Fraksi PPP Sampaikan Pandangan Akhir Raperda APBD 2025

Wakil Ketua Fraksi PPP, Joni. (ist)

KUTIM, REVIEWSATU – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perwakilan fraksi, Joni, menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan potensi pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam Raperda APBD TA 2025.  “Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan beberapa hal dalam pendapat akhir ini,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna ke-22 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024 tentang Raperda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2025, Selasa (26/11/2024).

Pertama, Joni menekankan perlunya peningkatan pemanfaatan potensi pendapatan daerah. “Fraksi PPP mengharapkan agar pemanfaatan potensi pendapatan daerah harus ditingkatkan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar potensi pendapatan dari sektor PAD dapat meningkat setiap tahunnya,” tuturnya.

Baca Juga  Dampak Positif dan Tantangan Keberadaan Perusahaan bagi Masyarakat

Selanjutnya, Joni juga menekankan bahwa seluruh program yang dirancang harus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daya saing daerah, agar seluruh program bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Joni juga mengingatkan pentingnya Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD untuk menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.

“Fraksi PPP berharap bahwa Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD supaya menjadi prioritas, karena anggota DPRD merupakan cermin di masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Joni menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada solusi untuk menyelesaikan berbagai kontradiksi yang dihadapi oleh masyarakat Kutai Timur.

“Kami menyarankan kepada pemerintah untuk lebih pada solusi dalam menyelesaikan kontradiksi khusus kehidupan rakyat Kutai Timur,” tegasnya.

Baca Juga  Sektor Pertanian dan Keagamaan Jadi Fokus DPRD Kutim

Joni mengajak semua fraksi di DPRD untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan PAD. “Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mencapai tujuan ini. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama,” harapnya. (adv/one)

Post View : 565