Mei 2024 Infrastruktur Kelistrikan IKN Sudah Harus Tuntas, Begini Langkah PLN

PLN
Hasmar Tarigan, SRM Opkons 1 PT PLN (Persero) UIP KLT memaparkan rencana pemenuhan infrastruktur listrik di IKN. (Boy)

Samarinda, reviewsatu.com – Pemenuhan kebutuhan listrik di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dikebut. PLN menargetkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan rampung Mei 2024 mendatang.

Hasmar Tarigan, SRM Opkons 1 PT PLN (Persero) UIP KLT memaparkan secara detail. Ada delapan infrastruktur yang akan dibangun. Di antaranya GI 150 Kariangau arah GIS 4 KIPP, SUTT 150 KV kareaingau-GIS 4 KIPP, SKTT 150kV landing point GIS 4 KIPP-GIS 4 KIPP, GIS 4 KIPP 150 kV (stream 1). Kemudian PLTS 50 MW di aera IKN, SKTT 150 KV PLTS 50 MW-GIS 4 KIPP (stream 2). Lalu gardu hubung dan jaringan distribusi KIPP dan infrastruktur pendukung lain (stream 3).

Ia menjelaskan semua proyek stream 1,2,3 dikhususkan untuk layani Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Konsepnya adalah green technology. Karena itu nantinya di IKN akan ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Project ini diambil alih oleh anak perusahaan PLN lainnya, Nusantara Power. Kuotanya adalah 50 MW. Sementara UIP KLT akan membangun Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT).

“Tidak boleh bangun tower di IKN, tapi kabel bawah tanah. Karena konsep KIPP adalah smart city,” terang Hasmar di sela kegiatan media briefing di Samarinda, Kamis (20/7/2023).

Baca Juga  Tahun Ini Pemkab Kutim Fokus Perbaikan Jalan Daerah, Siapkan Anggaran Rp 50 Miliar

Kemudian lahan untuk PLTS akan disiapkan sekitar 161,1 hektare (ha). Di salurkan KIPP melalui SKTT tadi. Hasmar juga menambahkan di dalam kawasan IKN dilarang dibangun tower. Di luar kawasan itu baru boleh. Hasmar tambahkan pula target semua pekerjaan itu rampung adalah Mei 2024. Saat ini progres di lapangan sekitar 5 hingga 6 persen.

Beberapa yang sudah dilakukan di antaranya proses pembebasan lahan khusus menyiapkan Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 KV. PLN pun sidah menyiapkan material untuk dipasang di lokasi. Terkait kendala cuma berkaitan dengan medan di lapangan. Untuk perizinan sudah tidak ada masalah karena dibantu oleh badan otorita dan kementerian PUPR. Baik itu izin lingkungan dan lainnya.

“Untuk izin kerja di Sepaku yang GIS sudah, sudah bisa kami mulai kerja. Ya, kendala lapangan Cuma medan saja,” kata Hasmar membeber.

Misalnya jika PLN ingin membangun transmisi, maka harus harus melewati hutan bakau. PLN harus menyiapkan tongkant atau perahu untuk bisa membangun jalur Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). “Sudah biasalah kami hadapi medan seperti itu. Di teluk Balikpapan juga demikian,” imbuhnya.

Baca Juga  Mantan Koruptor Masih Boleh Calonkan Diri di DPD RI

Soal nilai kontrak, Hasmar tidak bisa memaparkan secara detail. Alasannya setiap anak perusahaan yang mengerjakan proyek, memiliki budgeting sendiri. UIP KLT yang bertugas menyiapkan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mengalokasikan sekitar Rp 480 miliar. Anggaran itu diperuntukan membangun transmisi dan GIS. Untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pun angkanya berbeda sebab pilot project nya dikerjakan anak perusahaan PLN lain, Nusantara Power. Hasmar pun tidak tahu berapa nilainya.

Hal lainnya adalah kebutuhan listrik di IKN akan terus meningkat setiap tahun. PLN pun membaginya menjadi lima tahap. Yang disusun melalui rencana usaha penyediaan tenaga listik (RUPTL) 2021-2045. (lhat grafis). “Karena beban akan naik terus,” tutup Hasmar. (boy)

Grafis kebutuhan beban kelistrikan IKN nusantara

Tahap 1 (2022-2024)

ASN: 60.000

Populasi: 487.852

Tahap 2 (2030)

ASN: 70.000

Populasi: 1.090.061

Tahap 3 (2035)

ASN: 80.000

Populasi: 1.314.189

Tahap 4 (2040)

ASN: 90.000

Populasi: 1.589.830

Tahap 5 (2045)

ASN; 100.023

Populasi: 1.929.573