Kukar, reviewsatu.com – Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani lakukan kegiatan serap aspirasi atau reses di Kecamatan Loa Kulu, Senin (9/11/2026).
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kerusakan infrastruktur, konflik lahan, hingga belum tersalurnya bantuan keuangan untuk desa.
Ahmad Yani mengatakan, kegiatan reses tersebut melibatkan pihak kecamatan, seluruh pemerintah desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelibatan berbagai unsur pemerintahan desa itu dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan secara langsung.
Dari hasil pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang banyak mendapat perhatian. Di antaranya kondisi jembatan longsor di Desa Jonggon serta Jembatan Sungai Payang yang dinilai perlu segera mendapatkan penanganan.
Menurut Ahmad Yani, Jembatan Sungai Payang sebelumnya juga pernah ditinjau langsung oleh DPRD Kukar. Namun, persoalan tersebut kembali disampaikan dalam reses sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, akses Jalan Margasari yang menghubungkan wilayah tersebut hingga Sungai Payang juga dikeluhkan masyarakat karena kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan.
“Yang terpenting sebenarnya bagaimana menyelesaikan persoalan Jembatan Sungai Payang. Itu juga pernah kita sidak dan sampai sekarang masih menjadi bagian penting yang harus diselesaikan. Kemudian Jalan Margasari yang tembus Sungai Payang juga harus menjadi perhatian karena aksesnya menyedihkan,” kata Ahmad Yani.
Selain infrastruktur, persoalan pertanahan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait hak atas lahan yang bersinggungan dengan hak guna usaha (HGU) dan aktivitas pertambangan.
Persoalan pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan juga menjadi sorotan. Selain itu, terdapat persoalan lahan eks Calphosphate yang berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
Ahmad Yani menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri dan dicarikan penyelesaian dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) desa. Ahmad Yani menyebut, hingga memasuki November 2026, sejumlah pemerintah desa masih mengeluhkan bantuan tersebut belum diterima sebagaimana mestinya.
Keluhan kepala desa juga berkaitan dengan pelaksanaan program RT-Ku Terbaik yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam implementasinya.
Ia berharap berbagai aspirasi tersebut tidak berhenti pada forum reses, tetapi ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPRD. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita harap problem-problem yang disampaikan kepala desa tadi bisa diselesaikan melalui tindak lanjut, apakah itu RDP, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan pengawasan juga,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam reses tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD Kukar untuk mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penyelesaian. (Rahmat)
