DBH Pajak Samarinda Turun 26 Persen, Andi Harun Protes Minta Penjelasan

Wali Kota Samarinda Andi Harun mempertanyakan penurunan 26 persen DBH Pajak, tertinggi se-Kaltim.

Samarinda mengalami penurunan dana bagi hasil (DBH) pajak sebesar 26,24 persen. Persentase tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan 9  kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Andi Harun minta penjelasan alasan penurunan persentase tertinggi itu kepada Pemprov Kaltim.

reviewsatu.com – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Samarinda meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelaskan perbedaan besaran koreksi tersebut karena hingga kini pemerintah kota mengaku belum memperoleh rincian perhitungan yang dapat diuji.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai perbedaan persentase penurunan antardaerah perlu mendapat penjelasan.

Menurutnya, pemerintah kota harus mengetahui alasan Samarinda mengalami koreksi lebih besar dibandingkan daerah lain.

“Kenapa Samarinda kena 26,24 persen paling tertinggi, Rp209 miliar? Kenapa yang lain di bawahnya? Itu kan perlu kita uji,” kata Andi Harun, Jumat, 20 November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot, setelah Samarinda, penurunan DBH terbesar terjadi di Kutai Kartanegara sebesar 25,28 persen dan Paser 24,04 persen. Berikutnya Bontang 23,55 persen, Kutai Barat 22,21 persen, serta Mahakam Ulu 21,66 persen.

Sementara itu, Penajam Paser Utara mengalami penurunan 17,86 persen, Berau 15,98 persen, dan Balikpapan 14,06 persen. Kutai Timur mencatat koreksi paling rendah, yakni 3,10 persen.

Pemkot Samarinda menegaskan persoalannya bukan semata-mata perubahan naik atau turunnya pendapatan daerah.

Andi Harun menyebut setiap penyesuaian harus disertai dokumen yang menjelaskan dasar dan proses penghitungannya agar pemerintah daerah dapat memeriksa perubahan tersebut.

“Naik turun pendapatan itu wajar seperti kata Bu Sekda. Tapi persoalannya bukan di situ. Kalau naiknya berapa, turunnya berapa, harus disertai dengan kertas kerja yang terinci,” ujarnya.

Dalam surat keberatan kepada Gubernur Kaltim tertanggal 26 Oktober 2026, Pemkot mencatat total penurunan target pendapatan Samarinda mencapai Rp209,68 miliar atau sekitar 25,85 persen.

Nilai tersebut terdiri atas penurunan target opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp70,03 miliar serta penurunan bersih DBH sekitar Rp139,64 miliar. Target pendapatan yang semula sekitar Rp811,28 miliar berubah menjadi Rp601,60 miliar.

Andi Harun mengatakan ketiadaan rincian perhitungan membuat Pemkot kesulitan memeriksa alasan penurunan tersebut, termasuk ketika hendak membandingkan besaran koreksi dengan daerah lain.

“Samarinda mau menguji saja mengapa harus kena Rp209 miliar jumlah penurunannya itu, kami tidak bisa uji karena kami tidak diberi kertas kerja terincinya,” ungkapnya.

Dampak penyesuaian itu juga berhubungan dengan pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Andi Harun menjelaskan, sejumlah kegiatan telah berjalan berdasarkan anggaran yang disepakati bersama DPRD.

Berkurangnya target penerimaan membuat Pemkot menghadapi konsekuensi pembiayaan atas kegiatan yang sudah terlaksana.

Ia mengingatkan persoalan tersebut tidak berhenti pada perubahan angka pendapatan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Pemerintah kota maupun DPRD memiliki hak konstitusional untuk meminta penjelasan, meminta koreksi dan peninjauan kembali sehingga dampaknya tidak merugikan pada pembangunan Kota Samarinda,” katanya.

Persoalan tersebut, juga telah disampaikan kepada DPRD Samarinda. Andi Harun menyebut langkah itu dilakukan karena koreksi pendapatan berpotensi menimbulkan beban pembiayaan yang harus diperhitungkan dalam APBD 2027.

Di sisi lain, Pemkot masih berupaya menyelesaikan keberatan melalui komunikasi langsung dengan gubernur.

“Saya WA beliau dan beliau bersedia untuk menindaklanjuti, tapi sampai hari ini belum ada kabar,” ujarnya.

Meski belum menerima tindak lanjut, Pemkot menyatakan masih membuka ruang pembahasan bersama Pemprov Kaltim.

Andi Harun berharap perbedaan perhitungan dapat diselesaikan melalui dialog antarpemerintah agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik.

“Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog. Kalau ada kesempatan berdialog itu tentu sangat bagus,” tuturnya.

Pemkot akan terus memperjuangkan permohonan keberatan dan peninjauan kembali hingga batas waktu yang diharapkan, yakni 30 November 2026. Andi Harun meminta Pemprov Kaltim menelaah surat yang telah disampaikan dan mempertimbangkan koreksi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami berharap Pak Gubernur bijaksana, pemerintah provinsi ini juga berlapang dada untuk melakukan koreksi dan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah kami mohonkan secara tertulis,” pungkasnya.

Berikut ini, Rincian Bagi Hasil Pajak 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2026:

1. Kota Samarinda

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp534.556.539.000.

– Kurang salur 2025: Rp647.175.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp140.292.769.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp394.910.945.000.

– Persentase penurunan: 26,24 persen.

2. Kabupaten Kutai Kartanegara

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp692.528.646.000.

– Kurang salur 2025: Rp426.854.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp175.052.559.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp517.902.941.000.

– Persentase penurunan: 25,28 persen.

3. Kabupaten Paser

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp415.757.252.000.

– Kurang salur 2025: Rp211.886.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp99.928.073.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp316.041.065.000.

– Persentase penurunan: 24,04 persen.

4. Kota Bontang

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp251.199.333.000.

– Kurang salur 2025: Rp221.505.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp59.151.701.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp192.269.137.000.

– Persentase penurunan: 23,55 persen.

5. Kabupaten Kutai Barat

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp501.608.314.000.

– Kurang salur 2025: Rp376.084.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp111.395.057.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp390.589.341.000.

– Persentase penurunan: 22,21 persen.

6. Kabupaten Mahakam Ulu

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp159.184.528.000.

– Kurang salur 2025: Rp181.374.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp34.484.135.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp124.881.767.000.

– Persentase penurunan: 21,66 persen.

7. Kabupaten Penajam Paser Utara

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp204.610.218.000.

– Kurang salur 2025: Rp290.982.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp36.536.754.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp168.364.446.000.

– Persentase penurunan: 17,86 persen.

8. Kabupaten Berau

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp516.182.451.000.

– Kurang salur 2025: Rp226.167.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp82.498.871.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp433.909.747.000.

– Persentase penurunan: 15,98 persen.

9. Kota Balikpapan

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp424.609.181.000.

– Kurang salur 2025: Rp930.422.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp59.710.014.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp365.829.589.000.

– Persentase penurunan: 14,06 persen.

10. Kabupaten Kutai Timur

– Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp1.064.263.538.000.

– Kurang salur 2025: Rp327.079.000.

– Penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp32.950.067.000.

– Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp1.031.640.550.000.

– Persentase penurunan: 3,10 persen.

Rekapitulasi Seluruh Kabupaten/Kota

1. Total Bagi Hasil Pajak APBD 2026: Rp4.764.500.000.000.

2. Total kurang salur 2025: Rp3.839.528.000.

3. Total penyesuaian Bagi Hasil Pajak: berkurang Rp832.000.000.000.

4. Total Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan APBD 2026: Rp3.936.339.528.000.

5. Persentase penurunan: 17,46 persen.