Samarinda, reviewsatu.com – Pemprov Kaltim akan menyeleksi ribuan usulan program dari pemerintah kabupaten/kota, untuk masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024.
Usulan yang masuk kepada pemprov tersebut sebagian besar berupa proyhek infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Jalan, jembatan, air bersih, irigasi yang terkait dengan ke PU an. Ini usulan untuk RKPD 2024,” terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando, di sela-sela kegiatan pra Musrenbang RKPD, Rabu (12/4/2023).
Tentu tidak semua program dari kabupaten/kota bisa terakomodasi oleh pemprov. Harus memenuhi sejumlah kriteria agar masuk prioritas. Di antaranya untuk peningkatan SDM seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu program yang bisa mendukung transformasi ekonomi. Yaitu yang bisa mendorong pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan.
“Kami harpakan ada diversifikasi ekonomi yang mengarah pada transformasi ekonomi, sehingga Kaltim tidak berharap pada ekonomi pertambangan lagi,” tuturnya.
Ketergantungan Kaltim pada sektor pertambangan bukan lagi rahasia umum. Yusli menyebut Pendapatan Regional Bruto Daerah (PDRB) Kaltim dari pertambangan mencapai Rp 921 triliun. Sektor lain tetap tumbuh. Namun kontribusinya untuk PDRB terbilang rendah. Yusli juga sempat menyinggung rendahnya pertumbuhan ekonomi Kaltim se-Kalimantan. Bahkan menempati posisi paling bawah.
“Karena provinsi lain pembagiannya kecil makanya pertumbuhannya besar makanya persentasenya besar. Tapi nilai PDRB mereka lebih kecil dibandingkan kita,” jelasnya.
Dari data yang diimpun, pertumbuhan ekonomi Kaltim selama empat triwulan 2022 angkanya selalu naik. Yakni Triwulan I: 1,92 persen (yoy), Triwulan II : 3,03 persen (yoy), Triwulan III: 5,28 persen (yoy) dan Triwulan IV: 6,47 persen (yoy). Adapun pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan, Kalteng menempati posisi teratas dengan 6,45 persen. Disusul Kaltara sebesar 5,34 persen, Kalsel 5,11 persen dan Kalbar 5,07 persen. Kaltim sendiri, sepanjang periode 2022, pertumbuhan ekonominya cuma 4,48 persen.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Yusli menegaskan bahwa program pembangunan pada 2024 nanti akan fokus pada ekonomi terbarukan. Tidak tergantung pada pertambangan dan penggalian.
Lalu usulan dari kabupaten/kota tersebut akan diseleksi dan verifikasi. Bappeda yang akan mengambil alih peran itu melalui Musrenbang yang rencananya dilaksanakan usai lebaran. Lewat Musrenbang itu, akan ketahuan, mana usulan dari kabupaten/kota yang diakomodasi dan mana yang tidak.
“Tugas kami di Bappeda bagaimana usulan yang mengarah ke pebmangunan diprioritaskan untuk propgram prioritas di anggaran 2024,” tutupnya. (boy)