Kukar, reviewsatu.com – DPRD Kukar akan menelusuri keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penelusuran dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian perusahaan, maupun faktor eksternal.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, penetapan sejumlah tersangka oleh kepolisian terkait kasus karhutla menjadi langkah penting dalam penegakan hukum. Namun, menurut dia, proses tersebut perlu diikuti dengan pengawasan dan penelusuran lebih mendalam agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara jelas.
“Kami akan menelusuri secara detail apakah itu betul faktor kesengajaan, ketidaksengajaan, atau justru bagian dari korban karena selama ini ketika kami tanyakan, mereka menyebut kejadian itu bukan bagian dari aktivitas perusahaan, melainkan ulah oknum masyarakat,” kata Ahmad Yani, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, DPRD Kukar tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa perusahaan menjadi penyebab kebakaran. Sebab, berdasarkan hasil komunikasi dengan sejumlah perusahaan, terdapat dugaan kebakaran juga dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan dan kemudian tidak terkendali.
Karena itu, DPRD akan mengawasi dan menelusuri luas lahan yang terbakar serta memastikan apakah kebakaran benar-benar disebabkan kelalaian perusahaan atau faktor lain di luar aktivitas korporasi.
Ahmad Yani juga menekankan pentingnya kehati-hatian perusahaan dalam menjalankan aktivitas di kawasan yang sebelumnya terdampak karhutla. Ia meminta agar lahan yang terbakar tidak langsung dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman sebelum persoalan penyebab kebakaran benar-benar ditelusuri.
Menurut dia, aktivitas penanaman, terutama kelapa sawit, di kawasan bekas kebakaran berpotensi menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak tertentu. Padahal, penyebab kebakaran belum tentu berasal dari aktivitas perusahaan.
“Kalau terjadi karhutla, jangan langsung ditanami atau digunakan untuk aktivitas lain. Apalagi kalau kemudian ada penanaman sawit di kawasan tersebut. Ini harus ditelusuri terlebih dahulu agar tidak muncul tuduhan bahwa perusahaan yang menjadi pelakunya,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kukar akan mendorong penanganan persoalan karhutla secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar dugaan. Dengan demikian, pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap pihak lain.
“Harus ada penanganan khusus bersama Forkopimda dan Pemkab Kukar. Kami ingin persoalan ini ditelusuri secara menyeluruh supaya tidak semua pihak ikut tertuduh,”pungkasnya. (Rahmat)
