Kukar, reviewsatu.com – Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta Pemkab Kukar segera menuntaskan proses hibah aset, yang akan diserahkan kepada Yayasan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
Menurut Ahmad Yani, aset tersebut dinilai layak untuk dihibahkan karena selama ini terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, keberadaan aset tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan fasilitas pendidikan di Unikarta.
Meski demikian, DPRD Kukar masih menunggu penyelesaian proses teknis dan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Proses tersebut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, khususnya bagian pengelolaan aset, bersama pihak Unikarta.
“Kami masih menunggu. Kalau urusan teknis itu ada di Pak Bupati. Kami juga meminta pihak kampus proaktif karena tujuan pemberian hibah ini kepada yayasan. Kami tunggu responsnya supaya semuanya bisa dimatangkan,” ujar Ahmad Yani, Minggu (8/11/2026).
Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meninjau langsung aset yang direncanakan untuk dihibahkan. Dari hasil peninjauan tersebut, aset dinilai layak diserahkan kepada pihak yayasan karena kondisinya terbengkalai dan tidak memiliki pengelolaan.
Namun, hingga saat ini, surat-menyurat terkait proses hibah tersebut belum sampai ke DPRD Kukar. Karena itu, DPRD belum dapat mengambil langkah lebih lanjut dan masih menunggu perkembangan dari pemerintah daerah.
Ahmad Yani menegaskan, DPRD pada prinsipnya mendukung hibah tersebut. Bahkan, menurut dia, aset yang sudah tersedia tidak perlu lagi melalui kajian berulang apabila persyaratan dan proses yang diperlukan telah terpenuhi.
“Kalau bolanya sudah di DPRD, pasti kami setujui. Tetapi kalau masih dalam proses kajian, biarkan mereka menyelesaikannya terlebih dahulu,” katanya.
Ia berharap Pemkab Kukar dapat segera mempercepat proses penyerahan aset kepada Yayasan Unikarta. Sebab, dukungan terhadap perguruan tinggi yang sudah ada menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan pendidikan tinggi di daerah.
Ahmad Yani juga menilai, pengembangan Unikarta perlu menjadi perhatian bersama, mengingat Kukar belum memiliki kewenangan dan izin untuk membangun universitas negeri.
Dengan demikian, menurut dia, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan maksimal kepada perguruan tinggi yang telah beroperasi, salah satunya melalui hibah aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.
“Tidak perlu dikaji ulang kalau memang sudah cukup. Apa yang sudah ada itu dibutuhkan kampus untuk diserahkan, supaya pendidikan kita lebih maju dan berkembang di Kutai Kartanegara,” tuturnya. (Rahmat)
