Kukar, reviewsatu.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berinovasi dalam upaya pencegahan stunting. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengundang kelurahan dan desa untuk berpartisipasi aktif dalam Rembuk Stunting.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keterlibatan desa dan kelurahan sangat vital dalam upaya pencegahan stunting, yang merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah.
Arianto menyarankan bahwa meskipun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan, peran serta desa dan kelurahan sangat diperlukan. Kegiatan Rembuk Stunting yang diadakan oleh Pemkab Kukar bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat di tingkat lokal.
“Kami siap mendukung desa dalam mengalokasikan anggaran untuk intervensi yang efektif dalam mengurangi stunting,” kata Arianto.
Dalam kapasitasnya sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto juga menyampaikan bahwa pemerintah desa telah mendapatkan alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting.
Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah menyertakan anggaran untuk stunting, termasuk dana untuk Rembuk Stunting.
Setelah Rembuk Stunting tingkat kabupaten, Arianto menjamin bahwa DPMD akan mengawasi dan memastikan bahwa hasil diskusi diimplementasikan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar sebagai target utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program terkait. DPMD Kukar akan memprioritaskan lokus-lokus tersebut dalam program kerjanya, termasuk pembangunan posyandu jika diperlukan.
“Penanganan stunting adalah bagian dari program nasional yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa sangatlah penting. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih pada program penanganan stunting, dengan adanya alokasi anggaran yang sudah ditetapkan,” pungkas Arianto. (adv)
