JAKARTA, reviewsatu.com – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia usaha seiring memanasnya konflik geopolitik, agenda strategis nasional dinilai menjadi jaminan penting bagi para pekerja di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai menghadiri Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut Bamsoet, pemantapan nilai-nilai kebangsaan kini menjadi salah satu strategi penting yang perlu diterapkan sebagai agenda strategis nasional bagi dunia usaha.
“Nah inilah yang kita minta kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang berkepastian hukum jangka panjang. Mungkin saja peraturan undang-undang ini dapat membawa perubahan regulasi menuju yang lebih baik,” tutur Bamsoet kepada awak media di Jakarta Pusat.
Ia menambahkan, tugas negara adalah memberikan jaminan kepada rakyat. Hak-hak pekerja, termasuk kesehatan dan kesejahteraan, harus dilindungi. Di sisi lain, pengusaha juga perlu dilindungi dari ketidakpastian hukum agar tidak menjadi korban aturan yang berubah-ubah.
“Ini termasuk juga dalam tempat melaporkan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Bukan hanya melindungi tapi juga pengusaha harus dilindungi dari ketidakpastian hukum yang tadi kita sempat singgung. Supaya mereka tidak jadi korban atas berbagai aturan yang berubah setiap saat,” tegas Bamsoet.
Sebelumnya, pernyataan senada juga disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Ia menilai investor membutuhkan kepastian hukum, perizinan, keamanan lahan, serta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Di tengah dunia yang serba tidak pasti, kita harus mengupayakan kepastian hukum, keamanan perizinan, kebijakan, dan juga aman serta nyamannya berusaha,” ucap Anindya. (*)
