Samarinda, reviewsatu.com – Industri perhotelan di Kaltim mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas pemerintah pusat.
Hotel-hotel di Samarinda-Balikpapan yang selama ini banyak bergantung pada kegiatan rapat, dan pertemuan instansi pemerintahan, mengalami penurunan tingkat hunian sejak awal 2026.
Kondisi tersebut terutama dirasakan pada segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang selama beberapa tahun menjadi salah satu penopang aktivitas hotel di daerah.
Dosen Industri Program Studi Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) sekaligus praktisi hospitality, Armunanto Somalinggi, menyebut penurunan aktivitas pemerintahan ikut memengaruhi okupansi hotel dan penggunaan ruang pertemuan.
Ia pun mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, yang menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang sempat turun cukup dalam pada awal tahun 2026.
“TPK hotel berbintang terkoreksi hingga 11,10 poin menjadi 51,87 persen pada Januari 2026. Tren perlambatan ini masih terasa sampai kuartal kedua,” kata Armunanto, belum lama ini.
Tidak hanya tingkat hunian, rata-rata lama tamu menginap juga belum banyak berubah. Lama tinggal wisatawan domestik masih berada di angka 1,53 hari.
Menurut Armunanto, perubahan pola perjalanan dinas menjadi salah satu penyebab berkurangnya permintaan kamar hotel.
Jika sebelumnya kegiatan pemerintahan berlangsung beberapa hari dan disertai menginap, kini banyak agenda dilakukan lebih singkat.
Peserta rapat disebut datang pada pagi hari, mengikuti kegiatan, lalu kembali pada hari yang sama tanpa menggunakan fasilitas penginapan.
Kondisi itu, membuat pelaku industri mulai mencari alternatif pasar di luar sektor pemerintahan.
Segmen perusahaan swasta dinilai menjadi salah satu peluang untuk menutup penurunan permintaan.
“Hotel perlu mulai mengalihkan target pasar ke sektor swasta yang saat ini masih tumbuh di Kalimantan Timur, seperti pertambangan, perkebunan sawit, logistik hingga konstruksi penunjang IKN,” ujarnya.
Sektor-sektor tersebut dinilai masih memiliki kebutuhan terhadap kegiatan pertemuan, pelatihan, hingga perjalanan bisnis yang dapat dimanfaatkan industri hotel.
Selain menyasar pasar baru, pelaku hotel juga mulai melihat peluang dari tren bleisure atau gabungan perjalanan kerja dan wisata.
“Tren bleisure juga bisa dimanfaatkan dengan menyusun paket perjalanan yang menggabungkan kegiatan kerja dan wisata agar tamu memiliki waktu tinggal lebih lama di daerah,” ujar Armunanto.
Konsep tersebut dapat diterapkan melalui kerja sama dengan pelaku wisata lokal.
Misalnya, menawarkan kunjungan ke kawasan Sungai Mahakam maupun wisata mangrove, sebagai bagian dari paket perjalanan.
Di sisi lain, tekanan terhadap industri juga membuat hotel melakukan penyesuaian operasional.
“Di sisi internal, hotel dapat melakukan efisiensi melalui penerapan multi-skilling karyawan, pemanfaatan teknologi, dan penghematan energi sebagai langkah penyesuaian operasional,” tuturnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga operasional hotel tetap berjalan di tengah perubahan pola pasar yang terjadi sejak awal tahun.
Meski sempat mengalami perlambatan, tingkat hunian hotel mulai menunjukkan pergerakan positif pada Mei 2026.
Kenaikan okupansi mulai terlihat setelah tekanan yang terjadi sejak kuartal pertama.
Armunanto juga menyoroti perlunya dukungan pemerintah daerah, melalui penyelenggaraan kegiatan dan agenda pariwisata pada paruh kedua tahun ini.
Kegiatan berskala nasional maupun internasional, dinilai dapat membantu meningkatkan kunjungan sekaligus mendukung sektor hotel dan restoran di Kaltkm.
Industri perhotelan sendiri, menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak ketika aktivitas perjalanan dinas menurun.
Selama ini, sebagian hotel di Samarinda dan Balikpapan masih menjadikan kegiatan pemerintahan sebagai pasar utama. Sehingga perubahan pola belanja negara ikut memengaruhi tingkat hunian.
