Partai Ummat Berani Beda, Pemilu Lebih Pilih Proporsional Tertutup

partai ummat
Ketua DPW Partai Ummat Kaltim Dwiyanto Purnomosidhi. (Ari Pangalis)

Samarinda, reviewsatu.com – Partai Ummat Kaltim ingin tampil beda. Tidak hanya beda pandangan dengan DPP, tapi juga sistem pemilihan pada pemilu nanti.

Di antara perbedaan pandangan itu adalah pemahaman mengenai ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Ya, DPP Ummat yang dipimpin Amin Rais, menolak adanya IKN. Alasannya karena tidak pernah dikampanyekan sebelumnya. Selain itu rencana memindahkan ibu kota berjalan secara tiba-tiba.

“Tidak ada isu perpolitikan kenapa tiba-tiba ada. Anggapan DPP kok tiba-tiba begitu,” kata Ketua DPW Partai Ummat Kaltim Dwiyanto Purnomosidhi ketika menjadi narasumber Good Times di Rumah Disway beberapa waktu lalu.

Sayangnya keputusan DPP tidak bisa diterima oleh DPW Ummat Kaltim. Dwi cs keberatan. Alasannya karena partai tidak ingin kehilangan potensi suara potensialnya. Karena itu DPW Ummat Kaltim tegas. Mendukung keberadaan IKN. Tapi dengan beberapa catatan yaitu bisa membawa perubahan bagi Bumi Etam.

Baca Juga  IKP Kaltim 2024 Merah Menyala, Bawaslu Mulai Susun Strategi

“Memang DPP menolak tapi kami tidak bisa,” tegas Dwiyanto.

Perbedaan pandangan lainnya, Partai Ummat mendukung sistem proporsional terutup. Berbeda dengan partai lain yang berbondong-bondong mendukung proporsional terbuka. Dwi menyebut alasannya.

“Proporsional tertutup lebih mengedepankan proses pengkaderan partai,” katanya.

Ia memberi contoh lain. Semisal syarat untuk mendapatkan satu kursi butuh 5.000 suara. Kemudian terdapat caleg yang hanya mampu mendapat 1.000 suara. Maka sisa 4.000 suara didapat dari partai. Dwi menyebut fenomena itu dengan nama mayoritas tunggal.

“Itu berisiko partai akan dikuasai orang yang tidak berideologi, hanya bermodalkan uang.” Kerugian lain proporsional terbuka adalah memakan banyak anggaran. Kartu suara akan lebih banyak dibuat. Belum lagi saksi yang bekerja sampai subuh. Bahkan ada penyelenggara pemilu yang sampai meninggal karena kelelahan.

Baca Juga  Mantan Koruptor Masih Boleh Calonkan Diri di DPD RI

“Kami usulkan sistem pemilihan bisa melalu handphone, tinggal partai yang mengembangkan kemampuan IT mereka. Ngambil uang sekarang saja bisa melalui HP,” singgung mantan aktivis kampus ini. (boy)