Desman Desak Pemerintah Buat Mitigasi Zona Rawan Kebakaran

Desman Minang

Kukar, reviewsatu.com — Kebakaran yang melanda sejumlah permukiman di Tenggarong menjadi disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Desman Minang. Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mengambil langkah mitigasi konkret guna mencegah berulangnya bencana serupa.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Tenggarong ini menegaskan, langkah antisipasi harus dimulai dari penataan infrastruktur pemadam hingga pencegahan di tingkat rumah tangga, mengingat sebagian besar kawasan permukiman warga masih didominasi bangunan berkonstruksi kayu.

Menurut Desman, ketersediaan sumber air di zona rawan musibah merupakan kunci utama dalam percepatan penanganan api. Pemkab Kukar diminta segera meretrofiting dan menambah titik-titik hidran baru di lokasi padat penduduk.

“Pemerintah daerah melalui OPD teknis, didukung penuh pimpinan daerah, harus mulai memetakan dan memperbanyak titik sumber air. Salah satu yang vital adalah keberadaan hidran. Kami juga mendorong penempatan titik hidran diprioritaskan pada kawasan yang memiliki aksesibilitas memadai untuk mobil pemadam kebakaran,” ujar Desman pada Review Satu.

Guna memperkuat respons cepat sebelum armada pemadam tiba di lokasi, Desman mengusulkan adanya alokasi program pemerintah yang menyasar langsung lingkungan warga, yakni penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Ia menilai mitigasi berbasis masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) jauh lebih efektif untuk melokalisasi percikan api sejak dini.

“Selain mengandalkan hidran, program kerakyatan harus masuk hingga tingkat RT. Setidaknya ada bantuan APAR yang dibagikan melalui program pemerintah di tiap RT. Untuk teknis distribusi dan operasionalnya, tentu OPD terkait yang lebih memahami mekanismenya,” jelasnya.

Selain infrastruktur pemadaman, Desman juga menyoroti akar masalah yang kerap menjadi pemicu utama kebakaran, yakni hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Banyaknya rumah kayu tua dengan kondisi kabel kelistrikan yang terkelupas dan tak terawat menjadi ancaman laten.

Untuk itu, ia mendorong Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk membuat program peremajaan instalasi listrik secara gratis.

“Banyak musibah bermula dari masalah kelistrikan. Kita minta Dinas Perkim bisa bekerja sama menjalankan program perawatan dan peremajaan kabel listrik secara gratis untuk rumah tangga. Kabel-kabel yang sudah terkelupas atau tidak layak harus diganti untuk menghindari korsleting, apalagi mayoritas rumah warga kita terbuat dari kayu,” tegas Politisi PKB tersebut.

Melalui sinergi antara penambahan hidran, penyediaan APAR di tingkat RT, serta peremajaan instalasi listrik rumah tangga, diharapkan risiko musibah kebakaran di kawasan padat penduduk dapat ditekan secara signifikan. (Adv/Bayu)