Kukar, reviewsatu.com – Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto lakukan kegiatan pra reses bersama sejumlah pihak.
Sejumlah persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Loa Kulu menjadi sorotan.
Mulai dari kerusakan infrastruktur, sengketa lahan, hingga keterlambatan penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) desa menjadi aspirasi yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Kegiatan pra-reses sendiri melibatkan pihak kecamatan, seluruh pemerintah desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertemuan itu menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian.
Menurut Desman, salah satu persoalan mendesak adalah kondisi infrastruktur, khususnya sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan. Di antaranya jembatan longsor di Desa Jonggon dan Jembatan Sungai Payang yang sebelumnya juga pernah ditinjau langsung oleh anggota DPRD Kukar.
Selain itu, akses Jalan Margasari yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Sungai Payang turut menjadi perhatian. Kondisi jalan yang memprihatinkan dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat.
“Yang terpenting sebenarnya bagaimana menyelesaikan persoalan jembatan, terutama Jembatan Sungai Payang. Itu juga menjadi bagian penting untuk diselesaikan. Kemudian Jalan Margasari yang tembus Sungai Payang juga harus menjadi perhatian karena aksesnya cukup memprihatinkan,” ujar Desman, Senin (9/11/2026).
Tak hanya infrastruktur, persoalan pertanahan juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Desman menyebut, masyarakat masih menghadapi sejumlah persoalan terkait hak guna usaha (HGU), lahan pertambangan, hingga pemenuhan hak masyarakat atas plasma sebesar 20 persen.
Persoalan lahan eks perusahaan Calphosphate di Kecamatan Loa Kulu juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pra-reses tersebut.
Di sisi lain, Desman menyoroti belum tuntasnya penyaluran bantuan keuangan khusus desa. Padahal, saat ini sudah memasuki November dan tahun anggaran 2026 segera berakhir. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah desa.
Keluhan kepala desa juga berkaitan dengan program RT-Ku Terbaik yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Desman berharap seluruh aspirasi yang disampaikan kepala desa dan perwakilan masyarakat tidak berhenti sebatas pembahasan dalam pra-reses. DPRD Kukar, kata dia, akan mendorong tindak lanjut melalui rapat dengar pendapat (RDP) maupun langkah pengawasan terhadap instansi terkait.
“Kami berharap persoalan-persoalan yang disampaikan kepala desa tadi bisa diselesaikan melalui tindak lanjut, baik lewat RDP maupun tindakan pengawasan. Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat memperoleh solusi,” tuturnya.
Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pembangunan di Kecamatan Loa Kulu berjalan lebih merata dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (Rahmat)
