Pernyataan OIKN terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU tahun 2022-2024 naik hingga 19,9 persen, ternyata anjlok lagi jadi 3 persenan di 2025-2026. Bupati PPU Mudyat Noor menyebut kalau pun ada pertumbuhan hanya di Kecamatan Sepaku saja, tidak menyeluruh.
reviewsatu.com – MELONJAKNYA pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) karena proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibantah Bupati PPU Mudyat Noor.
Bupati Mudyat menilai, angka fantastis yang dicatatkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak mencerminkan realitas riil masyarakat PPU secara keseluruhan.
Sebelumnya, OIKN merilis data bahwa pada tahap pertama pembangunan IKN periode 2022-2024 pertumbuhan ekonomi di wilayah Benuo Taka meroket hingga 19,9 persen. Angka ini diklaim sebagai pertumbuhan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Mudyat, terdapat bias data dalam kalkulasi yang dilakukan oleh OIKN. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi yang digemborkan oleh OIKN sebenarnya hanya terjadi di satu titik mikro, yaitu Kecamatan Sepaku.
Daerah itu memang menjadi delineasi utama pembangunan fisik IKN, bukan PPU secara keseluruhan.
“Itulah yang masih menjadi perdebatan kita. OIKN berbicara tentang IKN, tapi angka itu sebenarnya hanya memotret Kecamatan Sepaku, bukan secara keseluruhan Kabupaten PPU. Ini yang menjadi persoalan mendasar,” ujar Mudyat, saat diwawancarai usai rapat paripurna di DPRD PPU, Selasa 14 Juli 2026.
Mudyat menilai OIKN tidak dapat menyamaratakan geliat megaproyek di Sepaku sebagai indikator kemakmuran seluruh warga PPU. Terlebih, secara administratif, wilayah tersebut masih berada di bawah naungan Pemkab PPU.
“Kalau menurut saya, itu klaim versi IKN saja. Harusnya yang menjadi juru bicara (mengenai kondisi ekonomi daerah) adalah Pemerintah Kabupaten, karena wilayah itu masih merupakan bagian dari PPU,” tambahnya.
Alih-alih merasakan dampak kemakmuran dari angka 19,9 persen tersebut, Mudyat mengajak semua pihak untuk melihat realitas pahit yang dihadapi masyarakat PPU hari ini secara objektif.
Saat ini, Pemkab PPU justru harus menanggung efek samping dari masifnya proyek IKN, salah satunya adalah hancurnya infrastruktur jalan akibat lalu lalang kendaraan berat pengangkut material logistik IKN.
Ironisnya, beban perbaikan jalan tersebut masih harus ditanggung oleh APBD PPU. “Kita lihat yang pasti-pasti sajalah, dengan mata kepala sendiri yang terjadi sekarang seperti apa.”
“Daya belanja masyarakat justru menurun, dan di sisi lain, kita kesulitan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak,” pungkas Mudyat.
Sebelumnya, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari dampak ekonomi yang mampu dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.
“Keberhasilan IKN diukur bukan hanya jumlah gedung, tetapi dampak ekonomi, seberapa besar ekonomi itu tumbuh, dan bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya, melalui keterangan resmi tertulis, Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan hasil kajian tersebut, dampak ekonomi awal pembangunan IKN paling besar masih terkonsentrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah inti pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi daerah itu terutama didorong oleh belanja pemerintah dan lonjakan investasi, dengan sektor konstruksi menjadi salah satu penggerak utama struktur produk domestik regional bruto (PDRB).
Dampak pembangunan juga mulai mengalir ke wilayah sekitar melalui meningkatnya kebutuhan barang dan jasa, logistik, akomodasi, transportasi, perdagangan, serta berbagai sektor pendukung lainnya.
2025-2026 ANJLOK LAGI
Sementara itu, rilis Badan Pusat Satistik (BPS) PPU, pertumbuhan ekonomi di kabupaten itu tahun 2025 dan triwulan I 2026, tercatat mengalami perlambatan signifikan.
Kepala Badan Pusat Statistik (PPU) Kabupaten PPU, Suko Haryono, mengatakan seluruh indikator makro ekonomi yang dihitung masih mencakup wilayah Benuo Taka secara umum. Termasuk Kecamatan Sepaku, wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan tren historis PPU, pembangunan masif IKN yang dimulai sejak 2022 sempat mendongkrak perekonomian daerah hingga menyentuh angka dobel digit. Namun, pasca puncak konstruksi pada 2024, grafik pertumbuhan mulai menunjukkan penurunan.
Hal ini terjadi seiring meredanya puncak aktivitas pembangunan fisik tahap pertama di IKN.
Pada 2022, ekonomi PPU tumbuh sebesar 14,49 persen, yang merupakan tahap awal masifnya pembangunan IKN. Kemudian, meningkat tajam menjadi 29,40 persen pada 2023 dan 2024 mencapai 30,68 persen.
“Setelahnya pada 2025 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,52 persen. Triwulan satu 2026 Januari hingga Maret di angka 4,13 persen,” kata Suko, Rabu 8 Juli 2026.
Ia mengatakan, perekonomian PPU diibaratkan seperti sebuah kue. Di mana sektor konstruksi memegang porsi atau share terbesar, yakni mencapai 50 persen. Jatuh bangunnya sektor ini sangat memengaruhi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten PPU.
“Semenjak ada IKN, Alhamdulillah itu cukup mendorong secara masif dan signifikan ekonomi kita, khususnya di sektor konstruksi”.
“Pada 2024, source of growth (sumber pertumbuhan, Red.) dari konstruksi menyumbang 27,17 persen dari total pertumbuhan 30,68 persen,” terangnya.
Namun memasuki 2025, terjadi penurunan aktivitas yang cukup drastis pada sektor konstruksi. Sumber pertumbuhan dari sektor konstruksi anjlok menjadi hanya 3,88 persen.
Penurunan tajam inilah yang langsung menarik rem bagi laju pertumbuhan ekonomi PPU secara keseluruhan.
Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai tambah dari PDRB atas dasar harga konstan, bukan sekadar nilai total output kotor.
BPS mengompilasi data kuantitas produksi dari berbagai sektor lapangan usaha, yang kemudian dirupiahkan berdasarkan harga yang berlaku. Sektor-sektor tersebut antara lain, pertanian seperti produksi padi, kelapa sawit, dan hasil tani lainnya.
Termasuk pertambangan dan galian C, serta pendukung pendukung lainnya seperti listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan-minum, hingga jasa keuangan.
Meskipun saat ini angka pertumbuhan ekonomi mengalami normalisasi dan perlambatan, BPS PPU tetap optimistis melihat prospek ke depan.
Pihaknya berharap dimulainya pembangunan IKN tahap kedua yang mencakup klaster yudikatif dan legislatif dapat kembali menggairahkan roda perekonomian di daerah penyangga.
“Mudah-mudahan pembangunan yudikatif dan legislatif sepertinya sudah mulai berjalan. Kita lihat bagaimana realisasinya nanti.”
“Insyaallah semuanya akan tercermin kembali di dalam angka pertumbuhan ekonomi kita, khususnya PPU,” pungkas Suko. (wal/dwa)
