KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melanjutkan proyek peningkatan jalan poros di kawasan hulu meski tanpa dukungan dana pemerintah pusat.
Kondisi ini menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga tidak tersisa. Padahal proyek tersebut semula dirancang dengan skema pembiayaan gabungan antara APBD Kukar dan DAK.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa proyek tersebut sebelumnya telah dilelang dengan anggaran gabungan senilai hampir Rp 50miliar.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilai sekitar Rp20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujar Wiyono, Selasa (28/4/2025).
Namun karena DAK yang semula dijanjikan pemerintah pusat ternyata dipotong sepenuhnya, Pemkab Kukar mengambil alih pembiayaan penuh dari APBD.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” jelasnya.
Wiyono menambahkan bahwa proyek ini sangat penting karena menghubungkan sejumlah kecamatan di kawasan hulu yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadi jalur distribusi logistik utama.
Ia menegaskan bahwa keputusan melanjutkan proyek tanpa menunggu bantuan pusat merupakan arahan langsung dari bupati Kukar yang tidak ingin kebutuhan masyarakat terganggu.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegasnya menyoroti urgensi persoalan.
Proyek jalan poros penghubung ini telah digarap secara bertahap sejak 2022, sebagai bagian dari program prioritas pembangunan infrastruktur daerah oleh Pemkab Kukar.
Wiyono menyebut, konektivitas antarwilayah merupakan hal krusial dalam mengendalikan biaya logistik dan distribusi barang kebutuhan pokok, terutama di daerah dengan akses terbatas.
Jalan yang baik akan memangkas waktu tempuh, mengurangi biaya transportasi, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian dan perdagangan masyarakat.
Pemkab Kukar berkomitmen untuk menuntaskan seluruh rangkaian proyek infrastruktur ini, sebagai wujud keberpihakan pada warga yang tinggal di daerah pelosok dan terdampak langsung akses jalan yang rusak.
Dengan sepenuhnya mengandalkan APBD, proyek ini menjadi bukti bahwa Kukar tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat dalam menjalankan program pembangunan strategisnya. (adv/r1)
