Komitmen Se-Kaltim, Pemkab Kutim Perkuat Perlindungan Hukum Anak Terlantar

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat melakukan penandatanganan bersama terkait perlindungan anak terlantar.Foto: Nisa/Pro Kutim

Samarinda, reviewsatu.com – Pemkab Kutim memperkuat komitmen memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak terlantar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama terkait penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menangani anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa persoalan anak terlantar tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan sekaligus kewajiban negara untuk menjamin masa depan generasi penerus.

Menurut Ardiansyah, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak, memperoleh akses pendidikan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status hukum.

“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujar Ardiansyah.

Melalui mekanisme perwalian yang sah secara hukum, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan maupun asal-usul keluarganya tetap dapat memiliki wali yang bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak mengalami hambatan dalam mengakses hak dasar dan berbagai layanan publik.

Ardiansyah menilai penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada pendataan atau pemberian pengasuhan sementara. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pemenuhan aspek legalitas.

Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Tanpa kepastian hukum dan pendampingan yang memadai, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak dasarnya.

Melalui komitmen bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur tersebut, Pemkab Kutim berharap koordinasi dan sinergi antarinstansi semakin kuat. Penandatanganan kesepakatan ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata.

“Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya. (Dw/Fan/Fj)