Samarinda, reviewsatu.com – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim Salehuddin meminta pemerintah mendorong agar tidak lagi desa teringgal di Kaltim.
“Desa-desa di Kaltim sudah tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal. Berarti tugas berikutnya adalah mengupayakan agar desa – desa yang masih berstatus tertinggal bisa menjadi desa berkembang, maju, bahkan mandiri,” kata Salehuddin belum lama ini.
Dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam melakukan pembinaan terhadap desa-desa, hingga ada 136 desa berstatus mandiri. Harapannya jumlah tersebut akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.
Salehuddin juga mengimbau kepada Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) agar terus mendorong pemerintah desa untuk lebih memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Tujuannya agar ke depan tidak lagi Pemerintah Desa mengandalkan pendapatan dari dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD), karena ada sumber pendapatan lain yakni pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari keuntungan BUMDes,” katanya.
Menurutnya, setiap desa pasti memiliki potensi. Hal yang mesti didorong adalah setiap desa mesti menonjolkan produk unggulan desa. Misalnya memiliki potensi wisata, Pemerintah Desa bisa menguatkan produk desa wisata.
Sementara berdasarkan data dari DPMPD Provinsi Kaltim yang menyebutkan saat ada 136 desa yang berstatus mandiri, sementara lainnya berstatus maju, berkembang, dan tertinggal, dan tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal.
“136 desa tersebut tersebar di enam kabupaten dari tujuh kabupaten di Kaltim,” kata Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Sri Wartini.
Dia merincikan dari 136 desa mandiri tersebut adalah terdapat 12 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, 17 desa di Kabupaten Kutai Timur, 32 desa di Kutai Barat, 17 desa di Paser, 47 desa di Kutai Kartanegara, 11 di Kabupaten Berau, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki desa mandiri. (advdprdkaltim/arf/boy)
