Ketika Legitimasi Kekuasaan Dipertanyakan: Gibran, Polemik Ijazah, dan Ujian Demokrasi Indonesia

Zainuddin, Direktur Naratif Institute

Oleh: Zainuddin, Direktur Naratif Institute

reviewsatu.com – DARI polemik dokumen pendidikan hingga pengunduran diri Wakil Presiden, demokrasi Indonesia sedang dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana kekuasaan harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada publik? Dalam demokrasi, kekuasaan tidak pernah benar-benar selesai ketika seseorang dilantik.

Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan mandat, tetapi mandat itu bukan cek kosong yang membebaskan pemegang jabatan dari tuntutan transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban.

Justru setelah kekuasaan berada di tangan seseorang, ujian sesungguhnya dimulai. Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu gambaran menarik tentang bagaimana persoalan legitimasi, hukum, dan kepercayaan publik saling berkelindan.

Polemik mengenai dokumen pendidikan, perdebatan tentang politik dinasti, hingga dinamika politik di sekitar pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa persoalan politik tidak selalu berhenti pada hasil pemilu.

Ada dimensi lain yang terus mengikuti, yakni penerimaan masyarakat terhadap proses dan perilaku kekuasaan.

Pada 12 November 2026 memasuki babak baru. Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tidak hanya itu Gibran juga menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan politik pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun.

Namun, di balik peristiwa tersebut, ada pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden: apa yang sebenarnya sedang diuji oleh demokrasi Indonesia?

Kekuasaan, legitimasi, dan kepercayaan yang tidak bisa dipaksakan Dalam teori sosiologi politik Max Weber, legitimasi merupakan salah satu fondasi penting yang membuat kekuasaan dapat diterima dan dipatuhi masyarakat.

Weber menjelaskan bahwa legitimasi dapat bersumber dari tradisi, kharisma, maupun aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi rasional-legal menjadi dasar utama. Seseorang memperoleh jabatan melalui mekanisme yang ditetapkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, legitimasi formal tidak selalu identik dengan kepercayaan publik. Bahkan seseorang bisa saja sah secara prosedural, tetapi tetap menghadapi pertanyaan mengenai kepantasan, integritas, dan kualitas kepemimpinannya. Di sinilah demokrasi tidak cukup hanya berbicara tentang siapa yang menang, tetapi juga bagaimana kemenangan itu diperoleh dan bagaimana kekuasaan dijalankan. 

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan yang berkaitan dengan persoalan keabsaan dokumen Pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam putusan itu, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri yang dapat dipersamakan dengan ijazah SMA Indonesia.

Dan tak lama kemudian datang dari Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi bagian dari polemik tersebut. 

Dua putusan tersebut memiliki ruang lingkup dan konsekuensi yang berbeda. Karena itu, penting untuk dibaca dengan cermat agar kita tidak terjebak pada kebisingan publik terhadap dua putusan tersebut. Karena persoalan hukum sering kali memiliki gema yang lebih luas daripada ruang sidang.

Ketika sebuah isu terus diperbincangkan, masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir proses hukum, tetapi juga mengharapkan penjelasan yang terbuka dan dapat dipahami. Di sinilah prinsip public accountability menjadi penting.

Pejabat publik bukan hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang menyangkut kepercayaan masyarakat.

Politik dinasti dan bayang-bayang konflik kepentingan selain persoalan dokumen pendidikan, perjalanan politik Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai politik dinasti.

Fenomena ini tidak selalu otomatis melanggar hukum. Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak politik yang sama untuk memilih maupun dipilih.

Namun, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan berpotensi menciptakan keistimewaan akses, pengaruh, atau kesempatan politik yang tidak dimiliki warga negara lainnya. 

Di sinilah demokrasi menghadapi persoalan level playing field, yakni kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berkompetisi dalam politik. Demokrasi seharusnya menyediakan lapangan pertandingan yang adil, bukan arena yang hanya terasa mudah bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Perdebatan ini juga berkaitan dengan konsep conflict of interest atau konflik kepentingan. Dalam tata kelola pemerintahan, konflik kepentingan tidak selalu berarti seseorang telah melakukan pelanggaran. Namun, potensi konflik kepentingan harus dikenali, dikelola, dan dicegah agar keputusan publik tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau keluarga.

Pada akhirnya, persoalan politik dinasti bukan hanya mengenai siapa anak atau kerabat siapa. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah proses politik berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.

Membaca angka: kepercayaan tidak sama dengan kepuasan Survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Oktober 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 64,8 persen. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan hasil survei Agustus 2026 yang berada pada 63,2 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tercatat sebesar 55,3 persen. Angka kepuasan ini mengalami penurunan dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 78,1 persen.

Sebanyak 40,9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. Perbedaan kedua angka tersebut menarik untuk dicermati.

Kepercayaan dan kepuasan bukanlah dua hal yang sepenuhnya sama. Seseorang dapat tetap percaya kepada sebuah pemerintahan, tetapi belum tentu puas terhadap hasil kebijakannya. Sebaliknya, kritik terhadap kinerja tidak selalu berarti penolakan terhadap seluruh legitimasi pemerintahan.

Sementara itu, pemantauan percakapan media sosial oleh INDEF Continuum sepanjang Januari hingga September 2026 mencatat sentimen negatif sebesar 70,04 persen dan sentimen positif sebesar 29,96 persen.

Angka ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan percakapan digital yang dipantau, bukan berarti 70 persen masyarakat Indonesia menolak pemerintah. Perbedaan ini penting.

Percakapan media sosial tidak selalu mewakili keseluruhan penduduk. Ada pengguna yang sangat aktif, ada pula masyarakat yang tidak banyak menyampaikan pendapat melalui ruang digital. Karena itu, data media sosial sebaiknya dibaca sebagai indikator dinamika percakapan, bukan sebagai hasil pemungutan suara nasional.

