Kutim Dukung Pemprov dan Kejati Kaltim Perkuat Perlindungan Hukum Hak Anak Terlantar

Jalannya penandatangan dalam komitmen bersama kepastian hukum dan perlindungan bagi anak terlantar.Foto: Nisa/Pro Kutim 

Samarinda, reviewsatu.com – Upaya pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kaltim di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman turut hadir dalam agenda tersebut bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim. Kehadiran pemerintah kabupaten/kota diharapkan memperkuat kesamaan langkah dalam menangani persoalan anak terlantar yang membutuhkan perhatian, perlindungan, serta pendampingan secara berkelanjutan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Sebelumnya Kepala Kejati (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana menyampaikan pengantar mengenai isu strategis daerah terkait perwalian anak terlantar di Provinsi Kaltim. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting karena penanganan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut status perwalian, perlindungan hukum, serta kepastian pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemenuhan hak anak.

Forum kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim. Pandangan tersebut dijadwalkan disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Selain itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof Narendra Jatna, dijadwalkan memberikan keynote speech untuk memperkuat perspektif hukum dalam penanganan persoalan anak terlantar.

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati dan wali kota se-Kaltim dengan masing-masing kepala kejaksaan negeri.

Kesepakatan tersebut secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak bagi anak terlantar. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan memiliki landasan koordinasi yang lebih kuat dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan perwalian anak.

Selain kesepakatan mengenai pemenuhan hak anak terlantar, agenda tersebut juga mencakup penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan pemulihan aset antara Gubernur Kaltim dengan Kepala Kejati Kaltim.

Kerja sama lanjutan juga dijadwalkan melalui penandatanganan perjanjian antara Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Sementara itu, Asisten Pemulihan Aset akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Kedua penandatanganan tersebut disaksikan Gubernur dan Kepala Kejati Kaltim.

Rangkaian kerja sama ini menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan lembaga penegak hukum. Dengan dukungan aspek hukum yang memadai, upaya perlindungan anak diharapkan tidak berhenti pada penanganan sosial, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak dan tanggung jawab terhadap anak yang membutuhkan perlindungan.

Sebagai bagian dari implementasi pemenuhan hak anak terlantar, kegiatan tersebut juga mengagendakan penyerahan produk hukum bidang perdata berupa penetapan wali anak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada tujuh anak. Lima anak berasal dari Yayasan Al-Bukhori Kabupaten Kutai Kartanegara, masing-masing bernama Putra, Slamet, Rahmad Dwi Syahputra, Ahmad Habibi, dan Iqbal Paratamasyah. Sementara dua anak lainnya berasal dari Panti Asuhan LKSA Al-Ikhlas Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Melani Putri dan Muhammad Azka.(Dw/Fan)