Samarinda, reviewsatu.com – Hasanuddin Mas’ud resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kaltim. Proses pengambilan sumpah dilakukan di Hotel Mercure, Senin (12/9/2022) pagi. Anehnya, tak semua pejabat pemerintah hadir.
Hasanuddin Mas’ud atau Hamas hadir dengan anggota lengkap dari Partai Golkar. Minus Makmur HAPK, ketua sebelumnya yang ia gantikan. Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wirya menjadi pejabat yang melantik Hamas.
Usai dilantik, Hamas pun berpose bersama rekan-rekannya dan keluarga. Selesai berfoto, ia pun menjawab pertanyaan dari para awak media. Ia katakan pelantikan hari ini merupakan keputusan final dari partai. Setelah resmi menjabat sebagai ketua, ia akan melanjutkan beberapa program yang sudah dikerjakan oleh Makmur.
“Untuk program kita terima kasih ke Pak Makmur yaitu melanjutkan program beliau,” ucapnya usai pelantikan.
Program terdekat saat ini adalah pengesahan APBD perubahan 2022. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA PPAS) belum diteken, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami tetap jalankan fungsi sesuai tugas dewan. Kami akan perjuangkan aspirasi masing-masing dapil. Ya tinggal melanjutkan saja untuk (anggaran,red) perubahan,” imbuhnya.
Pada pelantikan hari ini, tak ada satu pun batang hidung pejabat pemprov Kaltim yang hadir. Baik itu gubernur, wakil, Pj sekda, asisten dan lainnya. Disinggung soal itu, adik dari Rudi Mas’ud ini mengaku sudah memberitahukan secara resmi kepada gubernur dan wagub. Beberapa hari sebelum pelantikan, gubernur pun menjawab. Melalui surat pula. Dikatakan bahwa gubernur berhalangan hadir karena menghadiri agenda pemprov.
“Sudah kirimkan surat tidak hadir, karena kesibukan saja jadi tidak ada masalah. Sudah ada konfirmasi sebelumnya, ini kan persoalan di internal eksekutif,” jawabnya.
Ketidakhadiran gubernur pada pelantikan hari ini tentu memicu pertanyaan. Pasalnya setiap agenda kedewanan seperti paripurna pun, Isran urung hadir. Hanya diwakilkan oleh wagub, pj sekda atau pun asisten. Terkait hal ini Hamas mengaku akan tetap menjalin komunikasi dengan pemprov Kaltim.
“Kami inginkan hubungan yang harmonis eksekutif-legislatif.”
Rupanya tak cuma pemprov. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dari Gerindra hingga M Samsun dari PDIP pun tidak terlihat ujung rambutnya di dalam Ballroom. Hanya Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo yang mewakili unsur pimpinan. Terkait hal itu Sigit katakan tidak masalah. Karena lembaga DPRD ini bersifat kolektif kolegial.
Kembali ke Hamas, lantas bagaimana jika ternyata masih ada upaya gugatan terhadapnya setelah pelantikan? Hamas berkata tidak masalah. Ia masih percaya diri dengan bermodalkan fatwa dari Majelis Agung (MA), yang menganulir semua putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
“Kami ikut fatwa MA aja, udah liat kan fatwanya. Nanti ada Bakumham Golkar yang jelaskan detail,” tutup Politisi Dapil Balikpapan itu. (boy)
