrukturnya sudah memadai. Dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus berkembang dengan menggandeng lembaga-lembaga pemerintah dan ormas.
Sebagaimana yang diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan sebanyak 36 dapur MBG mulai beroperasi pada akhir Mei 2026 dari total 70 titik lokasi yang telah disiapkan di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Paser, lokasi tertuju pada Rutan Kelas IIB Tanah Grogot yang bisa berpeluang menjadi salah satu lokasi pembangunan dapur MBG.
Kepala Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, Aris Triyanto, mengatakan pihaknya masih menanti proses peninjauan dari Ditjenpas untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki rutan tersebut.
Menurutnya, pembangunan dapur MBG tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena terdapat sejumlah persyaratan teknis maupun administratif yang wajib dipenuhi sebelum suatu lokasi dinyatakan layak.
“Memang untuk dapur MBG sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nantinya tim dari Ditjenpas akan turun langsung untuk melihat kesiapan di sini, apakah infrastrukturnya sudah memenuhi atau belum,” kata Aris, Rabu 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menerima pengecekan langsung dari pemerintah pusat. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah Rutan Tanah Grogot masuk dalam daftar prioritas pembangunan dapur MBG tahap awal atau tidak.
Meski demikian, Aris menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh proses evaluasi yang dilakukan oleh Ditjenpas. Ia juga menyebut bahwa kesiapan teknis maupun substansi akan menjadi faktor penentu dalam penunjukan lokasi pembangunan dapur MBG.
“Jadi kami masih menunggu dari pihak pusat untuk melakukan pengecekan langsung apakah secara teknis maupun syarat substansinya sudah sesuai atau belum. Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat dan disetujui, barulah bisa dipastikan apakah Tanah Grogot ditunjuk menjadi dapur MBG,” ujarnya.
Aris mengungkapkan bahwa salah satu syarat penting dalam pengelolaan dapur MBG adalah keberadaan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi khusus di bidang pengolahan makanan.
Hal ini dianggap sangat penting untuk menjamin kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan yang nantinya disajikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Keberadaan tenaga bersertifikasi menurutnya akan menjadi bentuk validasi bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar higienitas dan gizi yang ditetapkan pemerintah.
“Misalnya tenaga dapur itu harus memiliki sertifikasi. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita tentu tidak ingin ada persoalan seperti kasus keracunan makanan. Karena itu petugas dapur harus benar-benar andal dan punya kompetensi,” jelasnya.
Aris mengakui bahwa saat ini Rutan Tanah Grogot masih perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi petugas dapur yang nantinya akan terlibat langsung dalam pengelolaan MBG.
Meski begitu, secara umum ia menilai fasilitas yang dimiliki rutan sudah cukup memadai untuk mendukung pembangunan dapur program tersebut. “Kalau menurut pandangan saya, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot sebenarnya sudah cukup memenuhi kriteria. Tinggal peningkatan kompetensi petugas dapur saja yang perlu diperhatikan supaya memenuhi standar yang dipersyaratkan,” ucapnya.
Aris memastikan kesiapan apabila nantinya Rutan Tanah Grogot dipercaya menjadi salah satu lokasi pembangunan dapur MBG di Kalimantan Timur. “Kami tentu siap apabila ditunjuk. Ini bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dan juga untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.
MBG DI MAHULU BELUM JELAS
Sementara itu, realisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Mahakam Ulu, kabupaten termuda dan terluar di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum berjalan. Beberapa dapur MBG memang tampak sudah dibangun. Namun sampai saat ini tidak ada aktivitas produksi.
Ironinya, sebagian besar dapur MBG yang dibangun di Mahulu ternyata masih menggunakan dana pribadi.
Bahkan belum ada dukungan dari pemerintah pusat. Termasuk kontribusi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut dialami pihak “Yayasan Mahakam Ulu Membangun “, yang merupakan salah satu yayasan pengelola dapur aglomerasi MBG. Hal serupa juga dialami beberapa pengelola dapur lainnya.
Ketua Yayasan Mahakam Ulu Membangun, Rosandy Arief Septian mengatakan, progres pembangunan dapur aglomerasi yang terletak di wilayah Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang sebenarnya sudah mencapai 70 persen.
Dapur tersebut bakal menyasar 1.700 penerima manfaat. Mencakupi sekolah-sekolah di Ujoh Bilang, Batu Majang dan Long Bagun. Namun alih-alih menyalurkan MBG, pembangunan dapur tersebut justru dihentikan, karena belum ada kebijakan yang jelas dari pusat terkait alokasi anggaran.
“Selama ini semua pembiayaan riil dari yayasan sendiri. Untuk progres pembangunan dapur aglomerasi sudah 70 persen, tapi kami hentikan sementara. Bahkan sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari BGN,” ujar Rosandy Arief Septian, Jumat 8 Mei 2026.
Di tengah ketidakpastian itu, pihak yayasan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya mendatangi BGN pusat untuk melakukan koordinasi terkait kelanjutan program MBG di Mahulu. Hasil koordinasi tersebut juga belum mendapatkan kabar yang jelas. Bahkan disebut-sebut BGN pusat masih melakukan proses audit terhadap beberapa dapur lain, yang diduga tidak memenuhi standar.
Pihak yayasan menaruh harapan besar agar program yang dibiayai pemerintah pusat itu tidak hanya berfokus di perkotaan saja. Tapi juga secepatnya terealisasi di wilayah perbatasan, terutama Mahulu.
“Total dapur yang bakal dikelola melalui yayasan kami ada lima dapur. Satu dapur besarnya di Ujoh Bilang, kemudian empat dapur di Kecamatan Long Pahangai. Harapan kami lebih ke pusat, ke BGN agar ada perhatian khusus untuk daerah perbatasan seperti Mahulu ini,” ujarnya.
Selain itu, Rosandy juga menyoroti masuknya kontraktor dari luar Mahulu yang mengambil peran dalam pengelolaan MBG di wilayah tersebut, meskipun secara fisik dapur belum dibangun. Padahal, lanjutnya, yayasan mereka sudah terverifikasi di situs BGN. Namun sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait keterlibatan yayasan mereka.
Mewakili yayasan, Dia berharap pengelolaan MBG di wilayah Kabupaten Mahulu bisa memprioritaskan kontraktor lokal, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
“Harapan kami utamakan investor lokal dahulu, setelahnya jika memang tidak sanggup dari investor lokal baru kita bisa melibatkan investor dari luar,” tegasnya. (*/rul/is)
