JAKARTA, reviewsatu.com – Tembusnya nilai tukar Rupiah ke level Rp17.105 per Dolar AS hingga menimbulkan kekhawatiran pada pasar keuangan Indonesia. Pasalnya, kurs yang melemah tajam selalu membawa pesan bahwa stabilitas sedang diuji.
Tidak hanya itu, beberapa subsidi seperti listrik, LPG, dan BBM juga terancam menjadi lebih berat ditanggung negara, karena sebagian komponen biaya sangat sensitif terhadap kurs dolar.
Menurut Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, situasi ini mau tidak mau juga akan mendorong pemerintah harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk barang dan kebutuhan yang sama.
“Kurs bukan hanya angka di layar. Ia adalah termometer yang menunjukkan suhu perekonomian, apakah pasar sedang cemas, apakah kebijakan cukup kredibel, dan apakah fondasi ekonomi cukup kuat menghadapi tekanan global. Pelemahan rupiah biasanya mencerminkan kombinasi faktor eksternal dan domestik,” tutur Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Kamis, 9 April 2026.
Lebih lanjut, Achmad juga turut menambahkan bahwa dari dalam negeri sendiri, pasar juga membaca disiplin fiskal, ketahanan sektor eksternal, dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Dalam hal ini, walaupun struktur utang Indonesia relatif lebih hati-hati dan didominasi tenor jangka panjang, pelemahan rupiah tetap membuat pembayaran kewajiban berdenominasi dolar terasa lebih mahal dalam rupiah.
“Ini berarti ruang fiskal bisa makin sempit, apalagi jika di saat yang sama pemerintah juga harus menjaga belanja prioritas, perlindungan sosial, dan program pembangunan,” pungkas Achmad.
“Ketika kurs naik, biaya produksi ikut terdorong naik. Dari sini, tekanan menjalar ke harga barang, transportasi, distribusi, dan akhirnya ke pengeluaran rumah tangga. Ini sebabnya pelemahan rupiah bukan sekadar isu pasar uang, melainkan juga risiko sosial,” tambahnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali buka suara dalam menanggapi pelemahan masif nilai tukar rupiah terhadap USD tersebut.
Dalam pernyataannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengakui bahwa dampak eskalasi konflik di Timur Tengah memang menjadi salah satu alasan utama dibalik pelemahan tersebut. Kendati begitu, dirinya juga menambahkan bahwa dampak konflik tersebut juga bersifat dua arah.
“Di mana kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara ekspotir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” jelas Destry dalam pesan singkat yang diberikan kepada Disway.
INDUSTRI ASURANSI
Menyusul kabar pelemahan nilai tukar Rupiah, yang sebelumnya kembali anjlok hingga menyentuh angka Rp 17.105, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyoroti dampak pelemahan tersebut kepada sektor industri asuransi.
Dalam hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya retrosesi.
“Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya retrosesi, mengingat sebagian kapasitas reasuransi masih berasal dari pasar internasional yang berdenominasi valuta asing,” jelas Ogi dalam pernyataannya kepada Disway, pada Kamis 9 April 2026.
Ogi juga menambahkan bahwa selain asuransi kesehatan, pelemahan nilai tukar rupiah juga berpotensi untuk meningkatkan biaya klaim, baik pada asuransi kendaraan maupun asuransi kesehatan.
Alhasil, hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi besaran klaim yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi.
“Pada asuransi kendaraan, kenaikan harga suku cadang impor dapat mendorong biaya perbaikan, sementara pada asuransi kesehatan, harga obat, alat kesehatan, dan layanan medis yang bergantung pada komponen impor juga berpotensi meningkat,” ujar Ogi.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Ogi mengungkapkan bahwa OJK telah memberikan imbauan kepada pelaku industri untuk melakukan langkah-langkah seperti penyesuaian premi secara bertahap, penguatan manajemen risiko dan reasuransi, serta pengendalian biaya melalui kerja sama dengan bengkel dan fasilitas kesehatan.
Selain itu dari sisi regulasi sendiri, OJK juga menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi manfaat, serta penguatan pengelolaan biaya layanan kesehatan guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen.
“OJK terus mendorong penguatan kapasitas reasuransi domestik guna meningkatkan ketahanan industri terhadap volatilitas eksternal,” tegas Ogi.
Sementara itu, OJK sendiri memproyeksikan bahwa pertumbuhan premi diperkirakan akan berada pada kisaran 3-6 persen, dengan potensi meningkat seiring penguatan permintaan proteksi masyarakat dan dukungan terhadap program strategis Pemerintah.
Pertumbuhan premi yang masih moderat mencerminkan proses konsolidasi industri melalui penyesuaian model bisnis serta penguatan tata kelola pascareformasi regulasi. (*)
