JAKARTA, reviewsatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penghematan. Mereka menghentikan sementara distribusi makan bergizi gratis (MBG) selama masa libur sekolah periode 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa kebijakan tersebut mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 3 Triliun.
Agustina bilanh, penghentian sementara program tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada periode hari libur.
“Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” ujar Agustina di Kantor BGN, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG.
Tak hanya itu, momentum libur sekolah juga dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang progam MBG pada SPPG.
“Kebetulan kan memang libur sekolah ya secara formal dan kementerian pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG sistem bundling-lah dan sebagainya ya,” tuturnya.
“Kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” sambung dia.
Dalam aturan terbaru itu, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG juga tidak akan menerima insentif operasional.
Sebelumnya, setiap SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta/hari. Menurut dia, langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran yanh cukup signifikan.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya,” ucapnya.
Selain melakukan efisiensi operasional, BGN juga mulai menata ulang sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga 18 Juni 2026, lembaga tersebut telah mendata 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah 39.352 siswa yang dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan menjalani proses evaluasi lebih lanjut terkait statusnya sebagai penerima manfaat MBG.
Dana yang semula dialokasikan untuk sekolah-sekolah itu nantinya akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih memerlukan dukungan pemenuhan gizi dari pemerintah.
“Anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi ya,” ungkapnya.
BGN menyatakan fokus penerima manfaat MBG ke depan akan diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Seperti masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang tergolong rentan mengalami masalah gizi.
BGN juga menegaskan bahwa data 76 sekolah tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring berjalannya proses pendataan.
Saat ini, lembaga tersebut masih melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
“Program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif ya efektif tuh diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan lagi, kita hemat,” tukasnya. (*/chandra pratama)
