Kukar, Reviewsatu.com – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini terus dibenahi oleh Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, ketika membuka forum Focus Group Discussion (FGD) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ruang Rapat Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kukar, Selasa 4 Juni 2024.
Yang dimaksud layanan publik ini, antara lain dapat mempercepat proses perizinan dan pelayanan publik lainnya. Dan yang terpenting ini; dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Untuk mewujudkan SPBE secara optimal, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Perlu sosialisasi SPBE secara masif kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa konsep maturitas SPBE dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan model maturitas, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya, mengurangi resiko, dan meningkatkan daya saingnya.
Sunggono berharap FGD tersebut menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan SPBE yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemkab Kukar, kata Sunggono, tetap berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut. Menurutnya itu sudah tertuang dalam Program Dedikasi Kukar Idaman. Atau biasa disebut dengan istilah “Disapa”–Digitalisasi Pelayanan Publik.
Sementara itu, menurut Kepala Inspektorat Pemkab Kukar, Heriansyah, FGD kali ini mengundang beberapa OPD terkait untuk menyikapi Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah akan dinilai terkait dengan kematangan mayoritas dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelasnya.
Telah banyak sistem atau aplikasi dibuat, kata Heriansyah, diharapkan dapat terintegrasi dengan baik.
“Selama ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara banyak membangun sistem atau aplikasi di OPD, akan tetapi belum terkoordinir dengan baik. Harapan ke depannya kita dapat melakukan pembinaan, agar bisa lebih efektif dan efisien. Pada era digitalisasi semua sudah berbasis elektronik dan harus segera dilakukan adaptasi, agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi,” jelas Heri.
Untuk diketahui, FGD tersebut bertema “Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara”.
Pada kesempatan itu, hadir pula perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kukar serta para kepala bagian di berbagai bidang. (*/bay)
