Samarinda, reviewsatu.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda direvisi agar sinkron dengan program nasional. Masukan terkait revisi itu disampaikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kota.
“Nah revisi ini juga dalam rangka adaptasi dan sinkronisasi terhadap satu program nasional. Juga beberapa arahan yang bersifat instruksional sebagai program nasional,” ungkap Wali Kota Samarinda Andi Harun di Hotel Mercure, Cristal 3 Ballroom, Lantai III, Senin (22/5/2023).
Program nasional tersebut di antaranya penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan penjagaan terhadap ekonomi, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, AH menyebut revisi \RPJMD dilakukan karena adanya perubahan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK). Lanjutnya terdapat penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN).
Pria yang mengenakan seragam dinas cokelat tersebut mengatakan revisi ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa visi misi Wali Kota dan Wakilnya terimplementasi dalam semua dokumen perencanaan pembangunan daerah. Terutama, ungkap AH, direncana pembangunan jangka menengah daerah yang akan turun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
“Kemudian turun menjadi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah,” tutur AH.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan agenda ini disampaikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Kita sampikan ke sasaran OPD.
“Kita angkat ini tinggal mereka menyesuaikan aja. Paling tidak mempertajam visi dan misi. Serta memasukkan isu-isu nasional,” ungkap Ananta saat dikonfirmasi
Ananta menyebut perubagan ini nantinya akan menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi.
Kemudian Ananta menambahkan dari sisi anggaran diprediksi akan terjadi perubahan hingga 2025.
“Ada sekitar Rp 1,3 triliun yang menjadi target kita. Dengan kata lain di 2026 kita punya anggaran APBD sekitar Rp 4,5 triliun,” sebut Ananta.
Untuk mencapai dana tersebut maka digenjot dari berbagai sumber termasuk Penpatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pusat.
“Ya ini kita dapat juga prediksi dari Dinas Pendapatan. Kita juga akan menyesuaikan dengan perkembangan IKN,” pungkasnya. (dey/boy)
