Samarinda, reviewsatu.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 kini dalam sorotan. Banyak program prioritas dalam RPJMD belum tercapai.
RPJMD Kaltim sendiri mengusung tema yang berbeda setiap tahunnya, tergantung target pencapaian. Pada 2021 lalu seluruh target RPJMD direvisi, menyesuaikan dengan pembangunan di kawasan IKN. Di 2021 misalnya target RPJMD Kaltim adalah percepatan industri hilirisasi. Lalu pada 2022 fokus pada penguatan daya saing daerah menyambut IKN.
Kemudian di 2023 fokus pada ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengejawantahan atau penerapan RPJMD sendiri tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Masing-masing memiliki prioritas pembangunan sendiri. Sayangnya, dari penerapan RKPD itu, belum ada yang berjalan sejauh ini.
Hal itu diutarakan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Buyung Marajo. Sebagai contoh pelaksanaan hilirisasi industri yang belum pernah berjalan selama Isran Noor menjabat gubernur. “Tidak ada program prioritas yang berjalan di RPJMD. Jadi, berdaulatnya itu dimana,” singgungnya.
Contoh lainnya adalah pemulihan ekonomi saat COVID-19. Alih-alih ingin memerbaiki, yang ada tingkat kemiskinan justru meningkat. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, per Maret 2021 jumlah penduduk miskin Kaltim justru meningkat 6,54 persen atau 241,77 ribu. Dimana 127,28 ribu dari daerah perkotaan dan 114,48 dari perdesaan. Garis kemiskinan naik 2,90 persen atau Rp 689.035. Kembali ke Buyung ia menegaskan bahwa periode Isran-Noor gagal dalam menjalankan RPJMD atau rencana program yang sudah disusun bersama.
“Tidak ada program-program yang berjalan selama RPJMD. Artinya gagal periode ini,” tegas Buyung.
Tidak tercapainya target dalam RPJMD juga dibenarkan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Aswin. Ada alasannya kata Aswin yaitu gara-gara re-focusing anggaran. Bappeda mengaku tidak memonitor pos-pos anggaran prioritas yang sebelumnya dipotong oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kami tidak kontrol karena di BPKAD potong meja, tidak tahu yang mana yang harus dipangkas sementara ada bebrapa program prioritas dipangkas di situ,” ucapnya. Pemangkasan anggaran itu pun lagi-lagi karena efek pandemi COVID-19. Sehingga semua anggaran lebih banyak untuk penanganan pandemi. Pun demikian dengan tingkat kemiskinan seperti yang disinggung Buyung, Aswin tidak menampik data-data itu. COVID-19 kembali menjadi kambing hitam semua kegagalan perencanaan pembangunan.
Sementara untuk industri hilirisasi yang berjalan hanya sebagian. Contohnya pabrik oleokimia di Bontang. Pabrik tersebut rencananya akan menghasilkan produk turunan crude palm oil (CPO) berupa fatty acid dengan potensi kapasitas produksi sebesar 100 ribu ton per tahun. Sedangkan hilirisasi industri bidang lain masih perencanaan. Contohnya gasifikasi dari batu bara menjadi metanol atau Coal to Methanol (CTM).
Lantas, apa target RPJMD yang akan dikejar pada 2023 mendatang? Tidak banyak kata Aswin. Cuma menyelesaikan apa yang sudah berjalan saat ini.
“Pak Isran ini hanya bekerja 5 bulan normal, sisanya habis tangani pandemi. Jadi kalau tidak terlalu tercapai ya tidak masalah,” tutup Aswin. (red)
