SAMARINDA, reviewsatu.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Senin, 23 Februari 2026.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 Wita itu sempat diwarnai ketegangan dan dorong-dorongan dengan aparat keamanan sebelum akhirnya perwakilan massa diterima berdialog.
Mahasiswa datang membawa spanduk dan membacakan pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas. Mereka menyuarakan 7 tuntutan yang ditujukan kepada Pemprov Kaltim.
Adapun 7 tuntutan tersebut meliputi evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan hak buruh serta masyarakat adat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Provinsi Kaltim.
Koordinator lapangan GERAM, Angga mengatakan, isu Gratispol menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut.
Ia menilai implementasi program yang selama ini digaungkan Pemprov belum sepenuhnya dirasakan mahasiswa di lapangan.
“Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga ditemui saat aksi.
Menurut dia, di lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul) masih banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
“Di Unmul sendiri banyak sekali teman-teman yang sudah mendaftar, tapi namanya tidak masuk dalam penerima Gratispol ini. Katanya akan digratiskan untuk seluruh mahasiswa, tapi hari ini ada persyaratannya. Jadi dipertanyakan, gratis dari mananya Gratispol ini?” ucapnya.
Ia juga menyinggung perbedaan besaran uang kuliah tunggal (UKT) antar kampus. Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag), kata dia, UKT bisa mencapai sekitar Rp5 juta per semester, sementara di kampus lain nominalnya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
“Dikatakan akan membangun Kalimantan Timur lebih baik lagi, mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tapi sekarang tidak nyata. Hanya omon-omon saja,” ujarnya.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekati pintu utama kantor gubernur. Aparat keamanan yang berjaga melakukan pengamanan untuk mencegah massa masuk ke dalam area kantor.
Adu mulut dan dorong-dorongan sempat terjadi, namun tidak berlangsung lama setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan pihak keamanan.
Beberapa waktu kemudian, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud turun langsung menemui massa aksi. Massa sempat terlihat masih emosi dan mencoba untuk menyeruduk orang nomor satu di Kaltim itu.
Dengan pengawalan ketat, Rudy pun berhasil membaur bersama mahasiswa. Rudy memilih duduk bersama mereka di pelataran kantor gubernur, untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Audiensi tersebut, perwakilan Pemprov menyatakan menerima dan menyetujui tuntutan yang diajukan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Hal itu tertuang dalam dokumen pernyataan yang dibacakan di hadapan massa.
Pemprov Kaltim juga menyatakan komitmen untuk membahas aspirasi tersebut, dan menjadikannya sebagai bagian dari proses evaluasi program dan kebijakan daerah.
Selain itu, Pemprov berjanji akan memberikan kejelasan serta transparansi melalui bukti konkret terkait tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
“Pemerintah tidak anti kritik. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi,” ujar Rudy di hadapan peserta aksi.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal komitmen tersebut. Mereka menyatakan aksi hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. (*)