Di era digital, opini publik dapat bergerak sangat cepat. Satu pernyataan dapat menjadi perbincangan luas, sebuah potongan video dapat membentuk persepsi, dan isu yang belum sepenuhnya terverifikasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya. 

Fenomena ini sering disebut viral politics, ketika popularitas sebuah isu di ruang digital ikut memengaruhi arah pembicaraan politik.

Namun, demokrasi tidak boleh menjadikan jumlah tanda suka, komentar, atau unggahan sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Media sosial, perang narasi, dan ruang publik yang semakin bising Ruang publik hari ini tidak lagi hanya berada di halaman surat kabar, ruang diskusi, atau gedung parlemen.

Ia juga hadir di layar telepon genggam, melalui unggahan, komentar, siaran langsung, dan percakapan yang terus bergerak. Dalam pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik idealnya menjadi tempat warga bertukar gagasan secara rasional untuk membicarakan kepentingan bersama.

Perbedaan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, ruang publik dapat kehilangan kualitasnya ketika percakapan lebih didominasi provokasi, manipulasi informasi, dan serangan personal.

Di sinilah muncul fenomena echo chamber, yaitu keadaan ketika seseorang lebih sering menerima informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri.

Akibatnya, masyarakat dapat terjebak dalam kelompok-kelompok yang saling menguatkan pendapat masing-masing, tetapi semakin sulit mendengarkan pandangan berbeda. Fenomena lainnya adalah post-truth, ketika emosi dan keyakinan pribadi terkadang lebih berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi.

Dalam situasi seperti ini, publik perlu membedakan kritik dengan fitnah, perbedaan pendapat dengan permusuhan, serta fakta dengan opini. Media juga memiliki tanggung jawab untuk tidak terjebak dalam clickbait atau judul sensasional yang mengorbankan ketepatan informasi demi perhatian pembaca.

Demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, sementara masyarakat juga tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk memeriksa kebenaran informasi. Pengunduran diri dan ujian kedewasaan konstitusi Surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 menjadi perkembangan baru yang mengubah arah persoalan. MPR telah menerima surat tersebut, sementara proses konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden masih harus berjalan.

Menurut keterangan Ketua MPR yang diberitakan pada hari yang sama, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden yang baru. 

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang individu yang menduduki jabatan, melainkan juga tentang kekuatan institusi dalam mengelola perubahan.

Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam politik. Konflik tidak selalu buruk. Ia dapat menjadi jalan untuk memperbaiki sistem apabila diselesaikan melalui aturan, dialog, dan institusi yang bekerja secara adil.

Sebaliknya, konflik dapat menjadi destruktif apabila hanya digunakan sebagai alat perebutan pengaruh dan kepentingan kelompok. Karena itu, proses penggantian Wakil Presiden perlu dijalankan secara terbuka, tertib, dan sesuai konstitusi. Kepentingan politik jangka pendek tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.

Pergantian pejabat harus menjadi momentum memperkuat tata kelola, bukan membuka babak baru pertarungan elite. Dan publik tentu berhak mengawasi proses tersebut. Sebab, jabatan publik bukan milik pribadi atau kelompok politik tertentu, melainkan amanah yang bersumber dari konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Demokrasi jangan hanya menjadi panggung para elite  Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan satu persoalan yang sering luput dari perdebatan politik: terlalu banyak energi publik terserap untuk membicarakan perseteruan elite, sementara persoalan sehari-hari masyarakat tetap menunggu penyelesaian.

Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan kepastian hukum merupakan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Demokrasi seharusnya membuat persoalan-persoalan tersebut memperoleh tempat utama dalam agenda pemerintahan.

Di tengah dinamika politik, istilah power struggle atau perebutan kekuasaan kerap muncul untuk menggambarkan persaingan antar kelompok elite. Persaingan politik memang wajar dalam demokrasi, tetapi ia tidak boleh berubah menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara.

Kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan panggung untuk mempertahankan pengaruh, membangun citra, atau memenangkan pertarungan narasi.

Pada titik ini, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar political branding. Mereka membutuhkan hasil kerja yang dapat dirasakan.

Mereka tidak hanya ingin mendengar janji, tetapi juga melihat kebijakan yang konsisten, keputusan yang adil, dan pejabat yang bersedia bertanggung jawab. Polemik Gibran, perdebatan mengenai politik dinasti, persoalan dokumen pendidikan, hingga pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan rangkaian peristiwa yang patut dibaca secara lebih luas. 

Bukan semata-mata sebagai kisah seorang tokoh politik, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana demokrasi Indonesia bekerja ketika menghadapi kontroversi. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwasanya hukum harus menjadi panglima, bukan sekedar alat untuk membenarkan kepentingan individua atau kelompok tertentu.

Oleh sebab itu demokrasi tidak boleh dibangun hanya oleh segelintir kolompok. Karena demokrasi harus tumbuh dari perbedaan yang dikelola melalui aturan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Kemenangan elektoral dapat memberikan seseorang jabatan, tetapi tidak otomatis memberinya kepercayaan tanpa batas.

Kepercayaan harus terus dirawat melalui integritas, keterbukaan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Sebab, dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan mungkin dapat diperoleh melalui suara mayoritas, tetapi kepercayaan tidak pernah bisa dipaksakan melalui angka kemenangan.

Dan ketika kepercayaan mulai dipertanyakan, yang sedang diuji bukan hanya seorang pejabat, melainkan juga kemampuan seluruh institusi demokrasi untuk membuktikan bahwa negara benar-benar berdiri di atas hukum, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan. (*)